Semprotan Terakhir Buat Vanath – Ambon Ekspres
Trending

Semprotan Terakhir Buat Vanath

AMBON, AE— Sehari jelang turun dari jabatan bupati kabupaten Seram Bagian Timur Abdullah, sejumlah sejumlah pegawai honorer kategori (K2) yang merasa dibohongi olehnya dengan janji pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, melakukan aksi demo.

Rabu (9/9), sekira pukul 09.00 wit, aksi unjuk rasa itu dilakukan. Para pendemo yang berjumlah sekitar 100 itu, memulai unjuk rasa dengan melakukan konvoi di jalan protokol Bula menuju kantor bupati.

Sekira pukul 11.00 wit, pendemo yang dipimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu tiba di kantor bupati. Mereka ingin bertemu langsung dengan bupati SBT dua periode itu untuk menanyakan realisasi janjinya. Namun, Vanath dan wakilnya, Sitti Umuriah Suruwaky tak berada ditempat.

Saat itu, Vanath sedang berada di kantor DPRD SBT di desa Sesar, Kecamatan Bula Barat. Sitti berada di kediamannya. Kendati demikian, unjuk rasa yang dipimpin Komandan Satpol PP, Rus Rumain itu tetap berlangsung. Selama satu jam lebih berorasi, tak satupun pejabat di kantor bupati menemui mereka.

“Kami datang dengan cara unjuk rasa ini untuk menanyakan janji-janji bupati dan wakil bupati soal pengangkatan pegawai honorer K2 yang dijanjikan. Tiga bulan lalu, pak bupati mengatakan bahwa, pada bulan Agustus ini nama-nama kami sudah masuk dan diangkat menjadi pegawai, namun fakta tidak,” ujar Koordinator lapangan (korlap) aksi, itu kepada Ambon Ekspres, Rabu (9/9).

Para honorer K2 yang dijanjikan pengangkatannya oleh bupati berjumlah lebih dari 300 orang yang bertugas mulai 2005, 2006, 2007 hingga 2015. Mereka terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), honorer di Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Rumah Sakit Umum Dearah (RSUD) SBT. “Yang ikut dalam aksi demo sekitar 100 orang merupakan perwakilan dari masing-masing instansi tersebut. Mereka yang datang dan mengikuti aksi adalah pegawai yang benar-benar masih honor,” akuinya.

Mengetahui Vanath berada di kantor DPRD, pendemo pun bergerak dengan menggunakan mobil pickup ke kantor wakil rakyat itu. Sial, sesampai di sana, Vanath yang mengetahui kedatangan pendemo, langsung bergegas keluar dari gedung DPRD.”Kami kejar bupati, namun karena dia sudah mengetahui kami sedang dalam perjalanan menuju kantor DPRD, maka dia kabur. Sedangkan wakil bupati ada di kedimannya,”kata Rumain.

Tak puas, pendemo meminta waktu untuk bertemu dengan komisi A DPRD SBT untuk menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap. Mereka diterima ketua komisi Umar Gazam dan beberapa anggota komisi .

Terdapat tujuh poin tuntutan pendemo, yakni meminta dengan tegas bupati dan wakil bupati untuk mempertanggungjawabkan janji yang disampaikan kepada pegawai honorer K2. Kedua, mereka menilai selama 10 tahun pemerintahan Vanath dan Sitti, mereka diperlakukan secara tidak adil, tidak beradab, tidak manusia dengan penzaliman hak-hak.

Ketiga, mereka mendesak pemerintah daerah, khususnya bupati dan wakil bupati untuk menghentikan isu pengangkatan honorer untuk tujuan dan eksploitasi politik dalam bentuk apapun. Keempat, meminta tunjangan hidup layak bagi setiap pegawai honorer yang berada di lingkup pemda SBT dan sekolah swasta.

Kelima, mendesak DPRD kabupaten SBT untuk membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) guna menginvestigasi nama-nama honorer siluman yang lolos sebagai PNS melalui jalur K1 dan K2. Keenam meminta Gubernur Maluku, Said Assagaff melalui Badan Kepegawain Daerah (BKD) provinsi Maluku untuk melakukan intervensi kepada pemerintah soal nasib para honorer di SBT. Ketujuh, menyesalkan penolakan dari Vanath dan Sitti terhadap Sadli Ie sebagai caretaker.

“Ketua komisi Umar Gazam, mengatakan, mereka sudah melakukan pengecekan ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Namun, tidak ada kejelasan dari BKN. Karena Kemendagri, dalam hal BKN menjelaskan, tidak ada lagi pengangkatan honorer K2,” beber Rumain.

Sesuai penjelasan Gazam, lanjut Rumain, peluang PNS bagi honorer dapat dipastikan setelah adanya aturan baru. “Kalau memang belum ada aturan baru, maka  tidak ada lagi pengangkatan pegawai honorer K2 secara nasional, bukan saja di SBT,”tambah dia.

Penjelasan Gazam, kontradiktif dengan janji Vanath bahwa seluruh tenaga honorer yang belum lolos, akan diakomodir bulan Agustus 2015. Bahkan, dalam beberapa kali kunjungan kerjanya di beberapa kecamatan belum lama ini, Vanath juga menjanjikan hal yang sama.

Sementara itu, untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan massa pegawai honorer di lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur itu, aparat kepolisian dari Polres SBT, menerjunkan satu platon Sabhara dan gabungan satuan Intelkam dan satuan lainnya.

“Satu Platon gabungan Sabhara, Sat Intelkam dan lantas, kami terjunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa oleh puluhan pegawai honorer itu. Massa yang bergerak dari salah satu pusat kota itu, kemudian melakukan orasinya beberapa saat di kantor bupati. Namun tidak ada respon, kemudian massa menuju kantor DPRD. Situasi berjalan aman dan lancar,”jelas Kapolres Seram Bagian Timur AJun Komisaris Besar Polisi Wawan Setiawan, yang dihubungi Ambon Ekspres kemarin.
(TAB/AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!