Antara Demokrasi-Aturan Adat, Dalam Pemilihan Raja Batumerah – Ambon Ekspres
Trending

Antara Demokrasi-Aturan Adat, Dalam Pemilihan Raja Batumerah

Sejak dua bulan terakhir, wajah desa negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tampak berubah. Batumerah bak sedang dalam sebuah pusaran  perhelatan pesta demokrasi. Baleho, ucapan selamat merayakan hari keagamaan dari berukuran kecil hingga yang jumbo, melekat disetiap gapura, ada juga ditembok dan papan reklame, baik di negri induk maupun petuanan.

Ucapan tersebut beragam dan tidak biasa terlihat pada momentum keagamaan tahun sebelumnya. Seperti baleho pada umumnya tertera foto pemberi ucapan yang digadang-gadang menjadi calon dalam pemilihan raja negeri Batumerah. Pemilihan kali ini direncanakan dihelat pada Oktober mendatang.

Sebagai negeri adat, Batumerah, mempunyai sejarah kepemimpinan dan tata pemerintahan adat yang diwariskan para leluhur. Sayangnya sejarah negeri berjuluk Hatukau itu,  tidak tertulis secara gamblang. Konon desa Batumerah yang sudah terbentuk sejak tahun 1200 Masehi itu, memiliki sistim pemerintahan yang dipimpin oleh sultan.

Saat penjajah Potugis masuk di Kota Ambon, sistim pemerintahan kesultanan berubah menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau kepala negeri. Dari beberapa sumber menyebutkan, raja pertama negeri Batumerah bernama Ibrahim Safari Hatala yang ditunjuk sebagai raja oleh raja pati.

Setelah raja Ibrahim Safari Hatala, terdapat beberapa raja hingga tahun 1870 raja negeri Batumerah dipimpin oleh raja Hasan Hatala. Raja Hasan Hatala kemudian memberikan mandat kepada Abdul Wahit Nurlette, memimpin pemerintahan dari tahun 1901 sampai 1933. Dan dilanjutkan oleh raja Muhamad di tahun 1933 sampai tahun 1963.
Sistim pemerintahan negeri Batumerah, mengalami pasang surut seiring perkembangan zaman, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Pada masa itu, seluruh negeri adat termasuk negeri Batumerah diubah menjadi desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam masa ini terpilih, Latif Hatala sebagai kepala desa Batumerah pada tahun 1986 hingga tahun 1994, dilanjutkan oleh Ali Hatala hingga tahun 2000.

Setelah Ali Hatala, pemerintah desa sempat dipimpin oleh pejabat sementara. Di tahun 2005 pemerintah pusat kembali mengakui hak ulayat dasa adat, dengan dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah. dan diberlakukannya peraturan daerah No 14 Tahun 2015, tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat adat, dalam wilayah pemerintahan provinsi Maluku. Negeri Batumerah sebagai negeri adat kembali dipimpin oleh seorang raja lewat pemilihan.

Tahun 2008, Awath Ternate, menjadi sebagai calon tunggal menjadi raja Batumerah hingga tahun 2012. Setelah Awath Ternate, tampuk tertinggi pemerintahan negeri Batumerah dijabat oleh pelaksana tugas raja Batumerah M saleh Kiat hingga saat ini.

Keinginan besar masyarakat negeri Batumerah untuk memiliki raja definitif, mendorong pemerintah negeri mengeluarkan surat keputusan No 4/SK/Pem.Neg-Btm/2014, tentang penetapan panitia pemilihan raja. Panitia yang dipercayakan menyelenggarakan pemilihan raja negeri Batumerah, hingga terpilihnya raja yang baru.

Melaksanakan tugas itu dengan berpegang pada dua aturan, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2008, dimana peraturan tersebut mengatur tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan kepala desa atau raja. Serta aturan adat yang mengacu pada surat keputusan saniri negeri tahun 2006, tentang penetapan soa perintah negeri Batumerah.

“Panitia berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana panitia menyelenggarakan pemilihan raja secara langsung oleh masyarakat negeri Batumerah ,” tutur ketua panitia pemilihan raja negeri batumerah, Irsal Lisaholet.

Hingga saat ini semua tahapan telah dilakukan mulai dari penggalangan dana, pengumunan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) dan perumusan peraturan panitia tentang pedoman teknis dan tatacara pencalonan bakal calon raja.

“Sejak dibentuk sudah banyak langkah yang dilakukan panitia, saat ini kami sedang melakukan persiapan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah DPS sudah dikembalikan oleh seluruh ketua RT yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat 6 PPS dan 119  Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di negeri Batumerah,”Pemungutan suara ini dilakukan secara langsung oleh masyarakat di Negeri Batumerah. Dari Batumerah satu hingga Batumerah 6 terdapat 199 TPS dan 6 PPS,” papar Lisaholet.

