Sahuburua Bantah Perintahkan RR – Ambon Ekspres
Trending

Sahuburua Bantah Perintahkan RR

Soal Kegaduhan di Pansus Bank Maluku

AMBON,AE— Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Zeth Sahuburua akhirnya buka mulut, menanggapi dugaan adanya  arahan partai politik terhadap kadernya di panitia khusus DPRD Maluku yang menangani masalah Bank Maluku.  Dia menampik telah memberi perintah kepada kadernya untuk menghambat kerja pansus.

Sebelumnya, wakil gubernur Maluku itu beberapa kali ingin dikonfirmasi tentang dugaan tersebut, selalu menghindar. “Tidak, tidak,” singkat Sahuburua saat kembali dicegat, seusai mengikuti acara ramah tamah dan makan siang di Balai kota Ambon, senin (7/9). Sahuburua yang keluar bersama menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak  RI Yohansa Yembise  itu, bergegas masuk ke dalam mobil dan  meninggalkan Balai kota.

Ditempat lain, Sahuburua baru bersedia memberikan penjelasan sebagai tanggapan  atas dugaan tersebut bahwa dirinya mengetahui terjadinya pertengkaran antara kader Gokar dengan ketua DPRD Maluku itu. “Siapa bilang. Tidak benar itu,” kata Sahuburua, , menjawab Ambon Ekspres  di Swiss-bell Hotel.

Ditanya lebih lanjut, Sahuburua tetap pada jawaban yang sama, tidak pernah mengarahkan RR untuk menghambat Pansus Bank Maluku. Bahkan, saat menyoal tentang kasus Bank Maluku, Sahuburua enggan menanggapinya dengan penjelasan panjang.“ Saya tidak punya kewenangan lagi disitu, kenapa disangkut pautkan lagi,” tegasnya  sembari pergi.

Sementara itu, kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Chuck Suryosumpeno mengungkapkan, penyelidikan kasus dugaan mark up pembelian kantor cabang bank Maluku di Surabaya terus berjalan. “Penyelidikan tetap berjalan. Saya pastikan itu, karena Kejaksaan optimis mengusut kasus ini,” tegasnya  di sela-sela upacara HUT ke -440 kota Ambon, di tribun Lapangan Merdeka, Ambon, kemarin.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kejati Maluku ini menyesalkan, ketegangan yang terjadi antara Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD beberapa waktu lalu soal pansus. Namun, hal tersebut, tidak mempengaruhi korps Adhyaksa Maluku dalam mengusut kasus Bank Maluku.”Memang kita menyesalkan adanya ketegangan itu. Terkait hal itu, Kejati Maluku dalam penegakan hukum tidak berpengaruh, “jelasnya.

Pengusutan kasus Bank Maluku, tidak mempunyai relevansi dengan politik. Karena, Kejaksaan akan bekerja sesuai mekanisme dan aturan hukum. Olehnya itu, Suryosumpeno berjanji akan mengusut kasus tersebut dan tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. ”Yang pasti kami optimis mengusut semua kasus yang sementara ditangani oleh kejaksaan. Termasuk kasus penyelidikan pembelian kantor Bank Maluku cabang Surabaya,” pungkasnya.

Suryosumpeno juga menambahkan dalam mengusut kasus ini, jaksa berencana ke Surabaya untuk memeriksa kondisi fisik gedung kantor. Namun, belum dapat dipastikan kapan hal itu akan dilakukan. “Memang direncanakan, tetapi belum diagendakan, “ujarnya.

Suryosumpeno juga meminta, media selalu mengikuti perkembangan penyelidikan kasus Bank Maluku itu. Semua perkembangan yang ada, selalu dikawal oleh media sehingga dapat mengetahui informasi terkait penyelidikan kasus tersebut.

Selain itu, mengingat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, maka seluruh proses pengusutannya belum dapat dipublikasikan secara detail kepada publik.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jan Sariwating mengatakan, tidak perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Pasalnya, kata dia, data-data soal dugaan korupsi dan mark up di PT Bank Maluku dan Maluku Utara, telah dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Pansus itu tidak perlu. Saya setuju dengan gubernur, bahwa pansus ada atau tidak, bukan menjadi masalah. Toh kasusnya kan sudah ada di aparat penegakan hukum. Lalu sekarang kalau DPRD terus dengan pansus, apanya yang di pansus kan,”kata Sariwating via telepon, Senin (7/9).

Menurut dia, kalaupun pansus tetap berjalan dan menghasilkan data dan fakta, tak lagi bermanfaat untuk pengembangan kasus bank plat merah itu. Ini karena, lanjutnya, kasus ini telah ditangani lembaga hukum dengan mengacu pada data dan fakta yang akurat.

“Kalau hasil dari pansus berupa data maupun fakta diteruskan ke aparat penegakan hukum, menjadi mubazir juga kan. Kasus ini kan sudah di tantangi Kejaksaan itu,”katanya.

Justru dia menilai, pansus yang telah dibentuk itu, hanya membuang waktu dan terkesan sebagai pencitraan semata. Substansi penelusuran berupa transaksi Repo senilai Rp262 miliar dan dugaan mark up anggaran pembelian kantor cabang bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya senilai Rp9 miliar, sudah ditangani lembaga berwajib.

“Kalau seperti ini kan, kita bisa nilai sebagai pencitraan saja bahwa mereka sedang bekerja mengusut kasus ini. Kalau memang ada oknum tertentu di DPRD yang memiliki data, maka harus dilaporkan ke aparat penegak hukum. Kalau tidak, maka nereka juga melakukan kejahatan dan terlibat dalam kejahatan itu,”katanya.

Dia mengungkapkan, pembentuk Pansus di DPRD membutuhkan anggaran. Dana itu dipakai untuk setiap kali rapat dan  untuk melakukan investigasi lapangan. “Kemudian dana yang dipakai untuk pansus, itu dari pos mana? ini kan uang rakyat. Kalau dipakai hanya untuk mencari data dan fakta yang sebenarnya sudah ada, maka harus dipertanyaan dari mana sumber anggaran untuk kerja pansus ini. Setiap Pansus dan investigasi ke luar daerah itu, menggunakan uang rakyat,” tandasnya.
(MAN/TAB/AFI)

Most Popular

To Top