Abdullah Vanath Turun Takhta – Ambon Ekspres
Trending

Abdullah Vanath Turun Takhta

AMBON, AE— Tepat hari ini masa jabatan bupati kabupaten Seram Bagian Timur Abdullah Vanath dan wakilnya Sitti Umuriyah Suruwaky, berakhir. Sudah 10 tahun Vanath dan Suruwaky memimpin daerah itu. Selama itu, terungkap sejumlah kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan yang menyeret nama Abdullah Vanath. Tapi, hingga hari ini, tak satu pun kasus yang tuntas ditangan aparat penegak hukum.

Sebelumnya, untuk periode kedua ini, Abdullah Vanath dilantik sebagai bupati kabupaten SBT berdasarkan SK Mendagri Nomor 131.81-643 tahun 2010 tertanggal 1 September 2010. Sedangkan Siti Suruwaky dilantik sebagai wakil bupati berdasarkan SK Mendagri No 132.81-644 tahun 2010 tertanggal 1 September 2010. Namun, karena pada tanggal 10 saat itu, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri, pelantikan keduanya baru dapat dilaksanakan pada tanggal 13 September 2010.

Memasuki hari-hari terakhir kepemimpinan Vanath-Suruwaky ini, aktivitas bersih-bersih Pandopo pun telah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Perabot dan barang-barang lain telah diangkut ke luar, sebelum Vanath secara resmi, angkat kaki dari Pandopo yang ditempati selama 10 tahun terakhir ini.

Demikian juga wakilnya, Siti Suruwaky akan angkat kaki dari rumah dinasnya pada hari ini juga. Setelah keluar dari Pandopo, mantan calon Gubernur Maluku itu masih akan menetap di Kota Bula, di rumah pribadinya yang terdapat di kawasan Lemomil, Kecamatan Bula. Berbagai barang yang diangkut dari Pandopo telah dimasukkan dalam rumah pribadinya. Selain di Bula, Vanath juga memiliki rumah mewah di Lorong Putri, kawasan Wara desa Batu Merah, kecamatan Sirimau kota Ambon dan di salah satu kawasan perumahan di Bogor, Jawa Barat.

Berakhirnya masa kepimimpinan Abdullah Vanath dan Sitti Suruwaky belum dapat langsung diganti oleh penjabat bupati yang diusulkan oleh gubernur Maluku Said Assagaff kepada Menteri dalam negeri, akibat kuatnya tarik ulur kepentingan dalam proses penentuan satu nama oleh Mendagri. Karena itu, Kemendagri telah mengirim telegram kepada gubernur.

Isinya, gubernur mengangkat pelaksana harian (Plh) pada jabatan kepala daerah kabupaten SBT. Dan gubernur, melalui kewenangannya dan aturan yang berlaku, mengangkat Sekretaris daerah kabupaten SBT, Syarif Makmur sebagai Plh untuk mulai bekerja sejak hari ini hingga paling lama tiga hari kedepan, menanti SK Penjabat bupati dari Kemendagri yang rencananya akan keluar tanggal 13 bulan ini.

Gubernur Maluku Said Assagaff yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Mendagri belum memutuskan penjabat bupati kabupaten SBT. Mendagri menyampaikan radiogram tentang pengangkatan Plh oleh gubernur. Terkait tarik ulur kepentingan dalam penentuan penjabat bupati di Kemendagri, Assagaff menolak memberikan penjelasan.

“ Kita berharap  masyarakat untuk tetap bersabar, pasti dalam waktu dekat Mendagri sudah mengeluarkan keputusan,” ujarnya  seusai menghadiri Upacara peringatan hari olahraga nasional (HAORNAS),  di pelataran  dinas Pemuda dan Olaharga  provinsi Maluku, Rabu(9/9).

KASUS YANG TAK TUNTAS
Hingga hari ini, sederet kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Abdullah Vanath masih mengendap di meja aparat penegak hukum. Laporan masyarakat telah masuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Maluku. Bahkan, beberapa diantaranya telah diproses, dan Vanath telah ditetapkan sebagai tersangka, tapi proses hukum belum menunjukkan tanda-tanda mantan ketua DPD partai Dempokrat Maluku itu akan segera dihadapkan di hadapan majelis hakim.