Jumlah DPS negeri Batumerah sendiri mencapai 55.509 orang, jumlah ini bisa bertambah dan bisa juga berkurang, “Nanti kita lihat jumlah DPT, setelah seluruh ketua RT mengembalikan DPS, jumlah itu bisa saja akan betambah dan berkurang,” ujarnya.

Setelah itu,  pihaknya akan membuka pendaftaran bakal calon raja negeri Batumerah,” Bila tidak ada halangan dalam bulan ini kami akan membuka pendaftaran bakal calon,” ujarnya.

Mekanisme dan tatacara pencalonan, panitia tengah membuat peraturan tentang teknis pencalonan. Tahapan penjaringan bakal calon, diataranya verifikasi dan screening sesuai aturan perda maupun secara aturan adat. ”Kalau secara aturan itu, bakal calon diwajibkan memenuhi persayaratan administratif ini sudah diatur dalam perda. Kemudian ada juga tahapan screening bakal calon harus bisa mengaji dan khotbah di mesjid,” paparnya.

Untuk persyaratan khusus,  bakal calon raja harus berasal dari marga adat soa perintah sebagai mana dijelaskan perda maupun peraturan negeri sendiri. Perda sudah jelas mengatur peraturan umum dan peraturan khusus, Negeri Batumerah memiliki lima soa perintah sesuai dengan SK saniri tahun 2006.

Ketua Dewan Saniri Negeri Batumerah, Salem Tahalua mengatakan, pemerintah negeri senantiasa bersinerji dengan panitia untuk menyukseskan perhelatan pemilihan raja tersebut. Masyarakat sudah sangat menginginkan adanya raja definitif, selaku bagian dari pemerintah mendorong panitia dalam setiap tahapan yang dilakukan.

Dalam aturan adat yang ditetapkan oleh saniri, terdapat lima soa perintah yakni Hatala, Nurlette, Waliulu, Masawoe dan Mamang. Lima soa ini berhak mencalonkan diri sebagai bakal calon raja negeri Batumerah. Tahalua, menjelaskan bila tidak ada calon dari soa perintah yang maju dalam pemilihan tersebut, soa itu bisa memberikan rekomendasi kepada soa lain diluar soa perintah.

Bila ada dua calon dari soa perintah yang sama maka, panitia atau tim penjaringan menentukan satu yang berhak lolos sebagai bakal calon sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, sesuai perda pemilihan raja dilakukan secara langsung oleh masyarakat negeri baik yang ada di negeri induk maupun di petuanan.

Beberapa bakal calon raja yang dikonfirmasi, mengatakan siap bertarung secara sehat dan terbuka serta taat mengikuti tahapan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan. Seperti yang dikatakan Fadli Nurlette, dari soa perintah Nurlette. Fengan mendapat dukungan dari keluarga dan keinginan kuat membawa perubahan untuk negeri batumerah, dirinya siap bertarung dengan kandidat lain.

Jumlah penduduk yang besar, kata Nurlette tidak menghalangi langkahnya untuk terpilih menjadi raja negeri Batumerah,”Untuk membuat perubahan harus ada pengorbanan, maka apapun itu harus dihadapi,” ujarnya. Kendati demikian, Nurlette mengaku belum malakukan konsolidasi untuk meraup suara sebanyak mungkin.

Dino Lisaholet, yang dikabarkan juga akan maju mencalonkan diri lewat rekomendasi dari soa parentah Waliulu, menyatakan kesiapan bertarung baik melalui pemilihan secara langsung maupun adat.”Soa parentah Waliulu, memberikan rekomendasi kepada saya untuk maju mencalonkan diri sebagai raja,” tuturnya.

Lisaholet mengatakan, negeri Batumerah sudah saatnya dikembalikan sesuai adat yang diwariskan oleh para leluhur, terutama menyangkut soa parentah. Siapapun raja yang terpilih nanti bisa mengembalikan porsi adat negeri batumerah.

”Banyak nilai-nilai adat negeri Batumerah yang sudah dilupakan, ini menjadi tanggungjawab raja yang terpilih nanti untuk mengembalikannya,” ujarnya.

Untuk itu, kata Lisaholet, dirinya siap, menjalani pemilihan baik secara langsung maupun melalui adat.” Semoga pemilihan ini berjalan lancar, apapun langkah yang diambil oleh panitia sebagai bakal calon saya siap menngikuti sesuai aturan perda maupun adat di negeri ini,” pungkasnya.
(*)

Most Popular

To Top