PNS SBT Terbelah – Ambon Ekspres
Trending

PNS SBT Terbelah

AMBON,AE— Aparat Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur kembali terlihat baik di pasangan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo maupun Abdul Mukti Keliobas-Fachri Hussi Alkatiri. Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) setempat telah melayangkan surat ke Sekretaris Daerah untuk meminta klarfikasi.

Anggota Panwaslu kabupaten SBT divisi pengawasan M Saleh Tianotak, kepada Ambon Ekspres, Senin (24/8) via telepon, mengatakan, dari hasil temuan lapangan, sekitar puluhan PNS yang terlibat dalam deklarasi pasangan Sitti-Goo, Minggu (23/8). Selain itu, sejumlah PNS juga menyusup dengan tim pasangan Mukti-Fachri.

“Dan kami punya bukti yang cukup akurat berupa foto dan rekaman. Olehnya itu, Panwaslu secara resmi telah menyurati Sekda SBT Syarif Makmur dengan nomor 01/Kl/PANWAS-SBT/VIII/2015 tentang undangan klarifikasi, Karena, hal ini merupakan tanggungjawab sekda secara kelembagaan,”ujar Tianotak.

Namun, hingga pukul 13.00 wit, Syarif Makmur tak mendatangi PANWASLU utuk memberikan klarifikasi. ”Dengan alasan sedang berada di luar daerah. Untuk itu kami pasti melayangkan surat panggilan kedua terhadap sekda,”ungkap Tianotak.

Selain PNS, sejumlah fasilitas pemerintah daerah kabupaten SBT seperti mobil dan motor dinas juga dipakai dalam deklarasi tersebut.”Jadi bukan hanya orangnya (PNS), namun fasilitas berupa mobil dan motor dinas juga dipakai. Ini untuk deklarasi pasangan Sitti-Ongen Goo,”ungkap dia.

Tianotak menyatakan, dasar hukum penyuratan tersebut, yakni Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu,UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 69 poin h, Pasal 70 ayat 1 poin b.

Selain itu, UU nomor 9 Tahun 2015 Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, UU nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Bawaslu nomor 11/2014 tentang pengawasan pemilihan umum, dan  Perbawaslu nomor 10/2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Juga UU nomor 9/2015 tentang perubahan atas UU nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah. Pasal 4 ayat (15) dijelaskan, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara, terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Mereka  juga dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

“Dalam aturan itu juga disebutkan, PNS yang kedapatan tidak netral dalam Pemilu diancam sanksi mulai penurunan pangkat, mutasi, bebas jabatan hingga pemberhentian tidak hormat. Sanksi lain yang lebih berat diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 79 tentang larangan keterlibatan PNS di arena kampanye,” sebutnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, bila tidak ada klarifikasi yang jelas soal dugaan pelanggaran tersebut, dan terjadi hal serupa, Panwaslu akan menyurati Kementrian Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini dilakukan, selain sebagai tugas pengawasan, juga untuk memastikan pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau kedepan ada lagi, maka kami surati Kemenpan RB secara resmi agar memberikan teguran bahkan pemecatan sesuai aturan yang ada. Pasalnya, sebelum tahapan Pilkada dimulai, kami sudah sampaikan kepada Sekda tentang larangan keterlibatan PNS dalam politik praktis,”tandasnya.

Panwaslu kabupaten kepulauan Aru juga menemukan adanya keterlibatan PNS saat deklarasi pasangan calon Johan Gonga-Muin Sogalrey di kecamatan Pulau-Pulau Aru 27 Juli 2015. PNS yang terlibat sebanyak dua orang dari Dinas Kesehatan Pemerintah kabupaten Kepulauan Aru.

“Pada saat deklarasi Johan Gonga dan Muin Sogalrey di kecamatan Pulau-Pulau Aru, Panwascam setempat menemukan 2 orang PNS terlibat, dan merekomendasikan temuan kepada pemkab,” ungkap Ketua Panwaslu kabupaten Kepulauan Aru, Mokzeng Sinamur saat dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, kemarin.

Atas rekomendasi tersebut lanjut Sinamur, Sekretaris kabupaten kepulauan Aru, Arnes Uniplaita telah meresponnya dengan melakukan sidang disiplin terhadap kedua oknum PNS tersebut. “Saya sudah berkoordinasi dengan sekda, dan hari ini (kemarin) tim penegakan disiplin akan lakukan sidang disiplin terhadap kedua PNS bersangkutan,” paparnya.

Kendati belum diketahui sangsinya yang akan diberikan, namun Sinamur mengaku, sesuai PP nomor 53, akan diberikan sangsi tegas. Apalagi sudah ada surat edaran dari Menpan RB dan Gubernur Maluku nomor 41 tahun 2015 tentang larangan keterlibatan PNS dalam Pilkada.  “Intinya, dalam aturan tersebut melarang keras keterlibatan PNS atau ASN dalam politik praktis. Selain itu, pemkab juga diminta mendukung penuh pelaksaan Pilkada,”akunnya.

Panwaslu telah menginstruksikan kepada seluruh Panwascam di Aru untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan pilkada. Apalagi, 27 Agutus besok, kampanye perdana mulai digelar. “Kita berharap tidak ada. Namun, jika didapati, maka tetap akan ditindak sesuai aturan yang ada,”tegasnya.

Sementara itu, baik Panwaslu Buru Selatan maupun Maluku Barat Daya, tidak memberikan jawaban terkait adanya indikasi PNS maupun proses pengawasan yang dilakukan. Begitu juga dengan ketua Bawaslu Maluku, Fadli Silawane yang tak membalas pertanyaan wartawan via sms hingga berita ini naik cetak.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam Ambon, Zulfikar Lestaluhu, menilai, fenomena keterlibatan dan kenetralan ASN/PNS dalam pilkada sulit dibendung. Hal ini, disebabkan oleh lemahnya penegakan aturan yang bisa menimbulkan efek jerah bagi PNS. “Sehingga setiap momentum pilkada, ketidaknetralan PNS selalu dipermasalahkan. Padahal aturannya sudah jelas. Hanya saja belum diterapkan dengan sungguh-sungguh,” kata Lestaluhu.

Menurut dia, cara yang paling ampuh untuk memimalisir, bahkan meniadakan keterlibatan PNS dalam ranah politik praktis, adalah penegakan aturan yang konsisten. Efek jerah yang ditimbulkan, menjadi catatan kritis bagi PNS untuk kembali terlibat.

“Kalau ditemukan di lapangan seperti itu, dan lembaga yang berwenang punya bukti yang kuat, maka harus diproses. Dan jika mengarah kepada pelanggaran berat, perlu dilakukan pemecatan,” imbuhnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!