Data yang diperoleh Ambon Ekspres, semasa pemerintahan Abdullah Vanath, ada dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan. Diantaranya, dugaan penyalahgunaan dana blokir senilai Rp 4.138.598.887 dari total dana blokir Rp 12.084.742.669, berumber dari APBD tahun 2006, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah setempat.

Anggaran pembangunan ibu kota kabupaten SBT di dataran Hunimua, sesuai amanat undang-undang nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten SBT juga tak tahu kemana mengalirnya. Anggaran sebesar Rp100 milyar telah digelontorkan melalui APBD kabupaten SBT tahun 2011 dan 2012, namun hingga diakhir masa kemimpinanya ini, tidak ada aktivitas pembangunan di sana.

Selain itu, ada praktik penyalahgunaan anggaran beberapa proyek lain, yang diduga fiktif, yakni proyek Gerhan tahun 2005-2006 senilai Rp 3,3 milyar, proyek dana alokasi khusus (DAK), dana Reboisasi yang dibiayai APBN senilai Rp 1,58 milyar, DAK tahun 2007 dari APBN senilai Rp 1,8 milyar, pengadaan anakan pala senilai Rp 545 juta yang bersumber dari APBD tahun 2006.

Proyek yang sama pada tahun 2007 dengan nilai ratusan juta rupiah. Ada juga dugaan proyek fiktif pada Dinakertrans kabupaten SBT senilai Rp 6,6 miliar, yang dikucurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui APBN tahun 2009. Kemudian proyek pengembangan wilayah tertinggal tahun 2009 senilai Rp 3,4 miliar dan proyek yang sama tahun 2010 senilai Rp 2,5 miliar.  Berbagai kasus tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat ke KPK, namun lembaga anti rasuah itu belum juga menyentuh kasusnya.

Daftar kasus dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah yang menyeret nama Abdullah Vanath kian panjang. Dan itu diketahui oleh publik setelah KPK mengalihkan penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Ditreskimsus Polda Maluku. Dalam kasus ini, Vanath diduga mengalihkan dana milik Pemkab SBT sebesar Rp2.5 milyar ke rekening pribadinya. Vanath diduga menikmati bunga uang simpanan itu sejak tahun 2006 sampai 2009.

Kasus tersebut resmi ditangani penyidik Polda Maluku sejak tahun lalu. Abdullah Vanath pun telah ditetapkan sebagai tersangka saat Ditreskrimsus Polda Maluku masih dipimpin oleh Kombes Pol Sulistiono. Berita Acara pemeriksaan (BAP) juga pernah di dilimpahkan kepada Jaksan Penuntut Umum (JPU) kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku. Namun, setelah menelaah BAP tersebut, JPU masih menemukan kekurangan yang harus dipenuhi penyidik, diantaranya hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) BPK.

BAP itu pun dikembalikan ke penyidik. Sudah dua kali BAP itu beralih tangan antara JPU dan penyidik. Kali kedua, JPU kembalikan pada sekitar dua bulan lalu, namun hingga kemarin, belum kunjung dilimpahkan kembali ke JPU. Padahal, hasil audit BPK telah dikantongi penyidik.

“Hasil audit, kan sudah ada. Lalu mau tunggu apalagi. Apa saja kerja Direktur Krimsus Polda Maluku selama ini. Seharusnya berkas kasus ini sudah dilimpahkan ke jaksa,” kata pegiat anti korupsi kabupaten SBT, M.Jafar Tukwain, Rabu (9/9).

Hari ini Abdullah Vanath berkahir masa jabatan. Itu berarti tidak ada ikatan pemerintahan dan kesibukan serta tanggungjawab lain. Sehingga, menurut ketua Aliansi Maluku Bersatu itu, langkah tegas sudah harus diambil oleh penyidik Polda Maluku. Abdullah Vanath harus segera ditahan, guna lebih menjamin dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. “Kalau tidak tegas, sebaiknya Dirreskrimsus diganti saja dengan orang lain yang jauh lebih baik,” tegas Tukwain.
(MAN)

Most Popular

To Top