KPUD Mulai “Pangkas” Calon – Ambon Ekspres
Trending

KPUD Mulai “Pangkas” Calon

DPP: Dukungan PPP Sah ke Obed

AMBON, AE— Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menemukan berkas pencalonan bupati dan wakil bupati yang bermasalah, hingga batas akhir perbaikan berkas 14 Agustus. Ada dua pasangan calon yang dinilai bermasalah. Selain itu, empat partai juga terancam tidak berpatisipasi dalam Pilkada kabupaten Aru.

omisioner KPU Provinsi Maluku divisi teknis, La Alwy, diruang kerjanya, Selasa (18/8) mengungkapkan, masalah yang ditemukan, pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan 20 persen dukungan kursi DPRD, karena parpol pengusung bersengketa dan mengusung calon yang berbeda. Hal ini berimplikasi terhadap ketentuan lolos atau tidaknya pasangan calon untuk mengikuti pesta demokrasi lokal lima tahunan ini.

“Di beberapa kabupaten, KPU masih menemukan dokumen syarat pencalonan terutama pada parpol yang bersengketa, masih bermasalah. Dalam hal ini, mereka belum dapat mengajukan 1 pasangan calon yang sama pada gabungan parpol yang sama berdasarkan PKPU 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 12/2015.

Dengan demikian, sesuai ketentuan perundang-undangan, bakal calon yang diajukan oleh parpol yang sedang bersengketa, dan belum memenuhi ketentuan 20 persen kursi anggota DPRD, otomatis akan digugurkan,”ujar Alwi.

Mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu, menjelaskan, sesuai jadwal dan tahapan, KPU empat kabupaten telah meneliti perbaikan berkas pencalonan dan syarat calon pada 8-14 Agustus. Sementara 15-23 Agustus, tidak ada lagi kegiatan penelitian berkas. Sehingga lanjut dia, jika masih ada kekurangan berkas calon sesuai batas waktu yang ditentukan, 4-7 Agustus, tidak dapat diperbaiki lagi.

“Jadi dalam sisa waktu beberapa hari yakni 15-23 Agustus, KPU hanya meneliti berkas dukungan pasangan calon dari jalur independen. Tapi di Maluku kan, tidak ada,”tuturnya.

Soal nama-nama pasangan calon yang tak penuhi syarat 20 persen dukungan kursi DPRD dan nama kabupaten, dia menandaskan, KPU tidak bisa mendahului jadwal.”Jadi bukan KPU Maluku bungkam, tapi memang KPU tidak bisa mendahului jadwal penetapan pasangan calon yakni 24 Agustus 2015 sesuai PKPU nomor 2/2015 tentang program, jadwal dan tahapan,”katanya.

Sementara itu, sengketa Surat Keputusan Partai Persatuan Pembangunan untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Pemilihan kepala daerah Aru,  sudah dituntaskan DPP. DPP PPP versi Jakarta atau Djan Faridz sejak tanggal 28 Juli telah mengeluarkan SK kepada pasangan Obed Barends- Eliza Lazarus Darakay.

Koordinator Wilayah (korwil) Korwil Maluku DPP PPP kubu Jakarta, M. Ebiet Boy Tuhuteru SH, menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua DPW PPP versi Djen Fraidz tidak sah lagi, setelah pada tanggal 28 Juli, Ketua umum Djen Faridz mengeluarkan Surat Keputusan yang baru.

“Jadi SK yang benar ke Obed Barends bukan AG Gainau. SK ditandatangi oleh ketum, sekjen, dan saya sebagai Korwil,” kata dia tadi malam.

Menurut dia, KPU Aru tidak bisa secara sepihak mengikuti pernyataan lisan salah satu ketua DPP PPP kubu Jakarta tentang rekomendasi dukungan pasangan calon. Selain itu,  pembatalan rekomendasi harus disertai dengan surat resmi yang di tanda tangani oleh Ketum dan Sekjen sehingga bisa menjadi pedoman hukum.

“Pembatalan suatu rekomendasi harus disertai surat resmi dari ketum dan sekjen. Ini yang akan menjadi pedoman hukum. Selaku korwil Maluku DPP PPP kubu Jakarta, bahwa rekomendasi yang diterbitkan DPP PPP nomor 604 tertanggal 28 Juli tentang rekomendasi dukungan kepada Obed Barends-Eliza Lazarus Darakay adalah sah.

Dengan demikian, rekomendasi yang awal diberikan kepada paslon Abraham Gainau-Djafrudin Hamu tertanggal 22 Juli dinyatakan batal demi hukum,”katanya.

Olehnya itu, Tuhuteru mengingatkan KPU Aru tidak mengambil kesimpulan sepihak. ”Berdasarkan hal tersebut, saya ingatkan kepada KPU Aru agar tidak mengambil kesimpulan sepihak terkait keabsahan rekomendasi DPP PP kubu Jakarta, sehingga tidak membias,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi, ketua DPW PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Manan Latuconsina mengaku, rekomendasi diberikan kepada pasangan Gainau-Hamu.”Iya, kepada pasangan Gainau-Hamu,”kata Manan via sms. Ditanya soal dukungan mereka bila rekomendasi ditolak, Manan tak berkomentar.

Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, menilai, pasangan Obed-Eliza tetap sah sebagai calon bupati dan wakil bupati Aru. Pasalnya, kata dia, pada saat pendaftaran di KPU Aru, PPP dua versi mencalonkan pasangan Obed-Eliza.

“PKB menilai, pasangan Obed-Eliza tetap sah dan memenuhi syarat. Kita harus kembali ke proses awal bahwa, pada saat pendaftaran pasangan ini dicalonkan oleh PKB dan PPP dua versi yang merekomendasikan mereka,”kata Basri saat dikonfirmasi via telepon, kemarin.

Menurut Basri, kasus sengketa rekomendasi PPP di pilkada, harus ditela’ah secara mendalam dengan merunutkan proses awal pendafaran di KPU. KPU Aru maupun KPU Maluku, kata dia, tidak boleh terperangkap dalam kepentingan politik.

“Kalau sekarang jadi polemik, kita mau tanya, Gainau-Hamu mendaftar dengan PPP yang mana. Olehnya, masalah ini tidak bisa didalami setengah-setengah. Kami berharap KPU berjalan sesuai aturan,”paparnya.

Disinggung soal arah politik PKB, dia menegaskan, takkan ke pasangan lain.”Jadi PKB tak mungkin ke mana-mana, karena kami yakin dan menilai, pasangan kami usung tetap sah,” pungkasnya.
(TAB)

Most Popular

To Top