Gainau dan Obed Gugat KPU – Ambon Ekspres
Trending

Gainau dan Obed Gugat KPU

AMBON,AE— Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Kabupaten Aru masih menyisahkan masalah. Dua pasangan yang gugur, yakni Abrahaman Gainau-Jafaruddin Hamu dan Obed Barends-Elizza Darakay, mengguggat keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang penetapan calon. Sidang gugatan direncanakan 30 Agustus.

Ketua Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten Kepulauan Aru, Mokzeng Sinamur mengatakan, tim hukum Gainau-Hamu dan Obed-Elizza, telah mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran pengaduan. Gainau-Hamu dengan nomor register 001/PS.PWSL.

KPA.31.04/VII/2015, dengan perihal KPU Aru sebagai tergugat.
Sedangkan Obed-Elizza dengan nomor register pengaduan 002/PS.PWSL. KPA.31.04/VII/2015, dengan perihal yang sama.”Pasangan yang gugur, yakni Gainau-Hamu melalui kuasa hukumnya telah mengembalikan formulir pengaduan. Begitu dengan pasangan Obed-Elizza,” ungkap Sinamur saat dikonfirmasi via telepon, kemarin.

Sinamur menjelaskan, pihaknya akan melakukan penelitian terhadap objek gugatan, yakni SK KPU Aru 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang penetapan calon. Slain itu, panwaslu juga memeriksa dokumen gugatan lainnya.

“Kalau masih terdapat kekurangan, atau ada data yang masih diperlukan, akan kami sampaikan ke kuasa hukum masing-masing untuk melengkapinya. Dan sesuai jadwal, kemungkinan tanggal 30 Agustus sidang sengketa pilkada dengan objek SK KPU Aru, itu sudah bisa digelar,”katanya.

Panswalu, kata dia, tetap bersandar pada Undang-Undang nomor 8/2015 tentang Pilkada, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang pengawasan, UU nomor 11/2014 tentang penyelenggara pemilu, dan Perbawaslu nomor 2/2015 tentang pengawasan. “Kita pastikan, proses ini akan berjalan sesuai aturan perundangan-undnagan yang ada,”tandasnya.

Selain pasangan calon, partai pengusung juga mengajukan sanggahan. Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, menyanggah keputusan KPU tersebut. Pasalnya, parpol pengusung Obed-Elizza, itu menilai, harusnya KPU Aru tak perlu mempertimbangkan rekomendasi PPP versi Muktamar Jakarta, karena diduga rekomendasi tersebut palsu.

“Kalau soal pilkada, PPP merupakan salah satu partai pengusung yang mengajukan gugatan ke panwaslu. Kami mempersoalkan SK rekomendasi PPP kubu Djan Faridz, karena sinyalir rekomendasi itu di scan,” ujar salah satu pengurus partai PPP, yang enggan namanya korankan.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Basri, Damis mengatakan, pihaknya juga telah mengajukan sanggahan. PKB dan bakal pasangan calon yang diusung, yakni Obed-Elizza, punya bukti yang cukup kuat.

“PKB Maluku sudah menginstruksikan kepada bakal pasangan calon yang melakukan gugatan ke panwaslu. Sebab menurut kami, kandidat yang kami usung adalah sah. Olehnya itu, kita akan sampaikan bukti-bukti berupa formulir B1 KWK, dan rekomendasi dukungan parpol,”ungkap Damis.

Ketua KPU kabupaten Kepulauan Aru, Victor Sjaair, saat dikonfirmasi, mengaku siap menerima sanggahan dan gugatan bakal pasangan calon yang tak lolos persyaratan. Asalkan, apa yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kami mengapresiasi keberatan yang lakukan melalui sanggahan pada Panwaslu kabupaten Aru. Biarlah berproses dengan UU nomor 8/2015, PKPU dan jadwal yang sedang berjalan,”kata Sjaair.

Sekedar diketahui, pasangan Obed-Elizza dan Gainau-Hamu dinyatakan tak memenuhi syarat 20 kursi DPRD. Pasalnya,  rekomendasi Golkar dan PPP yang mendukung dua pasangan ini, ditolak oleh KPU Aru.

Sementara itu, sekretaris DPW PPP Maluku versi muktamar Jakarta, Sabar Ramelan, mengatakan, pihaknya juga telah menyampaikan sanggahan ke Panwaslu Aru. Dia menilai, KPU Aru tidak akomodatif dan inkonstitusional dalam penetapan pasangan calon.

“Dokumen sanggahan sudah kami sampaikan ke Panwaslu. Pasalnya bagi PPP Jakarta, SK rekomendasi kepada pasangan Obed-Eliza itu sah. Tetapi KPU mengganggap tak sah. SK DPP dengan nomor 604 tanggal 28 Juli 2015 tersebut ditanda tangani ketua umum DPP PPP muktamar Jakarta, Djan Faridz dan Sekjen Dimiyati,”ujar Sabar.

Dia menilai, KPU Aru masuk angin. Pasalnya Panwaslu Aru telah memberikan peringatan dini kepada Aru dengan nomor surat 42/PANWAS-ARU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus. Namun KPU tak mengindahkannya.

“Kami nilai KPU Aru, masuk angin. Karena sebelum penetapan calon. KPU Aru melanggar Undang-Undang Pilkada nomor 8/2015 pasal pasal 49 ayat 3, 4 dan 5,”tandasnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!