Pendataan Ulang PNS Maluku secara Eletronik – Ambon Ekspres
Amboina

Pendataan Ulang PNS Maluku secara Eletronik

GUNA melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan Kepala BKN nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Eletronik (e-PUPNS) tahun 2015, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Selasa (8/9) menggelar sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-PUPNS.

Ssosialisasi dipusatkan di Kantor Gubernur Maluku itu dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, menggunakan 30 PC Computer Assisted Test (CAT dan jaringan internet, sebagai sarana pendukung kegiatan tersebut.

Hari pertama, kemarin diikuti 30 PNS dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Selain pagi hari, kegiatan juga dilaksanakan pada sore hari dengan jumlah peserta dari semua SKPD, yang hadir secara bergilir setiap hari.

Kepala BKD Maluku, Maritje Lopulalan mengatakan, sosialisasi dan pelatihan itu bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

Bila CPNS atau PNS tidak melaksanakan pemuktahiran melalui e-PUPNS pada periode yang telah ditentukan, kata dia, data CPNS atau PNS tersebut tidak akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasonal, sehingga pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

“Untuk itu, bapak Gubernur Maluku telah mengeluarkan surat edaran nomor 813. 74 tahun 2015 tanggal 01 September 2015 kepada seluruh CPNS dan PNS di lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Maluku untuk melakukan PUPNS secara eletronik melalui e-PUPNS tahun 2015,” jelasnya.

Dalam rangka persiapan PUPNS tahun 2015 lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, BKD Maluku telah menyampaikan surat kepada seluruh SKPD agar seluruh CPNS dan PNS sudah mempersiapkan seluruh dokumen atau berkas arsip fisik dan image document serta wajib membuat email masing-masing PNS dan pasword yang akan digunakan pada saat registrasi maupun pengisian e -PUPNS.

“ Kalau PNS dari satu SKPD tidak ikut kegiatan ini, maka sanksinya adalah, data-data semua PNS di SKDP tersebut tidak akan terdata di BKN (Badan Kepegawaian Negara). Dan itu akan mempersulit proses kenaikan pangkat. Jadi, kegiatan wajib diikuti,” tegasnya.

Pendataan ulang PNS dilaksanakan sejak bulan September dan berakhir pada Desember 2015, dengan mewajibkan seluruh CPNS atau PNS mendaftarkan diri secara online di website http://pupns.bkn.gi.id melalui perangkat komputer maupun perangkat bergerak (mobile device), dan dapat dilaksanakan dimanapun sepanjang tersedia jaringan internet sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada waktu dan tempat tertentu.

Dikatakan, e-PUPNS bersifat personal, karena setiap CPNS atau PNS  memiliki user dan pasword serta memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengisi data PUPNS-nya sendiri dan dipersilahkan mengisi formulir, mengubah, menambah, melengkapi informasi ( update data) yang belum sesuai, secara online melalui e-PUPNS dengan cermat, teliti, dan hati-hati berdasarkan dokumen atau berkas yang valid.

‘’Sehingga tugas pengisian data PUPNS tahun 2015 tidak dibebankan pada SKPD, namun demikian diharapkan setiap pimpinan secara berjenjang berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran dan pengisian e-PUPNS bagi setiap CPNS atau PNS pada masing-masing SKPD,’’ tuntasnya.(MAN)

Most Popular

To Top