Pansel Kantongi Kriteria Sekprov – Ambon Ekspres
Trending

Pansel Kantongi Kriteria Sekprov

AMBON,AE— Panitia seleksi calon sekretaris provinsi (Sekprov) Maluku telah selesai berkonsultasi dengan komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak ada perubahan dalam kriteria dan mekanisme seleksi calon. Pendaftaran  dibuka untuk  ASN di seluruh Indonesia, dengan batasan usia maksimal 58 tahun.

Ketua Pansel calon Sekprov Maluku Thomas Pentury mengatakan, setelah konsultasi, pansel akan fokus untuk mempersiaplan proses pendaftaran. Selanjutnya melakukan seleksi. Calon sekprov akan melalui beberapa tahapan seleksi, diantaranya,  seleksi administrasi, kompotensi, dan  integritas.

“Hasil konsultasi kita dengan komisi ASN, terkait dengan mekanisme, metode, kompotensi yang harus dimiliki, itu sudah disepakati,” kata  Pentury kepada Ambon Ekspres seusai mengikuti upacara HUT ke-70 kemerdekaan NKRI, di lapangan Merdeka, Senin (17/8).

Ditegaskan, tidak ada perubahan berarti dalam usulan kriteria yang dibuat oleh pansel. Ada beberapa hal yang sempat didiskusikan bersama komisi ASN, dan mengalami sedikit perubahan. Diantaranya batas usia pendaftar, perysaratan bagi  peminat kursi sekprov untuk harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur disepakati untuk tidak digunakan dalam proses seleksi calon Sekprov Maluku.

“Kita lepaskan, sehingga semua orang punya hak yang sama untuk mendaftar. Dan saya kira  itu akan memberikan ruang terbuka untuk  banyak orang,” ungkapnya.

Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) itu juga mengakui adanya pertimbangan gubernur Maluku Said Assagaff tentang  daerah asal pendaftar, agar tidak dibatasi khusus di Maluku. Tapi terbuka untuk semua ASN di seluruh Indonesia.

Dijelaskan, dalam konsultasi dengan komisi ASN,  disepakati bahwa  untuk menjadi Sekprov Maluku atau eselon I pimpinan tinggi Madya, itu terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang ada di seluruh Indonesia.

“Namun, tentu ada beberapa kriteria yang kita tetapkan yang menjadi pengukuran dan penilaian misalnya, harus punya kapasitas atau kemampuan lebih,” sebutnya.

Terkait batasan usia calon pengganti sekprov, pansel dan ASN sepakat untuk membatasi usia para calon. Mengingat, pendaftar adalah ASN, maka harus ada pembatasan usia.

“Sebelumnya batas usia pensiun  seorang PNS, kan 60 tahun. Namun kemudian kalau kita coba merujuk periodesasi sekda itu dua tahun. Maka, minimal calon berumur 58 tahun,” katanya.

Gubernur akan mengumumkan pendaftaran saat peringatan HUT ke- 70 provinsi Maluku, Rabu (19/8). Pansel memasang  target, pertengahan Oktober tahun ini sudah mendapatkan tiga nama calon Sekprov Maluku, selanjutnya disampaikan kepada gubernur  untuk diproses lebih lanjut.

Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae mengatakan, meski belum mendapatkan informasi resmi tentang pembentukan Pansel dan perkembangan kerja Pansel, namun pihaknya mendukung kinerja pansel dalam menyeleksi calon Sekprov.

“Saya belum tahu, saya belum disurati, saya baru tahu dari media bahwa telah dibentuk pansel. Ya, silahkan saja, kalau memang mekanismenya seperti itu,” ungkapnya.

Terkait figur,  Huwae mengatakan, melihat pada tugas, fungsi dan peran penting sekprov, maka yang harus didudukan pada jabatan tersebut adalah figur yang mampu secara birokrasi dan komunikasi dengan semua pihak.

Karena, lanjut politisi PDIP itu,  sekprov mengemban amanah  yang penting dalam rangka kelancaran pemerintahan dan roda pembangunan di daerah ini. Sehingga, sekprov harus figur yang bisa membantu gubernur, kemudian dapat membangun relasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Karena jabatan sekda adalah jabatan strategis sebagai ketua tim anggaran di pemerintah daerah yang akan senantiasa berhubungan dengan DPRD. Karena itu, kita berharap mereka yang mendaftar adalah kandidat yang berkompoten, mampu menkomunikasikan kepentingan daerah,” harapnya.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Jhon Tehuayo mengemuakan, terkait dengan memberikan kesempatan kepada semua figur baik dalam maupun dari luar Maluku untuk mengikuti seleksi calon Sekprov Maluku, merupakan keputusan yang tepat.

Kendati demikian, Tehuayo mengingatkan pansel untuk memberikan perhatian lebih kepada para calon yang merupakan ASN di Maluku yang berkualitas. Hal itu dimaksudkan agar calon sekprov yang diakomodir, dapat memahami karakteristik  dan aspirasi Maluku.

Dijelaskan, jabatan Sekprov adalah jabatan karir, sehingga proses seleksi harus dilakukan dengan pendekatan merit system, yaitu lebih berorientasi pada keahlian, kapasitas, dan pengalaman dalam mengelola birokrasi.

Hal ini dimaksudakan, agar dalam menjalankan fungsinya  nanti, terutama dalam perumusan Rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RABD) bersama SKPD di Maluku sesuai dengan aspirasi dan kepentingan  masyarakat Maluku. Calon sekprov harus memiliki kapasitas dalam membangun komunikasi politik dan koordinasi yang efektif baik dengan SKPD maupun DPRD.

“Dengan demikan, dapat mengelola pemerintahan daerah secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, serta adanya partisipasi masyarakat,” pungkasnya.(MAN)

Most Popular

To Top