Pertumbuhan Tinggi, Lapangan Kerja Jeblok – Ambon Ekspres
Trending

Pertumbuhan Tinggi, Lapangan Kerja Jeblok

AMBON,AE— Pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan trend positif  hingga mencapai 6 persen pada tahun 2014, di atas rata-rata  pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi tidak banyak berpengaruh untuk menekan  kemiskinan dan pengangguran  di daerah ini. Penyebabnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kurang produktif. Daya serap SKPD rendah. Buktinya, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dua tahun terakhir membengkak hingga mencapai Rp 168 Milyar lebih.

Arah pembangunan di Maluku dinilai belum tertuju pada upaya pengurangan jumlah masyarakat miskin di daerah termiskin keempat di Indonesia ini. Pemerintah di daerah ini masih menunjukkan kesan sibuk pada pertumbunan ekonomi, kendati bukan merupakan pertumbunan yang berkualitas. Sehingga, walaupun tumbuh, tapi hanya merupakan pertumbuhan ekonomi yang semua tidak memiliki dampak riil yang besar terhadap pengurangan kemiskinan dan serapan tenaga kerja.

“Hal ini karena pertumbuhan ekonomi di Maluku lebih didorong oleh konsumsi, kurang produktif. Sehingga, menyebabkan kemiskinan di Maluku sulit untuk ditekan,” ungkap ekonom Universitas Pattimura (Unpatti) Teddy Ch. Leasiwal, Selasa (18/8).

Sedangkan terkait jumlah anggaran dalam APBD Maluku setiap tahun, Leasiwal  mengatakan, tidak selamanya masalah anggaran menjadi penyebab utama masalah kemiskinan dan menjamurnya pengangguran di Maluku.

“Saya kira mau dibilang kecil tidak juga, maupun dibilang besar tidak juga. Semua tergantung pemanfaatan dan prioritas pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah kreatif dan produktif maka dana pusat bukan lagi sebagai hambatan dalam pembiyaan pembangunan maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R Talaohu menilai, arah pembangunan belum difokuskan pada pembukaan lapangan pekerjaan di Maluku. Ini menyebabkan masih banyak pengangguran di Maluku. Karena dalam empat tahun terakhir, pengangguran di Maluku menunjukkan trend yang  meningkat terus.

Itu berarti, pemerintah daerah masih berobesesi untuk terus unggul dalam hal pertumbuhan ekonomi, dibandingkan program pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

“Perumbuhan ekonomi terjadi, ada perkembangannya dari tahun ke tahun itu positif, tetapi ini justeru tidak relevan terhadap pembukaan lapangan kerja. Ini bisa disebuat sebagai anomali,” ungkapnya.

Pemerintah daerah mestinya sudah membuat pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin berkualitas. Disamping mengejar pertumbuhan ekonomi,  juga mampu menggerakkan  sektor ril di bawah. “Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak ekslusif, tapi pertumbuhan itu bisa dirasakan oleh  masyarakat kelas bawah,” jelasnya.

Demikian juga dengan kemiskinan. Memang, kemiskinan Maluku  berkurang dari tahun ke tahun. Terakhir, tahun 2014 turun menjadi 18. 44 persen. Meskipun demkian, itu adalah  angka masih sangat tinggi untuk ukuran Maluku, karena angka tersebut menempatkan Maluku sebagai daerah termiskin keempat di Indonensia. Itu pula menunjukkan  upaya  pengurangan kemiskinan di Maluku  berjalan lambat, dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Kendati demikian, dia mengaku, untuk membangun Maluku yang berciri kepulaun, bukan pekerjaan mudah. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua pilihan yang  sama-sama penting, yakni mengutamakan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi atau melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, guna membuka lapangan kerja dan mengurangi jumlah masyarakat miskin.

Faktanya, infrastruktur Maluku itu sangat tertinggal. Itu ciri dari Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan. Untuk membangun infrastruktur di Maluku,  dibutuhkan anggaran lebih dari Rp9 Triliun.

“Jumlah itu kira-kira sama dengan sekitar empat tahun dari APBD kita. Artinya, dengan dana terbatas itu harus digunakan untuk infrastruktur. Sementara untuk pemberdayaan mau ambil dana dari mana lagi. Ini pilihan yang sulit,” ungkapnya.

Antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan bersamaan secara baik, bila pemerintah daerah melalui SKPD-SKPD bisa lebih kreatif, inovatif dan produktif  dalam mengelola anggaran pembangunan. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesikan.

Daya serap anggaran pembangunan oleh SKPD, masih rendah. Tahun 2014, daya serap anggaran oleh pemerintah daerah provinsi Maluku hanya  mencapai  85 persen. “Padahal, kita berharap paling tidak 95 persen, lah ,” kata Talaohu.

Akibatnya, Silpa yang merupakan jumlah sisa anggaran pembangunan yang tidak terpakai oleh pemerintah daerah melalui  SKPD, membengkak pada dua tahun terakhir.  Tahun 2013 Silpa provinsi Maluku  sebesar Rp89 milyar lebih.  Jumlah itu membengkak  hingga mencapai Rp168 milyar lebih  setelah pemerintah daerah menyelesaikan semua kegiatan yang didanai APBD tahun 2014. (MAN)

Most Popular

To Top