4 Parpol Jadi Penonton di Aru – Ambon Ekspres
Trending

4 Parpol Jadi Penonton di Aru

AMBON, AE— Kekhawatiran akan munculnya masalah dengan keikutsertaan Partai Golkar dan PPP saat pemilihan kepala daerah, terbukti. Dari pelaksanaan pilkada serentak empat kabupaten, Seram Bagian Timur, dan Aru Surat  Keputusan pencalonan bermasalah. Sedangkan Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan tak ada masalah. Padahal tak sedikit dana digelontorkan untuk mendapatkan bendera dua parpol tersebut.

Tak hanya muncul masalah pada Golkar dan PPP, PKB dan Gerindra juga menerima dampak negative dari SK bermasalah. Dua partai dengan masing-masing tiga kursi di Aru ini, bakal tak akan ikut pilkada. Sementara Calkada yang terancam gugur, adalah Abraham Gainau dan Obed Barends. Sementara di SBT tak ada masalah, karena tanpa Golkar dan PPP, pasangan Mukti Keliobas dan Sitti Umuria tetap bisa ikut pilkada, karena penuhi syarat.

“Masalah ini, kemudian didudukan pada Peraturan KPU nomor 12/2015 tentang pencalonan pasal 36, dua kepengurusan yang bersengketa, harus mengusung pasangan yang sama. Jika yang diusung adalah pasangan yang berbeda, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat,” jelas ketua KPU Aru Victor Sjaair kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (19/8).

Selain PPP dan PKB, Golkar (2 kursi) dan Gerindra (4 kursi) juga terancam tak ikut Pilkada. Golkar kubu Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie, memang merekomendasi calon yang sama, yakni Abraham Gainau-Jafriddin Hamu.

Namun, DPD II Golkar Aru kubu Agung hingga batas pengembalian berkas 8 Agustus, tidak menandatangani surat pencalonan. Padahal itu merupakan syarat mutlak.

“Sama dengan Golkar, formulir B1 KWK DPD II Golkar Aru kubu Agung sampai pada batas pengembalian perbaikan berkas, tidak menandatangani surat pencalonan. Dan itu merupakan sayarat mutlak yang harus dipenuhi,”kata Sjaair.

Persoalan Golkar berimplikasi terhadap ketidakikutsertaan Gerindra. Pasalnya, pasangan Gainau-Hamu hanya miliki 4 kursi dari Gerindra jika rekomendasi Golkar dinyatakan gugur.

Anggota KPU Maluku divisi teknis, La Alwy saat dikonfirmasi, menjelaskan, rekomendasi partai politik yang ditolak atau pasangan calon yang diusung gugur, maka tidak dapat memberikan dukungan kepada pasangan lain. Bila ingin tetap memberikan dukungan, hanya bisa dilakukan secara personal atau kelompok.

“Tak boleh, karena parpol tak dapat menambah dukungan kepada paslon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilih.  Jika ingin mendukung, bisa dalam bentuk personal atau kelompok tidak mengatasnamakan parpol yang telah digugurkan itu.  Begitu juga dengan parpol kepengurusan ganda yang dikeluarkan dari gabungan parpol pengusung pasangan calon yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 20 persen kursi, atribut partainya tidak dapat diikutkan dalam kampanye, pembuatan atribut kampanye dan bahan kampanye,”jelas Alwy.

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, mengaku optimis, pasangan Gainau-Hamu yang diusung Gerindra, tetap lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati Aru.”Pasti lolos. Tidak ada alasan apapun untuk gugur,”kata Lewerissa via seluler, kemarin.

Disinggung soal polemik rekomendasi Golkar dan mengarah kepada arah pembatalan setelah KPU melakukan klarifikasi ke DPP kubu Agung,  dan dualisme rekomendasi PPP, Lewerissa tak mau berspekulasi. ”Tunggu sampai tanggal 24 Agustus KPU pusat tetapkan,” tambah dia.

