Bawaslu: KPU Wajib Laksanakan Putusan Panwaslu – Ambon Ekspres
Trending

Bawaslu: KPU Wajib Laksanakan Putusan Panwaslu

Soal Pilkada Aru

AMBON,AE— Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum provinsi Maluku telah berkonsultasi soal putusan Panwaslu Aru. Kesimpulannya, KPU Aru akan mengakomodir pasangan Abraham Gainau-Jafarudin Hamu dan Obed Barends-Eliza sebagai peserta Pilkada. Kapan dilaksanakan, belum ada kepastian dari lembaga penyelenggara pemilu itu.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadli Silawane, kepada wartawan seusai pertemuan dengan KPU Maluku dan KPU Aru di ruang rapat kantor Bawaslu, Sabtu (12/9), mengatakan, tidak ada celah bagi KPU untuk melakukan upaya hukum atas putusan Panwaslu. Ini sesuai dengan edaran dari Mahkamah Agung nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tentang permohonan fatwa MA Republik Indonesia.

“Soal ruang upaya hukum lain, sudah tidak ada lagi. Karena ada fatwa Mahkamah Agung (MA) bahwa, terkait dengan sengketa Pilkada yang sudah diputuskan oleh Panwaslu, KPU berkewajiban menindaklanjutinya, karena tidak ada upaya hukum diatasnya. Misalnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Fadli yang didampingi anggota Bawaslu Maluku Dumas Manery, ketua KPU Maluku Musa Toekan, dua anggota KPU Maluku La Alwy dan Samsul Rivan Kubangun.

Seperti diberitakan Ambon Ekspres sebelumnya, Jumat (11/9) dan sabtu (12/9), Majelis Musyawarah Panwaslu Aru telah memutuskan, untuk menerima seluruh gugatan pasangan Gainau-Hamu dan pasangan Obed-Eliza. Objek gugatannya adalah surat keputusan KPU Aru SK KPU Aru nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi.

Salah satu poin dalam amar putusan Majelis Musyawarah, yakni keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. KPU berkewajiban untuk melaksanakannya. Upaya hukum lain atas putusan tersebut, apabila pemohon (pasangan calon) kalah dalam sidang sengketa Pilkada.

“Upaya hukum lain dalam hal ini gugatan bisa dilakukan, apabila dalam sengketa kemarin, pemohon kalah dan KPU yang menang. Tapi dalam posisi ini, KPU kalah dan pemohon atau dua calon kepala daerah ini menang. Jadi dalam edaran ini, secara jelas mengatakan bahwa KPU harus menjalankan keputusan ini,” tambah akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura itu.

Dia menegaskan, Panwaslu kabupaten Kepulauan Aru, telah melaksanakan tugas dalam konteks persidangan, telah sesuai dengan mekanisme dan keprofesionalan yang melekat pada mereka. Dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan tingkat provinsi, telah melakukan monitoring dan supervisi sesuai tupoksinya.

“Kaitannya dengan sengketa ini, Bawaslu melakukan monitoring dan supervisi soal prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa dan referensi yang digunakan dalam sengketa. Soal subtansi putusan, adalah kewenangan dan profesionalisme dari Panwaslu Aru. Karena kami pun tidak bisa mengintervensi apa yang telah mereka putuskan,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan Dumas. Menurut dia, perlu dibedahkan kewenangan Panwaslu di tingkat kabupaten dan Bawaslu di provinsi. Dalam konteks Pilkada kabupaten, keputusan atas sebuah perkara atau sengketa Pilkada, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Panwaslu.

“Jadi soal mekanisme dan tata cara, saya kira sudah dilaksanakan. Sedangkan menyangkut materi tercantum di dalam putusan di luar kewenangan kami. Itu tangggungjawab professional dari majelis sengketa. Nah sekarang sudah ada keputusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, apapun yang diputuskan, entah berkenaan atau tidak dengan orang atau lembaga lain, itu tidak diintervensi lagi,” paparnya.

Anggota KPU Maluku divisi teknis La Alwi, mengakui, berkaitan dengan pelaksanaan putusan Panwaslu, tidak menjadi masalah. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah perlawanan yang dikabarkan dilakukan oleh Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Djan Faridz terhadap putusan Panwaslu Aru.

“Berkaitan dengan pelaksanaan keputusan, tidak masalah. Akan tetapi saat ini, sementara kami melihat dan mempertimbangkan bagaimana dengan adanya perlawanan dari DPP Golkar versi Agung Laksono dan PPP versi Djan Faridz,” kata Alwi.

