Potensi Konflik Di Perbatasan SBB-Malteng – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Potensi Konflik Di Perbatasan SBB-Malteng

Masohi, AE—Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan  Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berpotensi konflik, menyusul  lahirnya dua putusan berbeda, yakni putusan    Mahkamah Konstitusi (MK) No. 123 /PUU VII/2009 tanggal 2 Februari yang memenangkan Pemkab Malteng  dan putusan pemerintahan melalui Permendagri No. 62 tahun 2012 tentang perubahan kode wilayah Negeri  Wasia, Sanahu dan Samasuru yang memihak Pemkab SBB.

Masyarakat di tiga negeri yakni Samasuru, Wasia, dan Sanahu terbagi atas dua kelompok.  Masyarakat Negeri Samasuru tetap ingin menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat Negeri  Sanahu memilih bergabung dengan Kabupaten SBB, sedangkan masyarakat negeri Wasia terbagi atas dua kelompok. Kelompok pro ke kabupaten SBB dan kelompok pro  ke kabupaten Maluku Tengah.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah-wilayah itu. Terutama di Negeri Wasia. Pelayanan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat hingga persoalan hak politik masyarakat, sewaktu-waktu dapat memicu bentrok besar antar masyarakat.

“Karena ketidakjelasan status  persoalan sengketa batas wilayah SBB – Malteng, saat ini negeri Wasia memiliki dua  Raja. Yang satunya adalah raja versi Pemkab SBB dan saya sendiri versi Maluku Tengah,” ungkap Raja Negeri Wasia Simon Wasia saat kegiatan Tabaos Bupati Maluku Tengah Masohi Pamahanu Negeri di Kecamatan Teluk Elpa Putih, Selasa (18/8).

Disebutkan, masyarakat negeri Wasia secara keseluruhan sebenarnya tetap ingin menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah dengan pertimbangan  rentang kendali kewilayahan. Namun karena persoalan sengketa batas wilayah tidak juga menunjukan progres positif, terjadilah perpecahan.

“sewaktu-waktu, bisa saja terjadi konflik antar masyarakat karena adanya dua kepentingan yang berbeda di Negeri Wasia,” singgungnya.

Terhadap fakta ini, Simon dalam kesempatan itu meminta kearifan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua untuk tetap mendukung keberpihakan masyarakat ke Kabupaten Maluku Tengah. disarankan agar pergerakan perjuangan status wilayah terus dilakukan hingga status masyarakat setempat secara hukum maupun pemerintahan tetap berada di Kabupaten Maluku Tengah.

“Menunggu perjuangan pemeirntah Kabupaten Maluku Tengah, kita berahrap ada  koordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi terjadai konflik internal di Negeri Wasia,” sarannya. (MYX)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!