Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan – Ambon Ekspres
Amboina

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Harus Diawasi Ketat Oleh Masyarkat dan Penegak Hukum

AMBON, AE.—Pemerintah desa/negeri di Kota Ambon yang telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) diminta untuk lebih transparan dalam pengelolaannya. sehingga dana yang diperuntukan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa/negeri bisa dinikmati masyarakat.

Dan bagi yang belum menerima, harus secepatnya berkoordinasi untuk melengkapi administrasi, agar proses pencairan bisa segera dilakukan pemerintah lewat rekening pemerintah desa/negeri.

“Jadi bagi yang belum, segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan seluruh administrasi menyangkut ADD agar nantinya dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kami minta agar pemerintah desa/negeri bisa lebih transparan kepada masyarakat terkait bantuan tersebut,” tegas Wakil Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far di Balai Rakyat Belakang Soya, Jumat (28/8).

Dijelaskan, DPRD Ambon akan terus memantau dan mengawasi terkait dana desa. Karena ini juga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab wakil rakyat sebagai lembaga pengawasan.

Saat ini, lanjut dia, bantuan dana desa telah ditransfer ke rekening Pemkot Ambon. Sehingga, bagi desa/negeri yang dinilai telah memenuhi persyaratan atau melengkapi administrasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka akan segera ditransfer ke rekening pemerintah desa/negeri tersebut.

“Ada sekitar 7 desa/negeri yang sudah menerima bantuan dana desa. Dan masih banyak yang belum menerima karena terkendala administrasi. Komisi I telah melakukan kunjungan ke Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa untuk menanyakan hal tersebut. Dan sekarang telah disalurkan dalam tahap pertama,” jelasnya.

Politisi muda asal PDI-P ini menilai, beberapa desa/negeri di Kota Ambon harus bisa mencontohi desa Poka sebagai salah satu desa yang telah menerima bantuan desa. Karena dianggap lebih transparan soal anggaran yang diperuntukan bagi pemberdayaan desa/negeri.

“Desa Poka itu kepala desanya transparan dan langsung memberikan apa yang menjadi hak masyarakat untuk pembangunan pemberdayaan. Kami sangat berharap, desa/negeri lainnya bisa mengikuti jejak Desa Poka,” pintanya.

Menurutnya, jika terjadi penyalahgunaan dana desa, maka akan berimplikasi pada proses hukum yang merugikan masyarakat desa/negeri. Untuk itu, dana desa diharuskan untuk bisa lebih transparan dalam setiap pergerakan pembangunan maupun pemberdayaan bagi kepentingan desa/negeri.

Sehingga untuk proses tahapan selanjutnya bisa kembali dicairkan, jika proses bantuan tahap pertama berjalan dengan baik. “Anggaran yang dicairkan tidak sama. Masing-masing desa/negeri berbeda. Penggunaan anggaran ini diawasi ketat masyarakat hingga aparat penegak hukum seperti kejaksaan.

Karena Kota Ambon mendapat Rp 9 miliar lebih yang nanti dibagikan bagi tiap desa/negeri. Kami dana desa ini tidak disalahgunakan dan semoga raja/kepala desa bisa lebih transparan,” harapnya. (ISL)

Most Popular

To Top