Lahan Kagub Baru Dipermasalahkan – Ambon Ekspres
Trending

Lahan Kagub Baru Dipermasalahkan

Kantor Gubernur Maluku, baru berusia pakai 10 tahun. Masih terlihat mega, dan banyak kalangan memuji keindahan kantor yang menghabiskan dana pemerintah ratusan miliar rupiah itu. Kini kantor itu rencananya tak lagi di pakai gubernur dan anak buahnya. Pemerintah berencana membangun kantor baru, di tempat yang baru.

Pemerintah merencanakan membangun kantor baru di Batukoneng sampai Talaga Kodok. Luas lahan yang rencananya akan dipakai 15 hektar. Pemerintah menyebut, lahan itu milik Negara. Awalnya tanah itu diyakini pemerintah milik keluarga Baadila. Namun, setelah Baadila tak ada lagi, lalu diambil negara.

Pernyataan pemerintah dibantah ahli waris Baadila, Abdulrohim Baadila. Abdulrohim Baadila adalah  keturunan langsung dari Syech Abdurohim Baadila, pemilik lahan yang akan dipakai pemerintah untuk pembangunan kantor gubernur baru. “Dia itu kakek saya,” tandas Abdurohim yang biasa di sapa Im ini.

Menurut dia, tanah milik keluarganya mulai dari pantai LIPI, sampai Talaga Kodok. “Kantor LIPI sekarang lagi kita gugat. Di Pengadilan Negeri kita kalah. Sekarang kita lagi menunggu putusan kasasi dari Mahkama Agung,” tandas Im.

Untuk Talaga Kodok, pernah disengketakan oleh Husein Lessy. Mahmud Bugis yang menempati bagian tanah milik keluarga Baadila nekat menghadapi gugatan Lessy. Bugis menggunakan bukti kepemilikan keluarga Baadila. Dalam perlawanannya, Bugis mengakui kalau tanah yang ditempatinya milik keluarga Baadila dengan bukti-bukti kepemilikan eigendom 1090.

Mahmud Bugis menang sampai di tingkat kasasi. Kini tanah itu ditempati mereka atas ijin keluarga Baadila. Keluarga Baadila, dulu dikenal kaya raya. Mereka memiliki tanah yang luas di beberapa lokasi di kota Ambon. Namun, kini tanah itu diambil Negara, sebagian lagi dihibahkan.

“Yang saya heran, koh pemerintah menklaim itu tanah pemerintah. Dan menyebut, keluarga Baadila sudah tidak ada? Jangan begitu. Kami punya hak penuh atas tanah itu. Dan bukti-bukti kami sangat kuat,” kata dia, sambil menyodorkan bukti-bukti kepemilikan, seperti peta lokasi tanah dan bukti kepemilikan yang masih menggunakan bahasa Belanda.

Menurut dia, tanah yang diklaim pemerintah milik negara, dan akan dibangun kantor gubernur, masuk dalam eigendom 1090. “Bukannya kami mau menghambat proses pembangunan kantor gubernur. Kami sangat mendukung. Namun tanah itu, sah milik keluarga Baadila,” pungkas dia.(ISL)

Most Popular

To Top