Polisi Tetapkan Lima Tersangka Rusuh Kopertis – Ambon Ekspres
Metro Manise

Polisi Tetapkan Lima Tersangka Rusuh Kopertis

AMBON,AE— Kasus bentrok antara warga di kawasan Kopertis Negeri Soya, Kecamatan Sirimau,  Kota Ambon yang berujung tewasnya 1 korban jiwa  masih terus didalami pihak Polres Ambon dan Pp Lease. Hingga saat ini 5 warga setempat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, penyelesaian bentrok antar warga  akhirnya tiba juga di ruang  Komisi A DPRD Provinsi Maluku. Wakil rakyat di Baleo Rakyat Karang Panjang menyikapi masalah tersebut dengan memanggil pihak Polda Maluku dan Polres Ambon.

Dalam  keterangannya kepada wartawan, Kasat Reskrim Polres Ambon, AKP Theodorus Priyo Santosa menuturkan dari penanganan kasus bentrok kopertis, pihaknya telah menciduk 5 warga yang kini ditetapkan sebagai tersangka. “Jelasnya hingga kini, kita telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni Herman Boy Solissa (HBS), Melvin, Camelo Nanulaita, Fulton Sapteno, dan Anderson. Mereka kita jerat dengan pasal berbeda-beda,” jelas Theodorus usai mengikuti rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Maluku, Polda Maluku, Polres Ambon dan  dua kelompok warga yang bertikai, Kamis (13/8).

Ditegaskan, Fulton dijeret pasal 170 yakni penganiayaan terhadap korban Yacob Wattimena dan pelaku Camelo juga ditetapkan dengan pasal berbeda. Camelo juga merupakan residivis salah satu kasus bentrok di Kota Ambon beberapa waktu lalu.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans menjelaskan, pertemuan yang digelar ini merupakan bentuk tanggungjawab DPRD Maluku. Kendati seharusnya masalah ini merupakan domain dari Komisi I DPRD Kota Ambon. “Pertemuan ini seharusnya menjadi domaian Komisi I DPRD Kota Ambon dan Polres Ambon, tetapi karena warga telah menyampaikan aspirasi ke DPRD maka kami menyikapi untuk menggelar pertemuan dengan tujuan agar mencari solusi dalam menyelesaikan masalah ini,” ungkap Frans ketika membuka rapat, kemarin.

Salah satu perwakilan warga Kopertis, Agus Roni Solissa menyampaikan lima aspirasi masyarakat yang perlu disikapi semua pihak. Menurut Agus, minuman keras (miras) merupakan sumber pemicu dari sejumlah masalah di wilayah Maluku. Pihaknya berharap pihak kepolisian segera melakukan penertiban. “Kami berharap pihak kepolisian segera melakukan penertiban penjualan miras di sejumlah titik yang dianggap rawan konflik,” pintahnya saat mewakili warga membacakan tuntutan.

Pihaknya juga menyampaikan, agar media massa tidak melakukan pemberitaan sepihak yang memvonis tersangka HBS selaku pembunuh karena diduga peristiwa itu terjadi dalam tindakan kekerasan bersama. Warga meminta agar, isu santer yang berkembang pelaku pembunuhan merupakan warga asal Pulau Buru perlu diluruskan sehinggga akibat peristiwa ini tidak seluruh warga Pulau Buru mendapatkan dampaknya. “Kami minta media massa untuk memberitakan kalau pembunuhan yang terjadi murni akibat person, bukan mengatasnamakan komunitas atau kelompok warga Buru karena ini menyangkut keselamatan warga Pulau Buru lainnya,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, warga meminta pula agar pos keamanan masih tetap dipasang disekitar wilayah bentrok hingga memastikan kondisi di daerah tersebut kondusif. “Kami juga meminta peran dan fungsi perangkat RT/RW dioptimalkan karena ketika kejadian terkesan perangkat RT/RW tidak berfungsi dalam mencegah persoalan tersebut,” pintahnya lagi.

Wakapolres Ambon, Kompol Hendrik Eka Bahalwan dihadapan DPRD Maluku dan warga Kopertis menegaskan pihaknya telah bekerja optimal untuk menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polres Ambon. Hanya saja, dia mengakui masalah utama keamanan selalu dicu adalah minuman keras alias miras. “Kita tiap malam terus melakukan razia dan untuk ketahuan bapak/ibu, saat ini kita telah berhasil menyita 4 ton miras,” tandasnya.

Dia menambahkan, salah satu masalah yang dihadapi Polres Ambon dengan tingginya intensitas masalah yakni kekurangan personil yang harus dibagi ke beberapa daerah rawan konflik.

Anggota Komisi A DPRD Maluku, Amir Rumra dalam pandangan menyampaikan, pihak kepolisian segera melakukan respon atas laporan yang disampaikan warga dan meningkatkan peran. Pihaknya juga menegaskan masalah warga kopertis perlu diselesaikan secara kekeluargaan tetapi proses hukum wajib berjalan. “Jangan mengira ketika masalah ini Komisi A tangani dan kemudian masalah ini selesai. Kita selaku anggota DPRD tetap menghormati proses hukum, jadi tidak mengenal pelaku kaya atau miskin semua sama dimata hukum sehingga perlu diproses  hukum,” desaknya.

Anggota komisi A lainnya, Herman Hattu menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus bentrok kopertis.  Hanya saja dirinya meminta kepolisiain perlu sigap dalam menyikapi laporan warga dan potensi konflik seperti yang baru saja terjadi di Saparua dan kopertis. Politisi asal Nasdem itu juga meminta peran intelejen polisi. “Masalah ini menandakan peran kepolisian khususnya intelejen lemah atau tidak optimal,” sesalnya.(SAT)

Most Popular

To Top