PT NI: Tanah di Serut tak Bernilai – Ambon Ekspres
Trending

PT NI: Tanah di Serut tak Bernilai

MASOHI,AE— PT Nusa Ina, perusahaan yang saat ini menanamkan investasinya di perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Seram Utara Barat, kabupaten Maluku Tengah, dituding melecehkan Pulau Seram. Nusa Ina menyebut, tanah di Pulau Seram tak bernilai, sebelum mereka masuk dan berinvestasi.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama Komisi B DPRD Malteng dan perwakilan masyarakat negeri Latea terkait persoalan pengambilan material batuan bukan logam atau galian C, pembagian hasil antara pihak perusahan dengan pemilik lahan, kemarin.

Salah satu staf PT Nusa Ina, bernama Timbol Simanjuntak menilai sebelum kehadiran PT. Nusa Ina di Pulau Seram, Maluku Tengah, tanah-tanah di wilayah Utara Pulau Seram merupakan tanah tak bernilai. “Itu tanah pak sebelum ada PT Nusa Ina, tanah-tanah itu tak ada nilainya,  nilainya itu setelah kehadiran perusahan disana,” ucap Simanjuntak enteng.

Pernyataan Simanjuntak sontak memicu kemarahan seluruh anggata komisi B yang merupakan perwakilan dari Seram Utara, Kota Masohi, dan Seram Selatan. Da’ali Tuatoy bereaksi dengan meminta Simanjuntak menarik kembali pernyatannya serta meminta maaf. Pernyataan itu dinilai merendahkan martabat orang Seram. “Anda tarik kembali pernyataan itu, kalau tidak senang silakan tinggalkan negeri ini,” tegas Tuatoy.

Reaksi yang sama juga datang dari Ketua komisi B Hudawi Pawae. Menurut Pawae, pernyataan itu bentuk pelecehan.Llahan ribuan hektar adalah lahan warga yang digunakan PT Nusa Ina untuk perkebunan kelapa sawit.

Sudah begitu, sejumlah warga pemilik lahan hingga kini belum pernah menerima manfaat atas investasi tersebut. “Jangan bicara seperti itu, kosmologi kita tentang tanah mungkin juga sama dengan di daerah anda. Apa yang anda kemukakan itu pelecehan,” tegas Pawae.

Sesuai kesepatakan dengan warga pemilik lahan, pihak perusahaan menerapkan sistim bagi hasil yakni 70 persen hasil untuk pihak perusahaan dan 30 persen untuk masyarakat. Namun, sejak beroperasinya perusahaan milik Sihar Sitorus tersebut, warga terutama pemilik lahan belum pernah memperoleh hasil sebagaimana yang disepakati bersama.

Yakobis Wallo, salah satu warga yang hadir dalam rapat tersebut mengaku, memiliki lahan seluas 30 hektar. Sejak kehadiran PT Nusa Ina di Seram Utara pada tahun 2008 lalu lahan miliknya digunakan untuk memulai operasi yakni, pembangunan basecam serta pembibitan kelapa sawit, tapi hingga saat ini perusahaan belum melunasi kesepakatan. “Selalu saja perusahaan berasalan gagal panen, dan alasan lain,” kesal, Wallo yang hadir beserta istri dan satu anaknya berumur 2 tahun.

Ketua saniri negeri Latea, Wellem Wallo memaparkan, dalam areal seluas 3000 hektar yang digunakan untuk perkebunan sawit, 30 hektar adalah milik klan Wallo, namun mereka tidak pernah mengecap “manisnya” kelapa sawit. “Saya sebelumnya diangkat sebagai Humas PT Nusa Ina, namun dalam perjalanan dipecat. Alasan pemecatan saya tidak tahu, mungkin saja ini terkait dengan tuntutan anak saya, Bob Wollu (Yakobis,red) soal pembagian hasil serta galian C,” jelasnya.

Sebagai ketua saniri, Wellem tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah negeri Latea untuk membuat akta tanah kepada PT Nusa Ina. Yang dikeluarkan saniri, sebut dia hanya surat pembebasan lahan, sehingga klaim Nusa Ina tidak berasalan. “Yang kita buat itu surat pelepasan kepada PT Sutra, bukan surat untuk membuat akta,” terangnya.

Timbol Simanjuntak dalam kesempatan tersebut mengatakan, kapasitas PT Nusa Ina selaku investor hanya sebatas saksi bukan sebagai pemilik lahan. Saksi dimaksud terkait dengan pembuatan akta lahan seluas 3000 hektar oleh raja negeri Latea.

“Kita hanya saksi pembuatan akta,” timpalnya. Sementara soal, pembagian hasil 30 lanjut Simanjuntak terdapat beban yang didalamnya biaya investasi. “Jadi 30 persen itu ada biaya investasi, itu sudah kita sosialisasikan,” ujarnya.

Untuk mendudukan persoalan tersebut, komisi B akan kembali mengagendakan pertemuan berikutnya bersama Badan Pertanahan Negara (BPN), PT Nusa Ina, Pemerintah Negeri,  dan Polsek Seram Utara Barat, serta perwakilan masyarakat. Pihak Nusa Ina diminta untuk menyertakan surat-surat pelepasan lahan, perjanjian kontrak serta surat lainnya termasuk surat mitra dengan PT Mujur yang menyerahkan lahan tersebut dikelola PT Nusa Ina.(ANC)

Most Popular

To Top