Siapa Bermain di Pansus DPRD? – Ambon Ekspres
Trending

Siapa Bermain di Pansus DPRD?

AMBON, AE.— Dugaan permainan oknum anggota DPRD Maluku dalam kasus pembelian gedung baru Bank Maluku, di Surabaya, Jawa Timur, perlahan mulai terkuak. Oknum di lembaga wakil rakyat itu, punya data akurat soal keteterlibatan sejumlah pihak dalam kasus yang merugikan daerah miliaran rupiah itu.

Data yang dimiliki, juga sudah lama. Tapi sengaja didiamkan, entah bertujuan apa. Dengan data itu, diduga panitia khusus dibentuk. Namun, lagi-lagi data belum juga diungkap ke publik. Sumber Ambon Ekspres menyebutkan, data itu nantinya dipakai untuk tawar menawar dengan orang yang diduga bermasalah.

Data soal dugaan mark up pembelian gedung itu, dari Rp45 miliar menjadi Rp54 miliar disebut-sebut dipegang juga oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae. Bahkan, ketua DPD PDIP Maluku itu, dikabarkan telah menyiapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Informasi adanya data milik Edwin dalam kasus ini, dibenarkan salah satu sumber terpercaya Ambon Ekspres.”Data sudah ada di tangan pak ketua,” kata sumber ini, Minggu (6/9).

Dia mengaku, data-data itu sudah lama didapatkan. “Barang ini kan sudah lama, cuman baru tercium sekarang toh. Ada dugaan kuat penyelewengan,” katanya. Kenapa Edwin tidak mempublikasikan data tersebut ke publik, sumber tak mau memberikan komentar.  Namun, saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Edwin tak memberikan jawaban.

Salah satu orang dekat Edwin mengatakan, wakil rakyat dari Maluku Tengah itu, sedang di Jakarta.”Beliau sedang di Jakarta. Beberapa hari lagi baru balik ke Ambon,”kata dia.

Wakil ketua Fraksi Golkar, Darma Oratmangun yang diwawancarai sebelumnya, mengaku telah memiliki bukti yang akurat soal kasus bank Maluku. Bahkan Darma melakukan investigasi secara diam-diam ke lokasi kantor cabang tersebut.

Menanggapi informasi tersebut, ketua fraksi Demokrat, Abdullah Marasabessy mengatakan, pembelian saham bodong yang merugikan daerah sekitar Rp262 miliar serta dugaan mark up anggaran pembelian kantor cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya, perlu diusut tuntas.

“Jika ada data-data itu harus dibuka. Karena Pansus ini dibentuk dalam rangka membuka secara terang benderang soal masalah ini. Sehingga tidak menjadi pertanyaan yang berlarut dan teka-teki di masyarakat,”kata Marabessy di kediamannya.

Bahkan Marasabessy menduga, ada oknum di DPRD Maluku yan sengaja menghambat Pantia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk. Bila kasus ini dibiarkan berlarut dengan drama kepentingan di lembaga legislatif dan para legislator, maka publik akan memberikan sangsi moral.

“Kalau punya data, kenapa harus disembunyikan. Kalau seperti ini, masyarakat akan menilai DPRD bermain dan ada dibalik penghambatan kasus ini,” tandasnya.

Fraksi Nasdem akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada pihak-pihak maupun oknum yang turut membantu DPRD mengungkapkan kasus ini. Terutama oknum di DPRD yang disinyalir memiliki data soal keterliban mantan direksi Bank Maluku dalam kasus ini.

“Kalau tidak dibuka, maka di mata hukum yang bersangkutan juga akan dinilai tidak punya niat baik untuk mengungkap dugaan-dugaaa yang ada secara gamblang. Bahkan dapat menciptakan polimik yang berlarut di tengah masyarakat,”pungkasnya.

Peneliti Indonesia Governance Index (IGI) Mohammad Ikhsan Tualeka mengemukakan, keterlibatan pimpinan DPRD dalam pansus bukan suatu keharusan. Bahkan, akan lebih baik jika pimpinan DPRD tidak masuk dalam Pansus.

” Itu artinya pansus bisa saja tidak harus dipimpin  langsung oleh pimpinan DPRD,tapi dilegasikan kepada anggota lain yang direkomendasikan oleh masng-masing komisi atau fraksi, sehingga pimpinan DPRD punya waktu dan kesempatan mengurusi dan menkoordinasikan agenda serta program lain menyangkut fungsi DPRD,” ujar Tualeka, Minggu (6/9).

Dijelaskan,   anggota DPRD dituntut   untuk  bekerja sesuai dengan fungsi mereka, dan berpedoman pada tata tertib dan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3). Dengan tentu harus  mengutamakan kepentingan publik. Prinsip-prinsip  tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih harus diperhatikan, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi.

Dalam konteks ini, lanjutnya kerja anggota DPRD yang sifatnya kolektif  mesti mempertimbangkan  hasil  kerja yang maksimal, ketimbang eksistensi personal.

Direktur Eksekutif Parlianment Responsive Forum (Pamor), Dayanto mengemukakan, sebenarnya tidak ada masalah bila pimpinan DPRD masuk dalam struktur pansus, selama keberadaan mereka lebih mendukung kerja pansus. Namun,   terjadinya pertengkaran antara  ketua DPRD Edwin Huwae dan wakil ketua Richard  Rahakbauw,  menjadi isyarat  bahwa kesepakatan pimpinan fraksi untuk mengevaluasi keberadaan pimpinan DPRD dalam komposisi pansus, perlu dipertegas.

“Hanya saja pansus telah terbentuk. Sehingga, yang menjadi  persoalan sebenarnya, pansus harus fokus pada substansi agenda kerja dalam menuntaskan masalah bank Maluku, sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” katanya, kemarin.

Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Maluku yang dikonfirmasi tentang kelanjutan dari kesepakatan untuk  mengevaluasi keberadaan Edwin Huwae dan Richard Rahakbauw dalam pansus, memilih tidak memberikan penjelasan. ” Saya tidak tahu, karena saya tidak ikut rapat,” singkat ketua  fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhfi Madjid, via seluler, kemarin.
(TAB/MAN)

Most Popular

To Top