Kota Ambon, Daerah Terkumuh – Ambon Ekspres
Trending

Kota Ambon, Daerah Terkumuh

AMBON,AE— Kota Ambon merupakan daerah dengan lokasi pemukiman kumuh paling luas di Maluku. Terdapat sebanyak 15 lokasi kumuh dengan luas 102,64 hektar. Tersebar di  tujuh lokasi. Semua lokasi masuk kategori kawasan kumuh berat. Pola penanganan  yang diterapkan adalah peremajaan.

Lokasi-lokasi itu, adalah di Waihaong dengan luas 5,34 hektar wilayah kumuhnya, Rijali (6,5 hektar), Silale (2,39 hektar), Urimesing (6,28 hektar), Uritetu (7,38 hektar),dan Wainitu (7,89 hektar).
Berikutnya, kota Tual 13 lokasi dengan total luas 63,39 hektar, kabupaten Maluku Tengah 4 lokasi dengan total luas lokasi 5,82 hektar.

Kabupaten kepulauan Aru 5 lokasi dengan total luas lokasi 44,74 hektar, Maluku Tenggara 3 lokasi dengan total luas lokasi 6,59 hektar, Maluku Tenggara Barat 3 lokasi dengan total luas lokasi 9,25 hektar, Seram Bagian Barat 4 lokasi dengan total luas lokasi 10,64 hektar, Seram Bagian Timur 2 lokasi dengan total luas lokasi 25,26 hektar, dan kabupaten Buru 1 lokasi dengan total luas lokasi 2,50 hektar. Total semua 50 lokasi dengan total luas lokasi 276,83 hektar.

Kondisi tersebut terungkap melalui materi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho yang dipaparkan dalam lokakarya sosialisasi program penataan kualitas kawasan pemukiman (P2KKP), yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Maluku, bekerja sama dengan konsulatan Oversight Service Provider (OSP) 09 P2KKP Propinsi Maluku, di lantai 7 kantor Gubernur Maluku, Rabu (16/9).

Pemerintah menaruh perhatian serius pada kondisi permukiman kumuh di Indonesia, terutama di Maluku. Hal ini Ditetapkan dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 bahwa, diupayakan agar tidak ada permukiman kumuh di perkotaan (0%), melalui penanganan kawasan permukinan kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan di Indonesia. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan yang ditentukan pemerintah adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air umum dan pengelolaan sanitasi.

Pemerintah juga terus berupaya menyediakan infratruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset, serta penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan masyarakat.

Asisten Pengembangan Ekonomi, Investasi, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Setda Maluku  Zedek Sangadji mengatakan, dalam menangani masalah permukiman kumuh, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran rumah warga. Yang dilakukan adalah membersihkan sarana-sarana umum, dan sampah-sampah dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Bukan kita menggusur, seperti di Jakarta,” ungkapnya, disela kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan karena amanat undang-undang. Dan juga karena masalah permukiman kumuh telah menyedot perhatian pemerintah, hingga di dunia internasional, serta berdasarkan aspirasi pemda masing-masing.

Tujuannya, kata dia, agar terwujud persamaan persepsi diantara semua pelaku pembangunan mengenai P2KKP, dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Maluku, serta mewujudkan sinergitas antara pelaku pembangunan, sehingga pelaksanaan gerakan tersebut dapat berlangsung dengan baik di Maluku.

“Jadi, semua pihak akan berperan untuk menyikapi masalah permukiman kumuh,” kata Ketua  tim Leader 09  provinsi Maluku, Khasan Pribadi. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!