Tim Kemenkopolhukam Rakor Ilegal Fishing di Maluku – Ambon Ekspres
Amboina

Tim Kemenkopolhukam Rakor Ilegal Fishing di Maluku

AMBON, AE.—Tim dari Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI melakukan rapat koordinasi membahas upaya pemberantasan illegal fishing dengan di Maluku, Rabu (2/9). Rapat kordinasi ini dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku dan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan langsung dengan masalah illegal fishing.

Rakor ini dimaksudkan sebagai media interaksi untuk mendapatkan masukan dan pemikiran strategis dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan stakeholder pada bidangnya dalam menginventarisasi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan illegal fishing.

Tujuan dilaksanakannya rakor adalah untuk menghimpun pandangan, pendapat dan pemikiran menyangkut konsep kebijakan strategi permasalahan dan pemberantasan illegal fishing dari aspek politik, hukum dan keamanan serta sebagai bahan rekomendasi strategis dan poin-poin konsensus Menkopolhukam kepada Presiden, terkait dengan pemberian informasi, saran tindak permasalahan illegal fishing dan rencana kegiatan prioritas kementerian/lembaga/pemda terkait.

Rakor dihadiri Kepala DKP Maluku, Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Timur, Wadir Polair Polda Maluku, Aspidum Kejati Maluku, Perwakilan Lantamal IX Ambon, Sekretaris Kesbangpol Maluku, Pengawas Perikanan Satker PSDKP Ambon serta dinas dan instansi terkait lainnya.

Sementara tim Kemenko Polhukam terdiri dari Brigjen Pol Drs Yanto Tarah, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko dan Nuryanti. Sedangkan Perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yakni Frans Ohoirat.

Kepala DKP Maluku Romelus Far-Far mengatakan, rakor seperti ini sangat penting sehingga bisa menyatukan persepsi dalam penanganan kasus illegal fishing di daerah ini. Dirinya juga mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ini dan berharap bisa dilakukan secara berkala.

‘’Kalau bisa diagendakan agar rakor ini bisa dilaksanakan secara berkala sehingga bisa lebih bersinergi dari semua stakeholder. Kami di DKP juga memiliki PPNS yang juga sudah dilatih sebagai penyidik masalah perikanan,’’ ungkapnya.

Dirinya mengaku, sangat miris ketika wilayah ini kaya akan hasil perikanan namun tingkat kemiskinan masih tinggi. ‘’Jadi rakor ini sangat penting untuk bagaimana kita bersinergi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sangat ironi sekali ketika wilayah Timur khususnya Maluku, Papua dan NTT yang kaya akan hasil laut namun tingkat kemiskinan sangat tinggi.

Kita berharap lewat kegiatan ini semua upaya yang dilakukan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat,’’ pungkas dia.

Sementara itu, Brigjen Yanto Tarah pada kesempatan itu mengatakan, hasil rakor ini akan dibawa ke pusat dan akan dilaporkan ke pusat. ‘’Tentu semua hasil rakor ini akan kita tampung dan kita bawa ke pusat dan kita laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,’’ ungkapnya. (KIE)

Most Popular

To Top