Mantan Sekwan MTB Divonis 1 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Mantan Sekwan MTB Divonis 1 Tahun Penjara

AMBON, AE.—Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Stanislaus Londar, divonis hukuman penjara selama 1 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, kemarin. Selain Londar, majelis hakim juga menghukum dua terdakwa lain yakni Yosefina Fransisca alias Mama Yoko dan Dwi Naryo  dengan hukuman yang sama.

Sidang dengan agenda putusan terhadap tiga terdakwa yang terlibat kasus penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan mobil dinas di Sekretariat DPRD MTB tahun 2013 itu dipimpin hakim ketua RA Didi Ismiatun SH, didampingi hakim anggota edy Sepjangkaria SH dan Abadi SH.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama.

Para terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili, menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada terdakwa Stanislaus Londar, Dwi naryo dan Yosefina Fransisca,’’ ucap majelis hakim saat membaca amar putusannya.

Selain dijatuhi hukuman penjara, para terdakwa juga dihukum membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan. Majelis hakim juga menghukum kontraktor Dwi Naryo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.699.000.

Sebelumnya, terdakwa Dwinaryo telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 200 juta kepada negara, ketika kasus tersebut dilimpahkan ke tahap II. Putusan tersebut, lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya.

Karena dalam tuntutannya, JPU meminta agar majelis hakim menghukum para terdakwa denga hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.

Stanislaus Londar adalah mantan Sekretaris DPRD Kabupaten MTB, sedangkan Yosefina alias Mama Yoko, dan Dwi Naryo merupakan kontraktor terlibat dalam kasus korupsi pegadaan tiga mobil Kijang Innova VM/T Lux Bensin New tahun 2013.

Usai membacakan putusannya, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan bagi pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU), Roberto Sohilait maupun penasehat para terdakwa untuk menanggapi putusan itu. Kedua pihak menyatakan pikir-pikir, sebelum menempuh upaya hukum selanjutnya. (AFI)

Most Popular

To Top