Pejabat Dibalik Skandal Bank Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Pejabat Dibalik Skandal Bank Maluku

AMBON, AE— Letaknya di Jalan Raya Dharmo nomor 51 Surabaya, Jawa Timur. Gedungnya mentereng, dan masih nampak megah.  Kantor itu, nantinya dipakai sebagai cabang Bank Maluku disana. Belum dipakai, tapi kantor ini kedua setelah Jakarta, yang menjadi keputusan ekspansi bisnis bank plat merah itu.

Bank ini mengalami perkembangan pesat baik dari sisi asset, tabungan pihak ketiga, maupun profit. Keuntungan tahun lalu bank ini mencapai lebih dari Rp200 miliar. Cabangnya sudah memenuhi semua  kabupaten kota di Maluku. Karena itu pula, pihak  direksi memutuskan melebarkan sayap bisnis ke luar Maluku.

Surabaya, salah satu daerah yang menjadi fokus bisnis berikutnya oleh Bank Maluku. Namun, apa dasar keputusan bisnisnya, tidak pernah disampaikan direksi kepada publik atau pemegang saham. “kami tidak tahu apa dasarnya,” kata salah satu pemegang saham Bank Maluku yang menolak ditulis namanya.

Direksi Bank Maluku kemudian nekat membeli bangunan yang terletak di Jalan Raya Dharmo nomor 51 Surabaya. Negosiasi harga pun dilakukan. Sampailah mereka pada kesepakatan harga Rp54 miliar. Namun, belakangan angka itu jauh dari besaran transaksi sebenarnya.

Dari data di kejaksaan Tinggi Maluku, transaksi sebenarnya antara Bank Maluku dan pemilik gedung, anggarannya hanya sebesar Rp45 miliar, bukan Rp54 miliar. Jaksa pun mencium adanya dugaan mark up. Kini jaksa mengikuti kemana duit sebesar Rp9 miliar itu mengalir. Jaksa mengaku sudah mengantongi sejumlah nama. Bahkan korps Adhyaksa ini berencana memeriksa beberapa pemegang saham termasuk direksi Bank Maluku.

Lalu darimana asal laporan itu, informasi Ambon Ekspres mengungkapkan, bermula dari persaingan kursi Direktur Bank Maluku. Mayoritas pemegang saham lebih memilih pelaksana tugas Direktur Utama Bank Maluku, Idris Rolobessy. Selain Idris, sebelumnya ada nama Jopi Papilaja yang digadang-gadang menduduki jabatan tersebut, namun Papilaja kesandung korupsi, dia pun kehilangan  kursi itu.

Dipilihnya Idris juga, disebut-sebut ada kaitannya dengan pembelian gedung bernilai puluhan miliar rupiah itu. “Lalu kasus mark up pembelian gedung ini disampaikan ke jaksa,” ungkap sumber lain Ambon Ekspres. Kata dia, pelapor juga orang Bank Maluku sendiri.

Izack Saimima, salah satu komisaris Bank Maluku yang dikonfirmasi, menolak berkomentar dengan alasan masih di luar daerah. “Saya di luar daerah. Nanti saja kalau saya sudah kembali,” singkatnya  vi seluler, kemarin.

Sumber Ambon Ekspres di Kejaksaan Tinggi Maluku menyebutkan, mengendus ada pejabat daerah yang ikut bermain dalam kasus ini. Gedung ini juga dibeli tanpa persetujuan mayoritas pemegang  saham.

Hanya saja, hal ini dibantah salah satu kepala daerah. Kata dia, itu tidak perlu mendapat persetujuan mayoritas pemegang saham. “Wah kayanya tidak perlu,” kata dia, yang menolak ditulis namanya dengan alasan menghindari polimik.

Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang ingin dikonfirmasi pun menolak untuk memberikan penjelasan. Yang pasti, pembelian gedung tersebut telah melalui mekanisme yang sebenarnya. “Jadi , saya tidak ingin memperpanjang polimik,” katanya.

Kepala OJK Perwakilan Maluku, Laksono Dwionggo  mengakui,  rencana pembelian gedung di Surabaya tersebut telah ada sejak tiga tahun lalu. Namun, pemegang saham dan dewan komisaris belum mengajukan usulan pembukaan kantor baru di Surabaya tersebut ke OJK.

“ Kalau ini (pembelian gedung-red) baru bagian dari  tahapan awal. Dan nggak dilarang, ini baru di perencanaan bisnis. Bahwa mau bikin  rencana, ya silahkan. Itu boleh aja. Tapi kalau dia mau buka, harus ngajukan secara tertulis,” tandasnya.

Untuk mengajukan usulan pembukaan kantor tersebut ke OJK, harus memastikan gedung itu siap pakai, uang operasional harus cukup, penataan kantornya, dan penyediaan sumber daya manusia  SDM. Kalau itu sudah semua, baru ajukan ke OJK.

Terkait pembelian tanpa persetujuan mayoritas pemegang  saham, Laksono mengatakan itu dikembalikan ke aturan yang berlaku di internal Bank Maluku. Bahkan, untuk pembelian gedung baru dalam rangka pengembangan bisnis itu, pun dapat diputuskan sebatas dewan komisaris.

“Tapi kalau diputuskan  oleh pemegang saham, itu yang lebih baik. Tergantung mekanisme  di situ bagaimana. Kita harus mengacu kepada anggaran dan anggaran rumah tangga,” katanya.

Laksono pun enggan mengomentari dugaan mark up harga pembelian gedung tersebut. Masalah tersebut telah ditangani aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. “Kita serahkan kepada mereka (Kejaksaan-red). Kita juga pernah dipanggil oleh kejaksaan, untuk sisi pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, hingga kemarin, penyidik Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Maluku masih menyelidiki kasus tersebut. Sebelumnya, sejumlah petinggi Bank Maluku, diantaranya Direktur Kepatuhan  Izac Tehnu, mantan kepala divisi  umum dan hukum FD Sanaky, dan kepala divisi sub umum Tience Tjoanda dan tiga staf Tiga staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dimintai keterangan.

Kepala Seksi Penerangan hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia mengungkapkan, untuk saat ini, penyidik belum dapat memastikan ada tidaknya calon tersangka. “Karena masih selidiki. Kalau sudah dirasa cukup dan ada bukti-bukti, baru bisa ditetapkan,” kata Palapia, kemarin.

Sekadar ingat, gedung tersebut dibeli pada akhir tahun 2014 lalu. Namun diduga telah terjadi penggelembungan harga gedung di atas harga yang ditentukan oleh pihak  Profesional Broker dan Developer Property.

Sebenarnya, harga gedung  itu  adalah Rp 45 milyar.  Namun, diduga karena  permainan pihak tertentu, sehingga nilai tersebut membengkak hingga mencapai Rp54 milyar. Modus yang digunakan adalah   memalsukan dokumen pembelian.(MAN)

Most Popular

To Top