Kotornya Mahar Politik – Ambon Ekspres
Trending

Kotornya Mahar Politik

AMBON, AE— Pemilihan kepala daerah selalu saja melekat mahar politik. Biayanya selalu tak kecil, dan banyak dalih partai politik untuk lolos dari pengawasan panitia pengawasan pilkada maupun komisi pemilihan umum daerah Maluku. Semua ini baru terungkap, saat rekomendasi tak dikantongi bakal calon kepala daerah.

Tak sedikit duit yang  harus dikeluarkan seorang bakal calon kepala daerah. Mulai akomodasi pengurusan rekomendasi, pendaftaran, sampai pada uang pelicin keluarnya surat keputusan dukungan partai politik tingkat pusat. “Dananya tak kecil bro,” kata salah satu tim sukses pasangan calon kepala daerah, kepada Ambon Ekspres.

Akomodasi yang harus disiapkan, seperti tiket pulang pergi, penginapan di hotel untuk beberapa hari, dan uang saku. Sementara untuk uang pendaftaran, bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Namun tak semua partai menggunakan mekanisme pendaftaran. Sementara itu mendapatkan rekomendasi, pasangan bakal calon harus menyiapkan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Secara nasional untuk Pilkada serentak 2015, terdapat dua kasus besar mahar politik yang mencuat, yakni ketua DPC Gerindra Toba Samosir, Asmadi Lubis yang gagal mencalonkan diri karena harus sediakan Rp 2,5 miliar untuk satu partai, dan Sebastian Salang yang juga mundur karena hal serupa.

Di Maluku, hal serupa juga terjadi. Di Aru misalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, salah satu pimpinan partai di kabupaten tersebut yang enggan menandatangani dokumen pencalonan pasangan calon, karena tak diberi mahar atau bayaran. Dengan jumlah yang besar pula.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon, Johan Tehuayo, mengatakan, mencuatnya mahar politik atau pemberian wajib kepada partai pengusung, bisa diakibatkan matinya proses rekrutmen kader. Hal ini kemudian menghambat proses kader untuk menjadi calon kepala daerah, dan partai justru mengusung calon dari luar partai yang tentu akan dimintai mahar.

“Kalau dari dalam struktur tidak mengalami permasalahan dengan rekomendasi sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Calkada.  Namun jika figur dari luar struktur, maka rekomendasi selalu permasalahan. Misalnya ongkos politik untuk mendapatkan rekomendasi, masing-masing parpol mematok jumlah yang berbeda-beda,” ujar Tehuayo via sms, selasa (25/8).

Padahal lanjut dia, Undang-Undang secara jelas melarang praktek tersebut. Hal ini menyebabkan figur yang baik dari sisi kapasitas dan akseptablitas, kalah bersaing dengan figur berduit untuk mendapatkan rekomendasi.

“Akibatnya banyak figur potensial yang terpaksa tidak bisa menjadi peserta pilkada. Kecenderungan ini masih di pengaruhi oleh culture atau budaya organisasi parpol yang masih berorientasi pada pragmatisme politik,”nilainya.

Selain itu, karena masih dominannya oligarki kapitalis dalam kepemimpinan parpol. Sehingga keputusan politik yang dibuat oleh elit parpol didasarkan pada pertimbangan kemampuan finansial dari Calkada.

“Hal inilah kemudian mendistorsi peran dan fungsi parpol dalam penyiapan pimpinan bangsa di daerah. Budaya parpol seperti ini menunjukan masih kuatnya gejala money politik yang ternyata melanggar aturan,” tuturnya.

Pengamat lainnya dari Unpatti, Mohtar Nepa-Nepa, menilai, mahar politik untuk partai pengusung calkada sudah menjadi trending topic (topik yang ramai dibicarakan). Pasalnya, kata dia, rata-rata parpol saat ini dalam konteks pilkada, selain merebut hati pemilih, juga uang sebagai modal politik.

“Ini sudah menjadi budaya politik nasional, lalu menular ke daerah. Karena satu-satunya cara untuk menuju kursi nomor 1 (gubernur dan bupati/walikota)di daerah adalah melalui pintu parpol. Tapi jangan heran, kalau kemudian parpol bukan hanya merebut hati rakyat, tapi juga mengejar mahar dari calkada,”kata Mohtar.

Mohtar melanjutkan, sifatnya tertutup dari publik, menjadikan praktek tersebut sulit dicegah. Konsensus dan komitmen menjadi kesepakatan bersama antara parpol dan calon secara internal.
“Mahar politik terjadi manakala antara calon yang maju dengan parpol pengusung melakukan konsensus yang kemudian menjadi kesepakatan kolektif secara internal, yang  bukan menjadi konsumsi publik,” ungkap dia.

Strategi seperti ini menyebabkan sulitnya lembaga pengawasan pemilu, maupun lembaga berkompeten lainnya menemukan pembuktiannya. Dia menilai, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan. “Tetapi sejauh ini, saya kira sangat sulit menemukan fakta hukumnya. Karena desain dengan rapih oleh partai pengusung dan calkada,” paparnya.

Setidaknya, kata dia, terdapat dua dampak yang bisa ditimbulkan dari maraknya praktek mahar politik. Pertama, kalkulasi pembagian kekuasaan secara proporsional, dan kedua potensi korupsi oleh calon terpilih untuk mengambalikan biaya politik yang telah dikeluarkan untuk rekomendasi.”Ini yang harus menjadi perhatian bersama untuk memimalisirnya,”pintahnya.

Pengamat politik Universitas Darussalam Ambon, Ali Roho Talaouhu, menilai, mahar politik, baik berupa rekomendasi maupun bentuk lainnya dilarang oleh aturan. Hanya saja, sulit untuk dibuktikan.

“Mahar politik memang sulit dideteksi, karena bentuknya silent operation (dilakukan secara diam-diam). Tidak muncul dipermukaan, karena hanya melalui lobi dan komukasi politik,”kata Talaohu.

Dampaknya, akan terjadi pragmatisasi pemerintahan oleh calon kepada daerah yang menang membayar politik kepada partai pengusung untuk mendapatkan rekomendasi. ”Tetap terjadi hubungan pragmatis, sehingga pelayanan publik akan terbaikan,tuturnya.

Penegakan aturan dari Komisi Pemilihan Umum, dan pengawasan ketat dari Badan Pengawasan Pemilu, maupun Panitia Pengawasan Pemilu di kabupaten/kota perlu dilakukan. ”KPU dan Bawaslu harus tegas mengawasi praktek mahar politik yang terjadi di hampir semua perhalatan Pilkada. Sehingga pelaksaan demokrasi lokal ini, dapat berjalan sesuai keinginan dan harapan bersama,”pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!