Pengganti Sam Ditentukan DPRD – Ambon Ekspres
Trending

Pengganti Sam Ditentukan DPRD

AMBON,AE— Pengganti Sam Latuconsina sebagai Wakil Walikota Ambon akan ditentukan oleh DPRD, setelah pengusulan dua nama oleh partai pengusung. Dua nama ini kemudian dipilih secara demokratis oleh DPRD.

Pada Pemilihan walikota 2011, Sam yang berpasangan dengan Richard Louhenapessy, diusung Partai Golkar, PPP, Partai Gerindra, dan Partai Bintang Reformasi dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Namun siapa-siapa yang akan diusulkan ke DPRD untuk dipilih, lima partai ini belum membahasnya.

Di PPP sendiri, ada dua nama yang digadang menggantikan Sam, yakni ketua DPD PPP Kota Ambon Rofik Akbar Affifudin dan Sekretaris DPW PPP Maluku, Arif Hentihu. Namun, PPP mengaku akan membahasnya setelah Sam ditetapkan sebagai sekda.

Pengamat pemerintahan Universitas Pattimura, Sukur Soasiu menjelaskan, sesuai Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada, penggantian kepala daerah dilakukan oleh DPRD masing-masing tingkatan. Ini sesuai dengan pasal 176 ayat 1 yang menerangkan, bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masing-masing DPRD.

Mekanisme ini berbeda dari sebelumnya, yakni walikota, bupati atau gubernur punya kewenangan penuh menentukan pendampingnya sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/2015. Namun, setelah UU ini diubah dengan UU nomor 8/2015, kewenangan itu diserahkan kepada parpol pengusung dan DPRD.

“Kalau kita baca dan telaah UU nomor 8/2015 tentang pilkada, maka DPRD yang akan memilih pengganti pak Sam. Mekanisme, parpol atau gabungan parpol mengusulkan nama ke DPRD agar dipilih secara demokrasi,”ujar Sukur kepada Ambon Ekspres via telepon, Rabu (26/8).

Sukur menjelaskan, pengusulan nama calon pengganti dengan alasan sesuai pasal 176 tersebut, maka harus ada kesepakatan partai atau gabungan partai politik pengusung. Bila gabungan parpol, calon yang diusulkan harus lebih dari satu orang. “Namun itu menjadi masalah internal. Bisa saja satu dari PPP dan satunya lagi dari partai pengusung lain,” katanya.

Disinggung soal aturan lainnya, Soasiu mengaku, belum mengetahui. Hanya dalam UU Pilkada disebutkan tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

“Tapi saya kira substansi dari UU nomor 8 tahun 2015, adalah dipilih oleh DPRD atas usulan partai pengusung. Dan secara hirarki, UU memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah dan turunannya,”jelasnya.

Dia menilai, kekosongan jabatan wakil walikota Ambon jika Sam resmi menjadi sekda, harus disikapi dengan bijak oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Pasalnya,tetap berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan.

“Soal pendapat walikota bahwa kekosongan wawali tak pengaruhi jalannya pemerintahan, menurut saya perlu dipikirkan kembali. Karena untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, perlu ada wawali untuk membantu kerja walikota. Satu itu cukup lama yah,” pintahnya.
5 Fraksi Dukung Sam

Sementara dukungan terhadap Sam sebagai sekda, mengalir dari DPRD Kota Ambon. Lima fraksi, yakni PPP, Golkar, Demokrat, dan PKB-PKPI menilai Sam layak menjadi sekda. “Jadi kalau bicara kelayakan, saya tegaskan lagi kalau Sam Latuconsina pantas dan layak jadi Sekda Maluku. Dan sekda itu bukan jabatan birokrasi saja, tetapi adalah penghubung antara pemerintah dan legislatif, dan Beliau (Wawali, red) memiliki kemampuan itu,” ungkap Ketua Fraksi PPP DPRD Ambon Rofik Akbar Afifudin, Senin (24/8) di DPRD Kota Ambon.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ambon Max Pattiapon, mengatakan, Sam punya dukungan politik yang maksimal. Selain, itu dia punya prestasi yang tak perlu diragukan. “Kami dari Fraksi Partai Golkar sangat merespon baik, dan mendukung proses Sam Latuconsina untuk menjadi Sekda Maluku.

Sejak beliau menjabat Wawali, ada hal-hal besar yang belum sempat dilakukan, karena keterbatasan wewenang maupun anggaran. Tetapi jika beliau terpilih dan menjabat sebagai Sekda Maluku, bisa saja beliau melengkapi kekurangan itu. Maka kami mendukung dan mengikhlaskan Sam Latuconsina sebagai Sekda,”tandas Pattiapon.

Ketua Fraksi Demokrat Tomwin Rio Tamaela, menilai, Sam punya segudang pengalaman tentang birokrasi. Yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),kepala Bina Marga hingga hijrah ke Tata Kota Ambon dan hingga kini sebagai Wakil Walikota Ambon periode 2011-2016.

“Kalau Fraksi Demokrat kami mendukung penuh, karena beliau adalah Kader Maluku yang mumpuni. Kita menerima dengan tulus dan murni Pak Sam untuk jadi Sekda Maluku. Kami sangat yakin 100 persen Pak Sam jadi Sekda Maluku,” tutur Tamaela.

Sementara itu, keraguan justru datang dari Ketua Fraksi PDI-P DPRD Ambon Jafri Taihutu. Dia menilai, sekda merupakan karir, bukan jabatan politik. “Justru karena jabatan karir, maka sebagai PNS itu perbedaan promosi jabatan secara biasa dalam dunia birokrasi. Apalagi sandarannya pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang ASN. Proses dan mekanismenya jelas,” katanya.

“Harus dijelaskan sebagai pertanggungjawaban politik. Pastinya beliau sampaikan surat resmi ke DPRD Ambon. Semua yang ingin mencalonkan sebagai Sekda, adalah orang yang dibesarkan, direkrut dan dipromosi oleh Gubernur Maluku Said Assagaff. Dan saya kira mereka mumpuni, sama saja dengan Sam Latuconsina,” tandasnya.

Namun semuanya dikembalikan kepada kinerja Tim Seleksi dan Gubernur Maluku soal pengusulan ke Menteri Dalam Negeri. Dan itu butuh proses panjang. Dia juga berharap, Timsel Sekda Maluku bekerja secara transparan dan jujur, agar agar proses kompetisi Sekda Maluku bisa transparan dan menjadi pendidikan birokrasi dan politik bagi birokrat dan masyarakat di Maluku. (TAB/ISL)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!