Berkelahi, Lalu Bau Korupsi Tercium – Ambon Ekspres
Trending

Berkelahi, Lalu Bau Korupsi Tercium

AMBON,AE— Tarik ulur kepentingan dua kubu yang terbentuk dalam kelompok pengendali bank Maluku, diduga menjadi latar terkuaknya dugaan mark up harga pembelian gedung di Surabaya untuk dijadikan kantor cabang  bank plat merah itu. Yang berhasil duduki  jabatan penting, mendukung rencana pembelian gedung, sementara yang obsesinya tidak terwujud, memilih membuka masalah pembelian gedung itu ke publik, hingga ke meja aparat penegak hukum.

Perseteruan antara dua kubu di lingkup penguasa di Maluku itu, berawal dari kepentingan masing-masing kubu untuk menempatkan  orang yang menjadi  titipan masing-masing kubu di Bank Maluku.  Jabatan direktur utama yang menjadi objek  incaran dua kubu ini.

Dari Bank Maluku, muncul nama salah satu komisaris, Izak  Saimima. Dia disebut-sebut merupakan figur yang turut disiapkan untuk menduduki jabatan  Dirut yang saat ini di duduki oleh Idrus Rolobessy itu. Namun, kekuatan kubu yang mengusung Saimima tidak berhasil dalam persaingan.

Sumber terpercaya Ambon Ekspres menyebutkan, setelah dewan komisaris yang baru, terbentuk. Diliriklah berkas transaksi pembelian gedung yang telah masuk rencana bisnis bank Maluku sejak tiga tahun lalu itu. Harga gedung itu adalah Rp54 Milyar. Dan sebelum gedung dibayar, pemegang saham pengendali telah meminta salah satu kantor penyedia jasa untuk menaksir harga gedung berdasarkan kondisi fisik serta indikator lainnya.

“Namanya represel. Kantor itu bertugas untuk memperkirakan nilai barang yang mau beli ini, minimal berap milyar.  Nah, dia memperkirakan, bahwa bangunan  itu, kurang lebih  54 milyar rupiah. Kemudian pembeli dan penjual bikin transaksi. Jadi, itu resmi,” ungkap sumber terpercaya Ambon Ekspres.

Awalnya, gedung rencananya hanya disewa, tapi mengingat harga sewa dan harga beli tidak jauh berbeda dan hitung untung- rugi, maka diputuskan untuk dibeli.

Waktu beli itu, direksi yang proses, itu semua direksi yang proses semua. Mulai dari bawah, kemudian dia naik, kemudian dewan komisaris setuju. “Terakhir, dari pemegang saham,” ungkap sumber yang tidak bersedia namanya ditulis ini.
Pemegang saham melanjutkan rencana bisnis Bank Maluku pada tahun 2014.

Rencana itu didukung salah satu kepala daerah dengan turut membubuhkan tanda tangan untuk memperkuat legalitas pembelian gedung.

Pada waktu komisaris baru ini terbentuk lalu, komisaris curiga dengan transaksi tersebut. Berangkatlah para komisaris ke Surabaya, meminta kantor jasa penaksir harga bangunan untuk menaksir harga gedung tersebut.

“Tapi yang mereka minta bukan kantor represel yang pertama tadi, tapi represel lain, lalu kantor itu menilai bahwa harganya tidak sampai 54 milyar, sehingga mereka menyimpulkan ada mark up,” sebutnya.

Sementara itu, Izak Saimima yang dihubungi untuk dikonfirmasi membantah bila turut andil dalam pelaporan kasus dugaan mark up pembelian gedung tersebut. “Tidak benar itu. Silahkan tanya ke kejaksaan saja. Jangan tanya saya. Saya juga ingin tahu siapa yang lapor,” singkat Saimima via seluer, kemarin.

Informasi lain  yang diterima koran ini, menyebutkan kasus dugaan mark up anggaran  tersebut dilaporkan oleh salah satu LSM di kota Ambon, yang  dibentuk khusus untuk melaporkan kasus tersebut ke Kejati Maluku. Siapa yang membentuknya dan siapa saja yang ada dalam LSM tersebut, jaksa enggan membeberkan dengan alasan perlindungan terhadap pelapor.

Namun, kerja sama yang baik antara jaksa dengan pihak yang melaporkan itu, tetap terjalin guna memenuhi kebutuhan data dan informasi. “Itu amanat undang-undang, kecuali bila mereka (pelapor-red) bersedia, baru kita sampaikan,’’ tandas Kasi Penkum Kejati Maluku, Boby Palapia. (MAN)

Most Popular

To Top