Dinsos Harus Lebih Serius Atasi Gepeng – Ambon Ekspres
Amboina

Dinsos Harus Lebih Serius Atasi Gepeng

AMBON, AE.—Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Ambon semakin parah. Ini karena kurangnya pengawasan dan upaya dari pemerintah yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon. Untuk itu, dinsos diminta lebih memaksimalkan fungsi dan tugas untuk meminimalisir jumlah gepeng di Kota Ambon.

“Dinas sosial sudah seharusnya mengambil langkah untuk mengatasi jumlah gepeng yang terus berkembang. Bisa lewat razia dan bisa memberikan pembinaan dan melakukan identifikasi untuk mencari tahu alasan serta asal usul para gepeng sehingga bisa dilakukan pembinaan dan memulangkan para gepeng,” ungkap anggota Komisi I DPRD Ambon, Zeth Pormes kepada Ambon Ekspres ketika dikonfirmasi via selulernya, Rabu (16/9).

Politisi Golkar ini mengatakan, kategori gepeng bisa dibagi dua. Menjadi gepeng potensial dan non potensial. Gepeng potensial atau yang masih bisa bekerja bisa dilakukan pembinaan kemudian diberikan modal untuk melakukan usaha guna menyambung hidup. Bahkan, perlu dilihat jika ada yang terindikasi dari luar daerah maka bisa diusulkan untuk dipulangkan.

Sementara untuk non potensial, lanjut dia, seperti orang gila atau yang cacat berat maka bisa dirumahkan dan ditampung di rumah sakit jiwa (RSJ) untuk mendapat pembinaan serta pemulihan. Sehingga upaya menghilangkan aktivitas gepeng di Kota Ambon bisa dilakukan secara maksimal.

“Dinas terkait perlu jeli dalam melihat permasalahan gepeng dengan mencari tahu latar belakang serta alasan untuk menjadi seorang gepeng sehingga bisa memberikan modal usaha bagi mereka untuk bisa meninggalkan pekerjaan sebagai pengemis. Jadi butuh keinginan yang kuat, sehingga kedepan Kota Ambon bersih dari gepeng,” jelas Pormes.

Menurutnya, perlu ada program maupun rancangan yang dibuat oleh dinas sosial untuk meminimalisir jumlah gepeng di Ambon. Sehingga jika ada masukan yang disampaikan, maka komisi I DPRD akan mendukung program yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kita akan mendorong sesuai tiga fungsi kita di DPRD, yankni pengawasan, legislasi dan anggaran. Dan kita akan mendorong apabila ada usulan yang disampaikan kepada kita di DPRD. Minimal harus ada program yang diusulkan dan kita akan memback-up,” pesannya.

Anggota Komisi I DPRD Ambon, M Novan Liem menambahkan, untuk mengatasi jumlah gepeng yang marak di Ambon, maka Dinsos Ambon harus perlu membuat rumah singgah untuk menampung para gepeng tersebut. Sehingga, ketika dilakukan penertiban maka para gepeng ini akan dibina sebaik mungkin. Bahkan bisa diberikan modal untuk membuka usaha demi kelangsungan hidup.

“Perlu didirikan rumah singgah. Kalau tidak, mau tampung dimana para gepeng ini. Penanganan serius harus dilakukan dengan membangun rumah penampungan. Ini agar bisa dilakukan pembinaan dan pelatihan sehingga para gepeng kedepan lebih trampil untuk mencari pekerjaan yang lebih layak,” papar Novan.

Politisi PPP ini menilai, kadang ketika dinsos melakukan razia pastinya akan berakhir sia-sia. Disebabkan tidak ada tempat penampungan untuk menampung sejumlah pengemis dan gelandangan ini ketika terjaring razia. “Komisi sifatnya mendorong dalam penganggaran APBD.

Jika dimasukan maka kita akan mendorong kalau bisa di APBD Perubahan. Intinya, harus ada rumah singgah. Dan kita siap mendukung jika ada program anggaran yang diusulkan untuk atasi para gepeng,” kata Novan.

Menurut dia, komisi I telah beberapa kali mengundang Kadis Sosial kota Ambon Wa Ode Muna untuk membahas sejumlah permasalahan sosial di Kota Ambon. Namun tidak pernah dihadiri kadis. “Seingat saya, sudah beberapa kali kadis sosial kita undang tapi tidak pernah hadir.

Selalu saja diwakili. Ini ada apa ? Saya rasa perlu ada warning dari walikota untuk menegur SKPD untuk lebih serius ketika rapat dengan DPRD,” ingatnya. (ISL)

Most Popular

To Top