Masalah lainnya, adalah dokumen B1-KWK atau formulir bekas pencalonan dan lampiran, khusus pasangan Gainau-Hamu yang belum ditandatangani Golkar Aru kubu Agung. “Kita sudah memeriksa dan mencatat semua dokumen bersama Bawaslu, bahwa surat pencalonan berupa formulir B1-KWK dan lampirannya untuk pasangan Abraham Gainau-Jafarudin Hamu, tidak ditanda tangani. Padahal mestinya ditandatangi agar pada saat keputusan ini dilaksanakan oleh KPU, tidak bermasalah,” sebutnya.

Untuk itu, mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu, belum memastikan kapan dan bagaimana mekanisme yang ditempuh untuk mengakomodir pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza. Konsultasi lanjutan dengan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia, akan dilakukan.

“Untuk sementara ini, sedang kita cari formatnya dan kami juga akan berkonsultasi dengan KPU RI. Bawaslu juga akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI dengan suatu platform, soal bagaiman mekanisme pelaksanaan tuntutan ini dengan adanya perlawanan dari parpol terhadap putusan ini, dan bagaimana dengan dokumen yang belum ditanda tangani. Itu dulu, sebelum kita bicara soal melaksanakan atau tidak,” paparnya.

Bahkan dia berharap, demi kelancara proses Pilkada di Aru, bagi parpol yang memang betul-betul merekomendasikan kedua calon ini, segera melengkapi dokumen pencalonan calon dengan memberikan tanda tangan. “Namun pertanyaannya, dengan adanya perlawanan ini, apakah mereka mau tanda tangan. Nah, ini yang menjadi persoalan,” katanya sembari memastikan jadwal Pilkada Aru tetap berjalan sebagaiman mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Kepulauan Aru, Victor Sjair, saat dimintai tanggapan soal pernyataan Bawaslu, belum berkomentar. “Itu menurut Panwaslu dan Bawaslu. Melaksanakan atau tidak putusan itu, untuk sementara kita no coment,” katanya.

Sementara itu, ketua Harian DPD Golkar Maluku versi Munas Ancol, Paulus Mantulameten, tak memberikan komentar saat dihubungi Ambon Ekspres. Padahal sebelumnya, Paulus mengaku, akan mengugat putusan Panwaslu Aru ke PTUN.

Pelaksana Tugas ketua DPD Golkar Maluku versi Munas Ancol, Umar Lessy juga tidak memberikan tanggapan. ”Baiknya dikonfirmasi ke pak ketua Harian (Polly Mantulameten), karena beliau ditunjuk untuk memberikan penjelasan terhadap sikap partai Gokar di provinsi Maluku,” singkat dia via sms.

Seperti diketahui, dua pasangan ini adalah calon bupati dan wakil bupati Aru yang digugurkan karena tidak memenuhi syarat 20 persen dukungan kursi DPRD maupun 25 persen suara pemilu. Gainau-Hamu diusung Golkar (1 kursi) dan Partai Gerindra (4 kursi).

Namun, saat verifikasi berkas, KPU Aru menemukan dokumen B1-KWK dari partai Golkar versi Agung Laksono, yang tidak ditandatangani ketua dan sekretaris DPD Golkar Aru hingga batas akhir perbaikan berkas 7 Agustus. Pasangan ini pun dinyatakan tak lolos administrasi.

Sementara itu, partai politik pengusung Obed-Eliza, PKB dan PPP, mendesak KPU mengeksekusi keputusan panwas Aru. Dua parpol ini meminta KPUD Aru memasukan pasangan Obed-Eliza sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk ikut pilkada 9 Desember mendatang.

Menurut mereka, putusan panwas bersifat final dan mengikat, bahkan memiliki kewenangan eksekusi. Putusan panwas juga dinilai mereka, sudah berkekuatan hukum tetap,  karena itu KPU sebagai penyelenggara harus menjalankan putusan tersebut.

KPU Pusat, provinsi maupun kabupaten, menurut mereka, tidak dapat mengajukan permohonan sengketa ke PTUN. Ini sesuai ketentuan pasal 153 UU Nomor 1 tahun 2015 juncto UU Nomor 8 tahun 2015. Mereka mengancam, jika KPUD tidak menjalankan putusan panwas, akan diadukan ke DKPP. (TAB)

Most Popular

To Top