Hal senada juga disampaikan ketua DPW PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Manan Latuconsina,”Tunggu sampai penetapan KPU tanggal 24 Agustus. Karena Abraham Gainau-Jafar Hamu masih berpeluang ikut Pilkada Aru,” singkat Manan.
Rekomendasi PPP

Sementara itu terkait dengan polimik rekomendasi PPP kubu Djan Faridz atau muktamar Jakarta, KPU Aru, Panwaslu Aru dan KPU Provinsi divisi teknis pencalonan telah melakukan klarfikasi ke DPP. Hasilnya, PPP Muktamar merekomendasikan pasangan Gainau-Hamu, bukan Obed-Eliza.

“KPU Kepulauan Aru, Panwaslu Aru dan KPU Maluku devisi teknis pemilu, meminta klarifikasi ke DPP PPP hasil Muktamar Jakarta. Hasil klarifikasi, sebagaimana telah dituangkan dalam surat klarifikasi yang telah ditandatangani oleh ketua umum PPP Jakarta Djan Faridz dan sekjennya, tanggal 1 Agustus 2015 diatas materai dan didukung oleh klarfikasi secara tertulis yang disampaikan oleh salah satu ketua DPP yang membidangi hukum dan sengketa Pilkada, bahwa rekomendasi kepada Gainau-Hamu,” ungkap Sjaair.

Klarifikasi secara resmi bertempat di kantor DPP PPP Muktamar Jakarta, dan berita acar klarifikasi ditandatangani secara kompleks antara KPU Aru, Panwaslu Aru, dan KPU Maluku divisi teknis pencalonan dan juga ketum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz.

Klarifikasi dilakukan berdasarkan indikasi penyelewengan saat pendaftaran di KPU Aru. Dimana, PPP  Muktamar Surabaya mencalonkan pasangan Obed-Eliza. Sedangkan PPP Muktamar Jakarta merekomendasikan pasangan Abraham Godlief Gainau-Jafruddin Hamu.

Namun, formulir model B1 KWK atau surat persetujuan untuk mencalonkan calon bupati dan wakil bupati milik PPP Jakarta, tidak ditanda tangani basah diatas materai.

Terhadap masalah itu, kata dia, KPU Aru melakukan verifikasi dan penelitian. Pasalnya sesuai aturan, formulir model B1 KWK atau surat persetujuan untuk mencalonkan calon bupati dan wakil bupati, harus ditandatangani basah diatas materai.

“Sehingga yang disampaikan pak Obed itu, bukan dalam sebuah surat keputusan, tetapi disampaikan dalam formulir B1 KWK. Yang intinya, B1 KWK versi PPP Jakarta, tidak ditandatangani basah diatas materai,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan, secara normatif, penerbitan rekomendasi punya mekanisme, yakni mengacu pada usulan yang disampaikan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun pusat (DPP), baru DPP mengeluarkan surat persetujuan tersebut yang dilampirkan dengan model B1 KWK.

Soal keterangan dari Koordinator Wilayah PPP Maluku versi DPP kubu Djan Faridz, bahwa rekomendasi diberikan kepada pasangan Obed-Eliza, dia mengaku, akan dikaji.

“Kami menghargai pendapat dari Korwil Maluku DPPP PPP Muktamar Jakarta. Perlu saya jelaskan bahwa sebuah persetujuan untuk pencalonan bupati dan wakil bupati yang dituangkan dalam formulir B1 KWK, maka KPU akan kaji secara komprehensif,” paparnya.

Sjaair juga belum dapat menyampaikan secara resmi pasangan bakal calon memenuhi syarat dan tidak untuk Pilkada Aru. Namun, menurutnya, pihaknya telah melakukan mekanisme klarifikasi, verifikasi dan penelitian berkas sesuai dengan aturan yang berlaku.  “Jadi kita tunggu saja tanggal 24 Agustus. KPU akan memutuskan dan menetapkan sesuai hasil verifikasi. Dan hasil klarifikasi itu akan diumumkan secara objektif dan normatif,” tandasnya.
(TAB)

Most Popular

To Top