Batas Dana Kampanye Rp8 M – Ambon Ekspres
Trending

Batas Dana Kampanye Rp8 M

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum empat kabupaten di Maluku yang melaksanakan Pilkada 2015, membatasi biaya kampanye pasangan calon Rp6 miliar sampai 8 miliar. Bila ada pasangan calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye, akan dibatalkan pencalonannya.

Komisioner KPU Provinsi Maluku, La Alwy mengatakan, berdasarkan informasi dari KPU Seram Bagian Timur, Aru, Maluku Barat Daya, dan Buru Selatan, semua pasangan calon telah melaporkan dana awal kampanye 26 Agustus. Namun, soal besarannya belum diketahui persis.

“Soal laporan dana kampanye paslon (pasangan calon), sudah dimasukan ke KPU kabupaten pada tanggal 26 Agustus pukul 18.00 wit. Jumlahnya belum kita ketahui,”ujar Alwy kepada Ambon Ekspres via sms, Jumat (28/8).

Mantan ketua KPUD Maluku Tengah itu, menyatakan, dana kampanye masing-masing pasangan calon untuk empat kabupaten, dibatasi pada kisaran Rp6-8 miliar. Pembatasan ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) tentang pembatasan dana kampanye dengan mekanisme penghitungan, yang berpedoman pada standar biaya umum masing-masing daerah.

Dia menyatakan, bila pasangan calon mengeluarkan atau menggunakan dana kampanye melebihi batas maksimal dana kampanye yang dilaporkan, akan dikenai  sanksi. Pasal 53 PKPU nomor 8/2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada

Sementara pada pasal 12 ayat 1 dijelaskan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

Dan ayat 2 disebutkan, pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus rapat umum sama dengan jumlah peserta dikalikan frekuensi kegiatan dikalikan standar biaya daerah, pertemuan terbatas sama dengan jumlah peserta dikalikan frekuensi kegiatan dikalikan standar biaya daerah,  dan pertemuan tatap muka sama dengan jumlah peserta dikalikan frekuensi dikalikan standar biaya daerah.

Artinya, bila dana yang rencananya dipakai untuk sosialisasi, misalnya, 5 juta dengan jumlah peserta 50 orang, maka pengeluarannya tidak boleh lebih dari dana yang telah disiapkan tersebut.

Sementara itu saat dikonfirmasi, ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan, mengaku, untuk Pilkada SBT dua pasangan calon yakni Mukti Keliobas-Fachri Alkatiri dan Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifuddin Goo, belum melaporkan dana awal kampanye. ”Di sana (SBT-red) juga belum,” ungkap Musa yang berada di KPU SBT dalam rangka monitoring pelaporan dana awal kampanye, 26 Agustus .

Informasi yang disampaikan ketua KPU Maluku itu, juga diakui anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) kabupaten Seram Bagian Timur, M Saleh Tianotak. Dia mengungkapkan, tim pasangan calon belum memasukan dokumen lengkap mengenai dana awal kampanye. “Laporan awal saja pada tanggal 26 Agusttus. Isinya belum,” kata Tianotak.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kamis (27/8) telah memberikan warning kepada pasangan calon soal penggunaan dana kampanye. Dana kampanya, tak hanya sebatas dilaporkan oleh pasangan, namun penggunaannya juga harus sesuai standard dan mekanisme yang telah diatur di dalam PKPU.

“Jadi sanksinya sangat serius, jika ada paslon yang melanggar peraturan ini, maka akan dibatalkan sebagai peserta pilkada,” ujar anggota KPU RI Hadar Gumay, Kamis (27/8) di Jakarta.(TAB/JPNN)

Most Popular

To Top