Proyek Jembatan Diprotes Warga – Ambon Ekspres
Trending

Proyek Jembatan Diprotes Warga

Proyek pembangunan jembatan Wai Pia Kecil di Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon ditolak warga setempat. Ini dilatari masalah kepemilikan lahan. Pemerintah tidak bayar ganti rugi lahan, warga protes, kemudian memutuskan, membawa masalah ini ke jalur hukum.

Proyek bernilai Rp23 milyar lebih itu dianggarkan melalui APBN tahun 2015. Dibangun diatas  lahan milik  warga Hative Besar, Wellem Lakatua dan Niklas Lakatua. Namun tidak ada koordinasi yang baik dari pihak Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Maluku-Utara, proyek itu dilaksanakan tanpa membayar ganti rugi kepada pemilik lahan.

Anehnya, pihak Balai Jalan berdalih, ganti rugi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Tidak terima lahan mereka digunakan untuk proyek pemerintah tanpa kompensasi, Wellem dan saudaranya Niklas Lakatua mengambil sikap, memasang tanda larangan membangun di lokasi proyek tersebut.

“Dua hari lalu, mereka (Wellem cs-red) pasang palang di dalam lokasi itu. Tapi, kemarin dilepaskan oleh Babinsa dan Saniri, juga ada Polisi,” ungkap salah satu warga Hative Besar, Jumat ( 4/9).

Pantauan Ambon Ekspres, kemarin tidak terlihat aktivitas apa pun di lokasi proyek jembatan tersebut. Pekerjaan sudah sampai pada pemasangan material berupa kawat dan pengecoran pada beberapa sisi. Satu buah alat berat, berikut tumpukan batu dan pasir terlihat memenuhi lokasi tersebut.

Baik Wellem maupun Niklas yang ingin dikonfirmasi, namun tidak berhasil. Sejumlah orang dekat mereka menyampaikan, kemarin Wellem dan Niklas sedang ke pusat Kota Ambon untuk kepentingan masalah proyek jembatan itu juga.

“Rencanya mau lapor di Polisi supaya diproses secara hukum. Jadi, untuk penjelasannya, lebih baik dengan mereka,” kata salah satu keluarga Wellem, kemarin.

Sementara itu, Raja Hative Besar,  Johanis H tidak menampik adanya aksi penolakan dari warganya terhadapnya pembangunan jembatan tersebut. Dihubungi via seluler, kemarin Johanis mengungkapkan, hal ini disebabkan oleh masalah ganti rugi atas lahan milik keluarga Lakatua dan satu keluarga lainnya. Awalnya, pihak balai jalan menyatakan bahwa tidak ada biaya ganti rugi lahan, hanya jembatan saja.

“Mendengar itu, saya kaget. Lalu saya mediasi pertemuan balai dengan pemilik lahan di kantor negeri, tapi balai bilang memang tidak ada biaya ganti rugi. Biaya itu kecuali Pemda. Kalau dari pusat, hanya sedia anggaran untuk jembatan, kalau lahannya  itu di Pemda,” ungkapnya.

Pihaknya menyayangkan sikap Balai Jalan yang tidak memberikan informasi tersebut kepada warga di sana yang merupakan pemilik lahan. Informasi terlambat, sementara pekerjaan sudah berjalan.

“Kita orang awam ini tahu bahwa harus ada ganti rugi. Makanya, kita undang lagi Balai Jalan, kontraktor, dan masyarakat yang punya lahan cari solusi,”katanya.

Dari pertemuan kedua irtu, ditemui solusi. Pihak PT Tirta Restu Ayunda selaku kontraktor pelaksana, bersedia memberikan kompensasi kepada pemilik lahan. Dan itu bersumber dari dana milik pribidi, bukan dana yang dialokasikan untuk ganti rugi lahan milik warga.

“Yang jelas, mereka bikin masalah itu, mereka sudah terima kompensasi dari kontraktor. Tapi sekarang mereka bikin masalah lagi, minta ganti rugi. Makanya, saya juga terus berupaya agar hak mereka dipenuhi,” katanya.

Kendati demikian, Johanis mengatakan, dirinya tidak bermaksud menghambat proses pembangunan jembatan tersebut,  jembatan yang dibangun, juga untuk mendukung kegiatan Pesparawi tingkat nasional di Kota Ambon itu.

“Saya harus perjuangkan hak-hak warga saya. Tapi saya juga tidak ingin menghambat pekerjaan. Jadi, kalau ada yang bilang di media bahwa saya berpihak pada kontraktor, itu tidak benar,” tegasnya.

Hingga berita ini naik cetak, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pulau Ambon Balai Jalan Maluku-Maluku Utara Adrian Laukon tidak berhasil dimintai penjelasan. Demikian juga pihak PT. Tirta  Restu Ayunda.
(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!