Soal Siloam, Pemkot Mulai Keras – Ambon Ekspres
Trending

Soal Siloam, Pemkot Mulai Keras

AMBON,AE— Masalah pembangunan Rumah Sakit Internasional Siloam di pantai Tantui, belum selesai. Setelah didesak oleh DPRD untuk pembatalan pembangunannya, kini Walikota Ambon Richard Louhenapessy akan meninjau kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Louhenapessy, kepada wartawan usai upacara hari kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8) mengatakan, pihaknya tidak diam soal perkembangan pembangunan rumah sakit mega itu. Termasuk masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat terdampak reklamasi pantai.

“Bahkan belum lama ini, saya sudah turunkan tim untuk meninjau lokasi pembangunan Rumah Sakit Internasional Siloam dan aturan terhadap pembangunan. Karena memang kita membutuhkan rumah sakit itu. Tapi tidak boleh mengabaikan aturan,” ujar Richard.

Mantan ketua DPRD provinsi Maluku itu juga menyatakan, kendati dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) RS Siloam merupakan kewenanangan pemerintah provinsi Maluku, namun tetap menjadi perhatian pemkot. Termasuk desakan dari DPRD Kota Ambon agar pembangunan RS Siloam betul-betul mendapat perhatian pemerintah.

“Olehnya itu, apa yang didesak oleh DPRD agar segera diperhatikan. Mengenai Amdal, kan kan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Maluku. Dalam rapat koodirnasi saya selalu tekankan agar secepatnya diselesaikan,” paparnya.

Disinggung soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dia mengaku, tetap akan dikoreksi. Ini dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah sakit yang dikerjakan oleh PT Karya Unggulan Gemilang itu, sesuai perencanaannya.”Sedang dalam proses untuk mendapatkan IMB yang baru. Kita koreksi terus. Luas arealnya juga dikoreksi,”jelas Louhenapessy, tanpa merinci masalah-masalah yang dikoreksi.

Sebelumnya diberitakan Koran ini (30/7), pihak PT Karya Unggulan Gemilang (KGU), mengaku telah mengantongi sejumlah izin. Izin tersebut yakni, bernomor 640/1079/SETKOT tentang rekomendasi izin prinsip pemanfaatn zona 7 pantai Hative Kecil yang dikeluarkan tanggal 23 Maret oleh Walikota Ambon.

Kemudian izin nomor 503-09/2011 tentang Pengerukan, Pembangunan dan Pengembangan Zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 29 Maret 2011 oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Kemudian izin nomor 503/591/1724/SETKOT tentang rekomendasi tetap pemanfaatan ruang zona 7 Pantai Hative Kecil yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2012 oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Selanjutnya, izin dengan nomor 660.1/04/UKL-UPL/2012 tentang rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan reklamasi zona 7 Pantai Hative Kecil yang dikeluarkan pada 11 Mei 2011, oleh kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Ambon.

Pada 2014, disusul izin bernomor 02/REK-KOM/3/2014 tentang rekomendasi AWFC zona 7 Pantai Hative Kecil tanggal 21 Maret oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Sementara izin yang diterbitkan di tahun 2015, yakni nomor 204 tahun 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan AWFC oleh Walikota Ambon pada 16 Maret.

Dan izin terakhir yang dikantongi PT Karya Unggalan Gemilang, nomor 21 tahun 2015 tentang izin lingkungan kegiatan AWFC zona 7 tanggal 17 Maret, juga Walikota Ambon. Atas persoalan ini, DPRD Kota Ambon telah berencana memanggil pemerintah kota Ambon. Namun hingga kemarin, belum terlaksana.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ambon, Daniel Pelasula, menilai, pemkot harus mampu meminimalisir dampak pembangunan RS Siloam secara komprehensif. Bukan, hanya mengoreksi IMB.
“Pertanyaannya, apakah pak walikota mau meminimalisir dampak secara konkrit, ketika tim Amdal menyarankan? Karena, dampak akan pindah ke titik yang lainnya,” ujar Pelasula.

Tindakan minimalisir dampak pembangunan RS Siloam, sebut dia, bisa dilakukan dengan pengerukan pesisir pantai akibat sedimentasi, melakukan transplantasi lamun, terumbu karang dan mangrove. Selain itu, merehablitasi rumah-rumah penduduk di lokasi yang terdampak rendaman air laut.

“Rehab rumah penduduk yang terendam air ketika air pasang seperti di kawasan Lateri 2. Dan pembangunan talud di sepanjang pesisir Poka sampai ke Allang. Karena pembangunan sudah berjalan, maka sekarang perlu tindaklanjut rekomendasi yang dikeluarkan dalam Amdal yang berkaitan dengan dampak,” katanya.

Pemerhati lingkungan, Dr Yus Putuhena mengatakan, rencana pemkot Ambon untuk mengoreksi kembali IMB, perlu diapresiasi bila alasannya untuk kebaikan lingkungan. Hanya, dampak yang dikuatirkan terjadi dari aktivitas pembangunan RS Siloam, perlu dikaji secara bersama.

“Selama untuk kebaikan lingkungan, kenapa tidak? Asalkan kita liat secara bersama, apakah semua dampak dari hadirnya RS Siloam sudah  dikaji atau belum.  Jika sudah, maka tugas kita untuk mengawal supaya jangan merusak dan mencemari lingkungan,” kata Putuhena saat dikonfirmasi, tadi malam.

Putuhena mengungkapkan, untuk pembangunan RS Siloam, hanya dibutuhkan dokumen lingkungan berupa Upaya Kelayakan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL). Dua dokumen ini, telah dikeluarkan.
“Kalau RS itu dokumen lingkungannya adalah UKL dan UPL. Sedangkan water froncity dokumen lingkungannya adalah Amdal,”sebutnya.

Dia yakin, dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan tersebut, telah dikaji dengan baik. Namun, menurutnya, dapat diperbaharui atau direvisi bila dalam pelaksanaan lapangan, tak sesuai dengan telah ditetapkan.

“Saya yakin kalau dokumen lingkungan itu sudah dikaji dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria yang berlaku. Soal pemberian IMB, prosedurnya saya kurang tahu persis. Tapi yang pasti, apabila IMB mau keluar, maka harus ada rekomendasi layak lingkungan dulu. Dan jika mau revisi tentang dokumen lingkungan boleh-boleh saja,” tambahnya. (TAB)

Most Popular

To Top