Mendagri: Pilkada Maluku Rawan Konflik – Ambon Ekspres
Trending

Mendagri: Pilkada Maluku Rawan Konflik

AMBON,AE— Menteri dalam negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pemerintah mengendus sebanyak 10 titik  rawaan  konflik dalam Pemilukada serentak, Desember mendatang. Titik rawan itu terdapat di  sejumlah provinsi di Indonesia. Salah satunya,  Maluku. Kemarin, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Bawasalu dan lembaga penegak hukum tentang pengawasan terhadap penyelenggaran Pemilukada  di Maluku.

Selain Maluku, titik rawan konflik juga terdapat di provinsi lain yang juga akan merayakan pesta demokrasi itu,  diantaranya  di provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik berpotensi terjadi pasca pemungutan suara.

“BIN (Badan Intelijen Negara-red) sudah deteksi hal itu. Kalau pilkada, lebih sensitif dari pilpres. Ada perhatian yang besar,” ungkap Mendagri dalam pertemuan dengan gubernur Maluku, Said Assagaff, wakil gubernur Zeth Sahubura, dan sejumlah petinggi lembaga penegak hukum, di ruang rapat bandara Internasional   Pattimura, Rabu (26/8).

Mendagri yang baru tiba dari Saumlaki, kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) untuk meresmikan  program Gerbang Dutas  itu, menyempatkan diri untuk turut hadir dan menyaksikan penandanganan  Nota kesepahaman (Memorandum of understanding) antara Badan Pengawasan Pemilihan Umum ( Bawaslu) provinsi Maluku dengan lembaga penegak hukum dan peradilan di Maluku tentang Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemilukada serentak di empat  kabupaten di Maluku.

Mendagri yang didampingi gubernur Maluku, tiba di Bandara Pattimura  sekira pukul 12:30 Wit, menggunakan pesawat Garuda. Di bandara, rombongan Mendagri disambut wakil gubernur Maluku Zeth  Sahuburua, ketua Bawaslu Maluku Fadli Silawane, kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku  Chuck Suryosumpeno, dan sejumlah petinggi dari Polda Maluku, Pengadilan Tinggi Maluku, pejabat di lingkup pemerintah provinsi Maluku.  “Kita upayakan agar Penegakkan hukum tetap jalan tanpa kegaduhan,” sebut Mendagri.

Politisi senior di PDIP itu mengungkapkan, kendati waktu pelaksanaan Pemilukda serentak telah ditetapkan, 9 Desember mendatang, namun tidak mengabaikan hambatan yang terjadi akibat perubahan cuaca atau faktor lainnya yang mendesak dan terjadi secara tiba-tiba.

“Pilkada bisa diundur  karena faktor alam, bencana, termasuk keterlambatan distribusi surat suara. Karena itu, Mendagri mengaku mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Menjadi wujud rasa tanggung jawab semua pihak di daerah ini dalam menyukseskan hajatan dermokrasi nanti,” kata dia.

Gubernur Maluku Said Assagaff mengungkapkan, penyelenggaraan pemilukada yang berkualitas dapat terwujud bila para penyelenggara dapat bekerja dengan profesional. Didukung semua pihak. Tidak terkecuali penegak hukum. “Kami ingin bangun sinergitas  untuk sukseskan pilkada  di empat kabupaten di Maluku,” kata gubernur.

Kepala Kejati Maluku Chuck Suryosumpeno, mengungkapkan, kendati pelaksanaan Gakkumdu akan diperhadapkan pada kondisi geografis, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran, namun diupayakan dengan maksimal, agar Gakkumdu dapat terlaksana dengan baik.

GERBANG DUTAS
Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya, Mendagri berkunjung  ke Saumlaki, MTB untuk meresmikan program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas), yang merupakan wujud perhatian pemerintah pusat  terhadap kondisi  pembangunan di  kabupaten MTB, MBD, dan kabupaten  kepualaun Aru sebagai daerah-daerah perbatasan. Mendagri yang didampingi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Selasa (26/8) meresmikan program tersebut, di Saumlaki, MTB.

Melalui sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait,  pemerintah akan menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai gerbang bagian selatan pengembangan ekonomi dan perdagangan berskala internasional dengan percepatan pembangunan.  Di MTB, Mendagri juga meresmikan monument Ir Soekarno, patung Mathilda Batlayery, dan kantor DPRD MTB.

Pemerintah meengalokasikan anggaran  sebesar Rp1.94 triliun untuk pembangunan di daerah tersebut melalui program Gerbangdutas 2015. Jumlah tersebut digunakan, antara lain untuk pengaspalan jalan di dalam kota Saumlaki sepanjang 4,2 kilometer, Pembangunan Pasar Omele, pembukaan  jalur penerbangan Darwin-Saumlaki-Ambon, pembuatan kapal penangkap ikan berkapasitas 30 GT, pengadaan kapal kargo menghubungkan jalur ekonomi bagian selatan menuju Surabaya, dan pembangunan dermaga apung.

“Jadi, saya kira kami ke sana untuk memastikan, agar anggaran Rp1. 94 triliun untuk pembangunan perbatasan berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Mendagri yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Ambon Ekspres seusai pertemuan di Bandara Pattimura. (MAN)

Most Popular

To Top