Mutasi PNS, Setelah tak Berkuasa – Ambon Ekspres
Trending

Mutasi PNS, Setelah tak Berkuasa

AMBON,AE— Kendati sudah turun tahta, namun  kekuataan mantan bupati kabupaten Seram Bagian Timur Abdulah Vanath untuk mengatur birokrasi pemerintahan di sana, masih kuat. Dia diduga kembali melakukan kebijakan  memutasikan  ratusan  pegawai negeri sipil di sana, saat tidak lagi memimpin. Indikasinya, ada kepentingan politik sangat kuat. Sehingga dapat mengganggu kinerja birokrasi di sana.

Dua hari setelah Abdullah Vanatah turun jabatan, ratusan PNS dilingkup Pemkab SBT, dimutasi, ada diantaranya yang dinonjobkan berdasarkan Surat Keputusan  (SK) nomor :  429.a tahun 2015. Dan  ditandangani oleh Abdullah Vanath. SK tertanggal 25 Agustus 2015 itu, baru diberikan kepada para PNS yang akan dimutasi tersebut pada, Selasa (15/9). Mereka terdiri dari 121 tenaga pengajar di sekolah dan sejumlah PNS di instansi lainnya.

“Kami ini  mengabdi dengan baik-baik, kenapa dimutasi, bahkan dinonjobkan,” tegas Hasanudin Keliwouw, PNS yang juga dimutasi.

Bahkan, Hasanudin Kilwouw yang sebelumnya menjabat Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Dawang Waru kecamatan Teluk Waru itu dinonjobkan. Dia dipindahkan ke  SD Negeri 1 Amarsikaru kecamatan Pulau Gorom sebagai guru biasa.

“Kenapa ada PNS yang tidak mengabdi dengan baik tapi tidak dimutasi dan berikan sanksi. Sekda  SBT jangan diam dengan masalah ini. Kalau mau adil, ya adil dong,” ujarnya. Beberapa guru yang mengetahui, mereka juga dimutasi juga hendak mengambil SK tersebut di dinas Pendidikan kabupaten SBT. Tapi, setibanya di sana, mereka mendapat jawaban  yang dinilai tidak masuk akal.

“Alasannya kabid lagi keluar, padahal, saya lihat sendiri, mereka bakar SK tersebut. Guru yang ganti saya di Inpres Dawang Waru, juga belum terima SK-nya. Kita tidak tahu apa maksud mereka (pihak dinas pendidikan-red),” jelas Keliwow

Tanggal SK tersebut diduga kuat dibuat mundur, agar menghindari kesan, menyalahi aturan bila tanggalnya setelah Vanath turun dari jabatan sebagai bupati di sana. “Dugaan kuat, tanggal SK itu dibuat mundur, karena kenapa baru sekarang SK itu dibagikan, kalau memang sudah ditandatangani tanggal 25 Agustus,” ungkap tokoh pemuda kabupaten SBT, Jabar Tianotak, Rabu (16/9).

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengemukakan,  bila kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Abdullah Vanatah, lebih karena pendekatan kekuasaan, dapat dikatakan itu karena   kepentingan politik. Kecenderungan ini terlihat pada bekas wakilnya, Siti Umuriyah Suruwaky yang merupakan kandidat dalam pemilukada serentak, Desember mendatang.

“Mutasi itu dapat dikatakan sah dan dapat diberlakukan apabila sesuai dengan undang-undang. Namun, kalau bertentangan dengan undang-undang maka dapat dikatakan  tidak sah. Sedangkan terindikasi  kepentingan politik, itu hal dapat dipahami,  karena setiap kebijakan yang dibuat, sangat dipengaruhi  oleh kepentingan politik,” kata Tehuayo, kemarin.

Meskipun demikian, menurut Tehuayo mutasi jabatan tersebut tidak akan berpengaruh pada sikap  politik masyarakat dalam memilih bupati dan wakil bupati. Tapi kebijakan yang sarat kepentingan politik justeru  berdampak pada kinerja aparatur birokrasi Pemda di SBT dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan dalam birokrasi pemerintahan memang menjadi kewenangan kepala daerah defenitif. Tujuanya untuk meningkatkan kinerja pegawai atau  memberikan reward bagi pegawai yang memiliki  prestasi kerja yang baik serta dalam rangka penyegaran di dalam birokrasi disesuaikan dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki.

Disamping itu, juga adanya mutasi jabatan oleh pimpinan juga sebagai hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran aturan yang berlaku, dengan menempatkan pegawai  tersebut pada jabatan yang lebih rendah dari pada sebelumnya.

Dengan begitu,  meski SK-nya baru diterbitkan pada saat Vanath  tidak lagi menjabat sebagai bupati di daerah itu, namun secara yuridis formal, SK itu dikatakan dapat diberlakukan. “Jadi, dapat dibenarkan, dan dalam rangka kepentingan pembangunan daerah. Atau mungkin  karena adanya kepentingan politik yang besar sehingga dilakukan mutasi  itu,” pungkasnya.
(MAN)

Most Popular

To Top