GAMKI Kembali Mengancam Demokrat – Ambon Ekspres
Trending

GAMKI Kembali Mengancam Demokrat

Melkias Frans: Kami tak Bisa Diintervensi

AMBON,AE— DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku, memberikan waktu 3 hari kepada partai Demokrat Maluku untuk menjelaskan proses revisi kepengurusan yang berdampak terhadap pemecatan Max Pentury. Kebijakan ini ditempuh, karena belum ada tanggapan resmi dari elit Demokrat. Ancaman segel kantor Demokrat, batal dilakukan.

Kemarin, puluhan massa yang diarseteki GAMKI mendatangi kantor DPD Demokrat. Disana mereka hanya bertemua kepala secretariat. Wakil ketua Bidang Politik DPD GAMKI Provinsi Maluku, Jimmy Papilaya saat bertemu kepala sekretariat DPD Demokrat Isack Aipasa dan Liliana Aitonam di kantor di sekretariat, Senin (24/8), memberikan ultimatum 3 hari.

“Kami memberikan waktu selama  3 hari kedepan untuk melakukan komunikasi langsung dengan pimpinan Partai Demokrat Maluku. Kalau tidak ada niat baik dari ketua maupun sekretaris untuk bertemu dengan kami, maka mohon maaf terpaksa kami segel sekretariat DPD Demokraty Maluku untuk sementara waktu dengan santun,”tandas Jimmy.

Kemarin, pukul 11.00 wit, sekitar 30 orang yang tergabung dalam GAMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) konstituen Max Pentury dari Seram Bagian Barat melakukan aksi di depan sekretariat Demokrat Maluku, Jalan Rijali, Belakang Soya.  Aksi berjalan aman.

Dalam pernyataan sikap, mereka menilai, revisi kepengurusan DPD Partai Demokrat tidak profesional dan jauh dari aspek mekanisme prosedural konstitusional partai demokrat. Hal ini dilihat dari adanya fungsionaris yang berstatus Aparat Negeri Sipil (ASN), Narapidana Korupsi, dan yang telah meninggal dunia.

Pemecatan Max Pentury, selain improsedural, juga mencoreng GAMKI secara institusi. Dan sebagai bagian dari suprastruktur partai poliitik, GAMKI tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelesaiannya.
“Jujur saja, kami sangat tersinggung dengan pemecatan saudara Max Pentury dari jabatan wakil ketua I DPD Demokrat Maluku. Kami, pak Max adalah simbol organisasi,” teriak ketua perwakilan konstituen dan mahasiswa SBB, Yanto Lemoso.

Setelah melakukan aksi, sekira pukul 12.00 lebih, mereka bertemu dan melakukan negosiasi dengan kepala sekretariat Isack dan salah satu pengurus Demokrat Liliana Aitonam. Dalam diskusi singkat baik GAMKI maupun perwakilan Demokrat, sepakat bahwa waktu 3 hari cukup untuk dilakukan komunikasi dengan elit partai berlambang bintang mercy itu.

“Atas nama pengurus, saya akan sampaikan kepada pengurus, terutama ketua dan sekretaris untuk kita diskusikan bersama. Saya menjamin, hal ini akan disampaikan. Bung Max adalah teman dan juga pengurus. Dan kami juga perihatin dengan keadaan ini,”ungkap Aitonam.

Tak puas dengan jawaban Aitonam, mereka kemudian mendatangi fraksi Demokrat di DPRD Maluku. Namun, mereka diterima di ruangan komisi untuk berbicara langsung dengan wakil sekretaris DPD Demokrat Maluku Melkyas Frans, dan dua fungsionaris Demokrat yakni Nia Pattiasina dan Bachtiar La Galeb.

Dalam diskusi tersebut, Pieter Katayane, mengatakan, kemenangan Demokrat di kota Ambon pada Pileg lalu, tak terlepas dari peran GAMKI. ”Sebanyak 6.661 suara pak Max dan juga Demokrat secara kelembagaan, itu merupakan suara rakyat kota Ambon atas kerja keras GAMKI. Olehnya itu, jika dalam kerja-kerja politik Demokrat melenceng dari etika dan mekanisme, maka kami punya kewajiban untuk menyelesaikannya,”tandas dia.

GAMKI kata dia, sangat kecewa dengan kebijakan revisi kepengurusan yang ditetapkan melalui SK DPP Partai Demokrat nomor 90/SK/DPP.PD/DPD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, karena terjadi keanehan yang luar biasa.

Olehnya itu, baik GAMKI, GMKI, maupun elemen mahasiswa dan konstituen Max Pentury, meminta agar dalam waktu 3 hari kedepan, penjelasan resmi dari Ketua DPD Demokrat Maluku Jacobis Puttileihallat maupun sekretaris DPD Demokrat Maluku Roy Pattiasina. Dan jika benar-benar terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak, maka secara kelembagaan jabatan Pentury harus kembali diberikan. “Tuntutan kami adalah, pak Max Pentury dipulihkan ke jabatannya semula sebagai wakil ketua I DPD Demokrat Maluku,”kata Jimmy.

Sementara itu, Melkyas Frans menjelaskan, Demokrat punya mekanisme internal soal reposisi maupun revisi kepengurusan. Namun, hal ini menjadi kewenangan pimpinan partai, dalam hal ini ketua dan sekretaris DPD.
Selain itu, kata dia, pada saat rapat pengusulan reposisi oleh DPD Demokrat Maluku bulan Januari lalu ,dirinya tak hadir. Bahkan nama-nama yang direshufle juga tak diketahuinya.

“Nanti pada saat rapat tanggal 21 Juli untuk pemberitahuannya, kami ketahui. Kami hanya diberitahukan bahwa ada reposisi. Dan ternyata pak Max yang reposisi dari jabatannya,” ungkap dia.

Soal kepedulian GAMKI terhadap permasalahan ini, ketua komisi A DPRD Maluku itu mengapresiasinya. Hanya saja, kata dia, Demokrat tak dapat diintervensi dalam bentuk dan dari lembaga apapun.

“Demokrat adalah partai terbuka, dan apa yang dipermasalahkan teman-teman GAMKI merupakan bagian dari kontrol sosial. Tapi GAMKI, GMKI, dan ormas lain bukan underbow dari partai Demokrat. Tapi kadernya di Demokrat, adalah konsekuensi dari partai Demokrat yang religius, jujur dan demokratis,”katanya.

Olehnya itu, Frans meminta agar GAMKI dan GMKI secara organisatoris menyurati DPD Demokrat untuk tujuan melakukan diskusi dengan pimpinan. Hal ini kata dia, lebih santun dan berwibawa. “Dan kita pastikan akan mengawal persoalan ini sampai ke elit partai sesuai dengan waktu dimintakan,”janjinya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!