Banyak Belum Pahami Cara Pengelolaan – Ambon Ekspres
Trending

Banyak Belum Pahami Cara Pengelolaan

Minimnya informasi tentang alokasi dana desa dari pemerintah pusat, bisa menyebabkan kesalahan dalam pengalokasian. Pasalnya, bukan saja memahami arti dana desa tersebut, cara pengalokasian, penyaluran, hingga penggunaan dana tersebut juga kurang dipahami pemerintah desa sebagai penerima bantuan.

Hal ini disampaikan anggota DPR RI, berdarah Maluku, Komarudin Watubun. Dia berada di komisi yang salah satunya membidangi dana desa. Pembangunan di pedesaan yang timpang, membuka peluang masih terjadinya urbanisasi atau perpindahan penduduk ke kota secara besar-besaran.

“Ya, tidak bisa dipungkiri suburnya urbanisasi disebabkan karena selama ini desa tidak mengalami dinamika pembangunan. Sehingga masyarakat desa semakin banyak menumpuk di kota besar yang belum tentu mandapat pekerjaan yang layak,” kata dia, kepada sejumlah wartawan di Manise Hotel.

Urbanisasi menjadi alasan pemerintah pusat untuk menggerakan pembangunan mulai dari desa. Dalam implementasi kebijakan itu, pusat kemudian membuat payung hukum dengan lahirnya undang-undang desa. “Jadi alokasi dana desa, dipayungi oleh undang-undang desa,” kata dia.

Alokasi dana desa tahun 2015 dikucurkan melalui tiga tahap, yakni tahap 1 dana yang dikucurkan 40 persen pada bulan April, tahap kedua 40 persen pada bulan Agustus dan tahap ketiga 20 persen di bulan Oktober.

Di Maluku sendiri kata Komarudin, terdapat 1.100 lebih desa yang berhak menerima dana tersebut, namun tidak semua desa menerima. Ini disebabkan banyak desa di Maluku belum memiliki kepala desa atau raja devinitif. ”Sudah seharusnya kepala daerah mempermudah desa yang ada utuk memiliki kepala desa defenitif agar dana tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat,” terangnya.

Dijelaskan, jumlah dana desa yang diberikan ke masing-masing desa bervariasi tergantung jumlah penduduk dan luas serta tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Namun rata-rata desa mendapat dana sebesar Rp280,3 juta per desa di tahun 2015. ”Di tahun 2015 pemerintah menyiapkan Rp20.776 triliun untuk semua desa yang ada di Indonesia, sehingga rata-rata desa menerima Rp280.3 juta. Di tahun berikutnya jumlah ini akan naik dua kali lipat,” terangnya.

Untuk mendapatkan dana desa, Komarudin mengatakan, kepala desa harus menyampaikan peraturan desa mengenai APB desa kepada bupati atau walikota, kemudian bupati atau walikota menghitung dana desa setiap desa dan mengeluarkan peraturan tentang dana desa.

”Ketentuan ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 93/PMK.07/2015, tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa,” paparnya.

Untuk pemanfaaatan dana desa tersebut, Komarudin menjelaskan, dana desa diperuntukan untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa. (ARI)

Most Popular

To Top