Sitti-Go Curi Start – Ambon Ekspres
Trending

Sitti-Go Curi Start

AMBON,AE— Masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak baru akan dimulai 27 Agustus, namun pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur, Sitti Umuriah Suruwaky-Sjarifuddin Goo diduga sudah memajang spanduk lengkap dengan logo partai pengusung. Komisi Pemilihan Umum menilai, hal ini melanggar aturan kampanye.

Sumber terpercaya yang memberikan informasi tersebut, mengatakan, spanduk milik pasangan Sitti-Sjafruddin dipasangan di kecamatan Pulau Gorom. Selain partai Hanura, Nasdem, PKB, PDIP dan PKPI, pasangan akronim Sus-Goo itu juga memasang partai PPP dan Golkar.

“Spanduk itu ada di pulau Gorom. Hal ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah sudah ada kampanye. Selain itu, juga dibingungkan soal gambar atau PPP dan Golkar ada di spanduk tersebut. Padahal kedua partai belum diputuskan apakah ikut pilkada atau tidak di SBT,”kata sumber yang enggan namanya dikorankan tersebut kepada Ambon Ekspres, Senin (17/8).

Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku, Musa Toekan, saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai peraturan PKPU nomor 7/2015 tentang kampanye, pasangan calon dilarang mengadakan, menempelkan dan memasang alat peraga kampanye berupa liflet, spanduk, baliho, dan lainnya sebelum masa kampanye. Selain itu, KPU telah diberikan kewenangan pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, dan pemasangan iklan pasangan calon di media cetak maupun  elektronik.

“Pokoknya kandidat pasangan calon dilarang menempalkan atau mengadakan liflet, baliho dan spanduk, karena itu merupakan domain KPU. Apalagi memasang atau memajang lambang partai pengusung sementara belum masa kampanye,” kata Musa seusai mengikuti upacara perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70 di lapangan merdeka, kemarin.

Di dalam PKPU nomor 7/2015 lanjut Musa, pasangan calon hanya diberikan kewenangan untuk menggunakan tanda-tanda khusus dan lokasi pemasangannya saat rapat terbatas atau kampanye. Namun, akan dilepas setelah selesai kegiatan tersebut.

“Jadi, setelah penetapan calon dan pengumuman nomor urut, baru pasangan calon boleh memasang alat peraga kampanye yang sudah dibuat oleh KPU. Memang ada tanda-tanda khusus yang bisa dipasangan atau digunakan pasangan calon saat rapat terbatas atau kampanye umum. Setelah itu, akan dilepas,”jelasnya.

Berdasarkan PKPU nomor 7/2015, terdapat berbagai media kampanya yang difasilitasi KPU, baik jumlah maupun ukuran. Diantaranya, selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm, brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21cm x 29,7 cm, pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm dan poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

Sedangkan untuk APK dalam bentuk baliho/billboard paling besar ukuran 4 m x 7 m dan paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota. Ukuran umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m dan paling banyak 20 buah setiap pasangan calon. Sedangkan spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m dan paling banyak 2 buah setiap pasangan calon di kelurahan.

Selain itu, partai-partai yang boleh tercetak dalam spanduk dan baliho adalah yang dinyatakan lolos sebagai partai pengusung. Khsusus Pilkada SBT dan Aru, lambang atau logo PPP dan Golkar belum dapat dipajang pada baliho dan spanduk calon, karena masih menunggu kepastian dari KPU soal keikutsertaan kedua partai itu dalam pilkada di dua daerah tersebut.

“Karena APK yang akan dicetak, hanya untuk parpol pengusung yang rekomendasinya ada dalam tanda terima KPU saat pendaftaran. Tapi kalau dalam rapat atau pertemuan terbatas dan ada bendera partai juga dibawa dalam kegiatan itu, tidak mengapa,”jelas anggota KPU Maluku Rivan Kubangun, beberapa hari lalu.

Ketua DPD II Partai Golkar SBT kubu Agung Laksono, Musyafi Rumadan mengaku, belum mengetahui informasi tersebut.”Saya belum tahu,” singkat Musyafi, yang juga tim pemenangan pasangan Sus-Goo itu, kemarin.

Anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten SBT divisi pengawasan, M Saleh Tianotak, saat dikonfirmasi via telepon, Senin (17/8), menyatakan, pihaknya langsung turun lapangan memastikan informasi tersebut. Namun, tidak menemukan adanya spanduk atau baliho pasangan calon dengan logo partai pengusung.

“Saya sudah instruksikan Panwascam Gorom dan Gorom Timur untuk menyisir Pulau Gorom. Panwascam tidak menemukan spanduk seperti yang diinfomrasikan,”katanya.

Namun hingga malam tadi, pihaknya masih di lapangan untuk mengecek beberapa kampung atau desa lain yang tidak ada sinyal handphone. ”Kalau desa Kilkoda (Gorom Timur), belum kami dapatkan informasinya,”ungkapnya.

Dia menjelaskan, sesuai aturan, pengadaan dan pemasangan spanduk dan baliho serta APK lainnya, merupakan kewenangan KPU. Olehnya itu, pasangan calon dilarang untuk menggunakan APK, apalagi sebelum masa kampanye dimulai.

“Jadi bukan hanya pasangan Sus-Goo yang diinformasikan seperti itu, namun kandidat lainnya juga dilarang. Ini kan belum ada penetapan dan pengumuman pasangan calon,”tandasnya.

Dia menambahkan, secara keseluruhan, belum ada koordinasi antara KPUD SBT dan pemerintah daerah setempat terkait penentuan lokasi pemasangan spanduk.”Dalam aturan dijelaskan bahwa, satu kecamatan 2 baliho. Untuk Pilkada SBT, hanya kota Bula yang disepakati titik pemasangannya. Sementara Gorom dan kecamatan lainnya belum ditentukan,”tambah dia.(TAB)

Most Popular

To Top