3 Nama Pengganti Mukti, Fachri dan Wellem – Ambon Ekspres
Trending

3 Nama Pengganti Mukti, Fachri dan Wellem

AMBON,AE— Hingga kemarin, PPP, Golkar dan PDIP belum membahas pengganti kadernya yang mengikuti Pemilihan kepala daerah langsung serentak di empat kabupaten. Namun telah muncul tiga nama. Mereka diantaranya Husen Kelilauw, Ridwan Ellys dan Johan Rahantoknam.

Tiga orang ini dipastikan untuk menggantikan posisi Mukti Keliobas, Fachri Alkatiri dan Wellem Kurnala dari keanggotaan DPRD, karena mengikuti pilkada.

Sesuai Undang-Undang nomor 17/2014 tentang DPR, DPD dan DPRD (MD3), pengganti anggota DPRD karena penggantian antarwaktu (PAW) oleh caleg peraih suara berikutnya. Sementara pengganti Muin Sogalrey, calon wabup Aru belum dipastikan.

Husen Kelilauw merupakan calon angggota legislatif Golkar peraih suara terbanyak kedua dari daerah pemilihan Gorom-Wakate untuk DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, setelah Mukti. Rahantoknam caleg PDIP peraih suara terbanyak kedua dari dapil yang sama dengan Kurnala, yakni Maluku Tenggara untuk DPRD Maluku. Begitu juga dengan Ellys, caleg PKS untuk DPRD Maluku dapil SBT yang menempati suara dibawah Fachri.

Kendati telah digaransikan oleh UU, namun masing-masing parpol belum membahasnya. Baik Golkar, PKS maupun PDIP masih fokus pada suksesi pilkada.

“Sampai saat ini, PKS belum membahas soal siapa pengganti pak Fachri maupun Asis Goin. Selain itu, kami masih fokus terhadap pilkada di empat kabupaten, terutama SBT dan Aru, karena kader PKS maju sebagai wakil bupati,” ungkap Sekretaris DPW PKS Maluku, Suhfi Majid kepada Ambon Ekspres via seluler, Kamis (27/8).

Salah satu mekanisme internal PKS yang akan dilakukan adalah rapat pleno tingkat DPW unutk penentuan siapa pengganti Fachri dan Muin, serta pertimbang lainnya. Apalagi, belum ada regulasi resmi dari KPU soal mekanisme PAW.

“Seluruh pertimbangan yang menjadi bagian dari regulasi nanti, akan kita ikuti. Dan nanti dibahas dalam pleno DPW. Tapi saat ini, kami belum sempat melakukan rapat.  Namun, tentunya kita akan sesuaikan dengan regulasi dari KPU. Ya nanti kita lihat regulasi KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi,” kata ketua Komisi D DPRD provinsi Maluku dapil Seram Bagian Barat itu.

Hal senada juga disampaikan pengurus DPD PDIP Provinsi Maluku, Hendrik Sahureka. “Soal itu, mesti kita bicarakan dalam rapat partai. Namun, karena kita masih sibur urusi pilkads empat kabupaten, maka belum dibicarakan,” kata Sahureka.

Soal mekanisme internal PDIP mengenai PAW, mantan anggota DPRD Maluku itu, mengatakan, tetap disesuaikan dengan UU. Hanya saja, nama yang disiapkan untuk menggantikan Wellem Kurnala, adalah Johan Rahantoknam. “Kelihatannya Johan Rahantoknam. Dia merupakan caleg peraih suara terbanyak kedua setelah Wellem,” katanya.

Ketua OKK DPD Partai Golkar Maluku, Husen Toisuta, mengaku, pihaknya tetap bersandar pada UU dan regulasi KPU. “Kalau UU mengatakan bahwa penggantinya pak Mukti adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya, ya kita ikut saja. Aturtannya kan sudah seperti itu,” singkat Toisuta.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan, mengatakan, sesuai UU MD3, khususnya soal PAW, diberikan kepada caleg suara terbanyak berikutnya. Dalam pasal 359 ayat (1) dijelaskan, anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

“PAW akan diproses setelah adanya surat pemberhentian antarwaktu anggota DPRD. Namun, parpol jangan menunggu sampai waktu 50 hari setelah penetapan calon baru memproses,” kata Toekan.

Toekan menjelaskan, soal pemberhentian antarwaktu karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 bulan berturut-turut, atau hal lainnya, maka akan diusulkan oleh parpol kepada pimpinan DPRD.

Pasal 356 menyebutkan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

“Sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota, pengusulan pemberhentiannya ke gubernur melalui bupati atau walikota. Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama empat belas hari sejak diterimanaya usulan pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, pada saat pendaftaran, calon bupati dan wakil bupati empat kabupaten dengan latar belakang anggota DPRD, surat pernyataan pengunduran diri dan tanda terima surat pengunduran diri dari Sekretaris Dewan. “Olehnya itu, kita sudah sampaikan kepada KPUD empat kabupaten untuk segera menyampaikan dokumen tersebut ke DPRD,” katanya. (TAB)

Most Popular

To Top