DPRD: Gubernur Dikecewakan – Ambon Ekspres
Trending

DPRD: Gubernur Dikecewakan

AMBON,AE— Sejumlah anggota DPRD Maluku meresponi pernyataan Gubernur Maluku, Said Assagaff soal tidak pentingnya Panitia Khusus (Pansus) untuk pengusutan skandal Bank Maluku. Menurut mereka, orang nomor satu di daerah ini, kecewa dengan sikap pimpinan yang berakibat pada lambannya kerja pansus.

Ketua fraksi Nasdem, Abdullah Marasabessy, via telepon, Jumat (4/9), mengatakan, apa yang disampaikan Gubernur merupakan ekspresi kekecewaan dan kekesalan. Kemungkinan, kata dia, alasannya adalah kegaduhan yang terjadi antara pimpinan di DPRD.

“Saya kira itu bentuk kritik dan kekecewaan beliau (gubernur-red) terhadap pansus yang dinilai terhambat karena insiden internal pimpinan. Dan itu sah-sah saja,”kata Marasabessy.

Seperti diberitakan Ambon Ekspres, Kamis (3/9), Assagaff mengatakan, persoalan Bank Maluku, baik kasus transaksi repo oleh PT AAA Sekuritas, maupun kasus pembelian gedung Bank Maluku di Surabaya telah ditangani Polri dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Karennya, tak perlu Pansus gemba-gembor. ”Tanpa Pansus, pun toh kejaksaan tetap jalan. Tanpa pansus,  pun  Mabes Polri jalan. Jadi tidak usah gembar-gembor,” ungkap gubernur.

Kendati hanya luapan kekesalan, namun legislator dari daerah pemilihan Maluku Tengah itu berharap, perlu menjadi perhatian serius pansus dan pimpinan dewan secara kelembagaan. Sehingga, tak memberi kesan pansus hanya menciptakan kegaduhan, tanpa kinerja yang baik.

“Olehnya itu, pansus tetap harus berjalan. Kita satukan tujuan agar tidak terjadi kegaduhan lagi yang dapat menciptakan ketidakpercayaan, terutama para kepala daerah selaku pemegang saham dan masyarakat sebagai nasabah,” imbau sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku itu.

Wakil ketua Fraksi Demokrat, Melkyas Frans juga menyampaikan pendapat senada. ”Saya coba menerkah. Yang pertama beliau kesal dengan sikap beberapa teman di DPRD yang mana telah diketahui publik,” kata Frans.
Yang kedua, kata dia, mungkin gubernur mengetahui dengan persis bahwa kasus hukum ditangani Polri dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sementara pansus tidak serta merta mengarah ke persolan hukum, namun soal kinerja dan manajemen Bank Maluku.

“Artinya, dalam rangka perbaikan, maka lebih baik direksi-direksi bank itu secara profesional mengelolah bank daerah kedepan.  Sehingga apa yang diinginkan oleh pemilik saham, dalam hal ini sejumlah pemerintah daerah, tidak ragu dalam memberikan saham ke dalam,” tambah dia.

Menurut politisi Demokrat itu, persoalan hukum yakni saham bodong yang merugikan daerah sekitar Rp262 miliar yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrin) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) itu, tidak dapat menyelesaikan masalah internal bank milik pemerintah daerah itu. Sedangka Pansus, lebih fokus pada pengendusan oknum-oknum yang terlibat dan akan direkomendasikan untuk dikeluarkan dari jajaran direksi.

“Jadi mari kira pisahkan persoalan hukum dan persoalan kinerja. Pansus DPRD berfokus pada pengusutan, siapa-siapa yang masuk ranah hukum dan mana yang diperbaiki. Selain itu, memberikan ketenangan kepada nasabah maupun pemilik saham, bahwa kondisi bank sebenarnya seperti ini,” katanya.

Apakah lewat pernyataannya, gubernur menganggap Pansus tidak penting?,”Oh tidak. Pernyataan gubernur, pansus tetap penting. Dan karena itu dalam komentarnya, Pansus tetap berjalan. Tetapi jangan ribut-ribut. Nanti nasabah mengganggap banknya sudah hancur, sehingga bisa kena rush dan terjadi kolaps. Nah, di sinilah letak tanggungjawab dan tugas pansus untuk mencari titik terangnya,”paparnya.

Wakil ketua Fraksi Golkar, Darma Oratmangun, mengatakan, apa yang disampaikan oleh Gubernur merupakan sebuah sorotan terhadap DPRD secara kelembagaan. Namu di sisi lain, gubernur sangat menghargai upaya pansus.

“Itu merupakan sorotan pak gubernur terhadap kelembagan ini. Tetapi, saya yakin gubernur sangat menghargai fungsi dan tugas dari lembaga perwakilan rakyat. Dan itu sah-sah saja dalam penilaian beliau secara pribadi, maupun selaku gubernur,” kata Darma.

Olehnya itu, lanjutnya, perlu dipisahkan insiden yang terjadi antara ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae dan wakil ketua DPRD Richard Rahakbauw, dengan keputusan kelembagaan. Dan tidak berdampak terhadap komitmen dan kerja pansus.
“Saya melihat dari aspek kelembagaan, pansus ini sudah diputuskan oleh paripurna yang merupakan keputusan tertinggi di dalam hirarkis tata tertib DPRD. Olehnya itu, apapun yang terjadi pansus tetap berjalan. Dan harus sampai pada kesimpulan akhir,”tandasnya.

Muaranya akhirnya, yakni DPRD memberikan rekomendasi kepada lembaga berwenang untuk ditindaklanjuti, jika ditemukan hal-hal yang merugikan masyarakat dan terdapat indikasi kuat terjadi pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketua Fraksi Pembangunan Kebangsaan (PPP dan PKB), Habiba Pellu, mengatakan, itu merupakan hak dari gubernur dalam melihat perkembangan kerja pansus dan dinamika persoalan di Bank Maluku. Namun, tak dapat melemahkan semangat awal pansus.

“Sah-sah saja beliau berkomentar seperti, dan kita menghargai. Tapi bahwa kemudian di DPRD kan ada fungsi pengawasan. Nah fungsi pengawasan itu melekat dalam tugas kedewanan,”katanya.

Anggota DPRD Maluku lainnya dari fraksi PDIP, Lucky Wattimuri, justru menilai apa yang disampaikan gubernur dapat dibenarkan. Artinya, menurut dia, gubernur mengetahui persis pembagian tupoksi dalam hal pengusutan skandal yang melilit bank Maluku ini.

“Dengan atau tanpa pansus, mereka (kepolisian dan kejaksan) tetap bekerja. Sama juga dengan kita yang tetap bekerja dengan membentuk pansus, karena secara internal diatur seperti itu. Bahwa nanti akan ada koordinasi dan komunikasi, itu sangat mungkin terjadi,”kata Lucky.

Karennya, tidak boleh ada intervensi dari setiap lembaga. ”Tapi kita tidak bisa saling mengintervensi. Kejaksaan silahkan bekerja sesuai mekanisme internalnya, dan DPRD juga sama. Intinya bagaimana persoalan ini diselesaikan secara objektif,” pungkasnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!