DPRD Kantongi Data Skandal – Ambon Ekspres
Trending

DPRD Kantongi Data Skandal

AMBON, AE— Kerja Panitia Khusus atau Pansus DPRD untuk pengusutan kasus PT Bank Maluku tetap akan dilanjutkan. Sejumlah fraksi mengaku telah memiliki data akurat dan otentik soal kasus yang masih menjadi tabir ini.
Anggota DPRD Maluku asal Partai Demokrat, Bachtiar La Ghaleb mengatakan, Pansus tetap berjalan setelah DPRD melakukan reses 15 September. Rapat Pansus akan dilanjutkan sekitar 18 atau 19 September.

“Pokoknya pansus tetap berjalan. Saat ini DPRD sedang reses sampai dengan 15 September. Jadi diatas tanggal 16 September, barulah rapat pansus digelar lagi,”kata Ghaleb seusai acara HUT Partai Demokrat di kantor Demokrat Maluku, Belakang Soya, Rabu (9/9).

Legislator asal daerah pemilihan Buru Selatan itu, mengemukakan, Fraksi Demokrat telah mengantongi sejumlah data dan fakta. Baik data transaksi Repo yang merugikan daerah sekitar Rp262 miliar maupun dugaan mark up Rp10 mikiar dari total Rp54 miliar anggaran pembelian kantor cabang bank plat milik pemerintah daerah itu.
“Nanti disampaikan dalam pansus. Tentu, kita sudah punya data awal. Namun, masih ada data-data pendukung lain yang perlu dikumpulkan disampaikan dalam rapat Pansus,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat, Abdullah Marasabessy, yang dihubungi melalui telepon mengatakan, sesuai agenda DPRD, rapat lanjut pansus Bank Maluku dan Maluku Utara masuk dalam masa sidang keempat. Tanggal dan waktu, dia mengaku, belum mengetahuinya.

“Pansus masuk dalam agenda masa sidang keempat. Soal tanggal dan waktu pelaksanaan rapat pansus belum saya ketahui. Tetapi yang pasti, akan digelar setelah reses,” kata Marasabessy.

Setelah habis masa reses 15 September, DPRD akan menggelar rapat paripurna tutup masa sidang ketiga sekaligus pembukaan masa sidang keempat 16 September. Masa sidang ketiga, masih terdapat banyak agenda yang belum tuntas. Salah satunya Pansus Bank Maluku dan Maluku Utara.

“Setelah reses, sesuai agenda tanggal 16 rapat paripurna masa sidang ketiga dan pembukaan masa sidang keempat. Jadi nanti dalam masa sidang keempat ini, baru kita lanjutkan dengan agenda pansus yang tertunda itu,”jelas anggota DPRD dapil Maluku tengah itu.

Sekretaris DPW Partai Nasdem itu mengaku, pihaknya sudah mencari informasi dan data soal skandal bank plat merah itu. Namun, dia memastikan, data-data itu belum cukup untuk dijadikan bahan masukan bagi pansus untuk mengeluarkan keputusan.

“Nasdem telah mengumpulkan sejumlah data pendukung terkait kasus ini, baik untuk tim pansus I yang menangani Repo maupun tim pansus untuk dugaan markup. Tentu akan kita tambahkan, karena data yang ada belum seberapa,” paparnya.

Dia menegaskan, sebagai fraksi yang dari awal mendukung terbentuknya pansus, Nasdem akan mengawal hingga kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, dapat diketahui muaranya.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Johan Tehuayo, mengatakan, pansus dibentuk dalam rangka efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dewan terhadap berbagai permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara kompreherensif. Namun di sisi lain, masalah Bank Maluku dapat diselesaikan oleh lembaga hukum.

“Memang tanpa pansus pun kasus kasus BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku) tetap menjadi kewenangan lembaga hukum. Namun dalam konteks mejalankan aspirasi rakyat di daerah, diharapkan dewan melaksanakan kewenangannya secara efektif,” katanya.

Untuk kepentingan masyarakat, terutama nasabah dan pemegang saham di  Bank Maluku, pansus kata dia, harus menanggalkan kepentingan individu atau kelompok. Apalagi tujuan pembentukkan pansus untuk pengusutan kasus ini, dan telah diketahi publik Maluku saat ini.

“Tujuan pembentukan pansus bukan untuk bargaining (tawar-menawar) dengan para aktor yang di duga terlibat, tetapi untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan penyalagunaan keuangan daerah dan keuangan negara. Oleh karena itu, pansus harus bekerja secara profesional dalam mengungkapkan keterlibatan berbagai pihak,”tandas Tehuayo.

Dia menilai, masih terjadi perbedaan sikap politik yang terkesan melemahkan kerja pansus. Selain itu, juga disebabkan pengaruh internal dewan maupun eksternal.

“Sehingga masih menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan angota pansus. Kalau masih lemahnya kinerja pansus, ini juga disebabkan karena adanya pengaruh dari kekuatan tertentu baik di dalam lembaga legislatif maupun di luar parlemen,” telaahnya.

Kondisi ini, kontra dengan harapan publik Maluku kepada pansus agar berpartisipasi  maksimal dalam pengusutan kasus ini. Komitmen dan integritas masing-masing anggota dewan sangat dibutuhkan.

“Soal kinerja pansus, saya kira tentunya sangat tergantung pada komitmen dan integritas politik dari pada pansus maupun anggota dewan secara individual dalam penyelesaian kasus ini. Publik Maluku sedang menanti sepakterjang pansus,” katanya.  (TAB)

Most Popular

To Top