Panwaslu Ancam KPU – Ambon Ekspres
Trending

Panwaslu Ancam KPU

AMBON,AE— Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Kepulauan Aru mengeluarkan surat peringatan dini kepada KPU setempat. Pasalnya,  hingga kemarin KPU Aru belum melaksanakan keputusan lembaga pengawasan itu terkait sengketa Pilkada. Surat peringatan ini telah dikeluarkan 14 September lalu dengan nomor 56/Panwas-Aru/IX/2015.

Surat ini juga telah sampai di KPU Aru, KPU Provinsi Maluku, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) ProvinsiMaluku, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Intinya, Panwaslu meminta KPU kabupaten Aru agar segera melaksanakan putusan Majelis Musyawarah dengan mengakomodir pasangan Abraham Gainau-Jafaruddin Hamu dan pasangan Obed Barends-Eliza Darakay sebagai calon bupati dan wakil bupati Aru 2015.

“Isinya, sesuai dengan dasar hukum yang ada, maka dengan ini kami sampaikan kepada KPU Aru untuk segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara Pilkada di Aru sesuai dengan keputusan Majelis Musyawarah soal penyelesaian sengketa dengan pemohon bakal calon bupati dan wakil bupati Abraham Gainau-Jafaruddin Hamu dan Obed Barends-Eliza Darakay,” ujar Ketua Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Maluku, Fadli Silawane, kepada Ambon Ekspres via seluler saat membaca isi surat tersebut, Rabu (16/9).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kata Fadli, KPU Aru wajib melaksanakan putusan Panwaslu, karena bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan aturan perundangan-undangan. Kalaupun KPU masih berpikir untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke KPU RI, maka harus disampaikan kepada Panwaslu secara resmi atau dalam konteks kelembagaan.

“Ini sikap resmi kelembagaan Panwaslu Aru menanggapi lambannya KPU Aru melaksanakan putusan tersebut. Karena itu, KPU juga menyampaikan secara kelembagaan terhadap upaya yang sedang dilakukan. Sehingga, Panwaslu dapat mengetahuinya dan mengambil sikap,” kata akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura itu.

Ketua Panwaslu Aru, Mokzen Sinamur, saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Bahkan kata dia, pihaknya akan melaporkan KPU Aru ke DKPP Perwakilan Maluku dan DKPP Republik Indonesia, 19 September nanti.

“Karena KPU Aru terkesan tidak mau melaksanakan keputusan Panwaslu. Suratnya pun sudah kami sampaikan ke KPU Provinsi, Bawaslu Maluku dan DKPP. Tanggal 19 September, rekomendasi sekaligus laporan ke DKPP perwakilan daerah dan DKPP RI. Karena KPU Aru telah mengabaikan keputusan Panwaslu,” akui Sinamur via sms, kemarin.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan yang dikonfirmasi, kemarin, mengatakan, hari ini akan dilakukan konsultasi dengan KPU RI terkait keputusan Panwaslu Aru. Keputusannya dapat diketahui Jumat (18/9). “Hari ini (kemarin-red) baru berangkat. Besok (hari ini,red) baru bisa bertemu dengan KPU RI. Jadi, hari Jumat dapat diketahui hasilnya,” singkat Toekan via sms sebelum berangkat ke Jakarta, kemarin petang. Ketua KPU Aru, Victor Sjair, saat dikonfirmasi, nomor handphonenya tidak aktif.

Parpol Optimis
Sementara itu ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provisi Maluku, Basri Damis, mengatakan, KPU wajib melaksanakan keputusan Panwaslu Aru. Pasalnya setahu dia, kasus serupa juga pernah terjadi di daerah lainnya.
“Karena putusan itu bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KPU melaksanakannya. Beberapa daerah di Indonesia juga punya kasus yang sama, dan KPU melaksanakannya. Kan kasus ini bukan saja di Maluku,” ungkap Basri yang diwawancarai via telepon.

Selaku partai pengusung pasangan Obed-Eliza, Basri optimis, KPU Aru akan melaksanakan putusan tersebut. “Tapi saya optimis putusan itu akan dilaksanakan oleh KPU Aru,” katanya.

Dikatakan, bila sikap KPU masih mengambang seperti sekarang, dapat merugikan PKB dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai pengusung, serta pasangan calon. Karenanya, dia  berharap KPU Aru segera bersikap setalah pertemuan dengan KPU RI.

“Kita berharap agar langkah ini dipercepat oleh KPU, agar dapat melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada Aru. Karena bagaimanapun bentuknya, jika KPU masih mengambang, pasti merugikan parpol dan pasangan calon. Karena calon lainnya telah melakukan kampanye dan konsolidasi,” tandasnya.

Dia mengungkapkan, PKB dan PPP sebagai mitra koalisi sudah mengambil langkah-langkah strategsi demi kemenangan Obed-Eliza. “Yang pasti PKB sebagai mitra koalisi PPP, telah mengambol langkah terkait dengan kemenangan pasangan Obed-Eliza, sambil menunggu hasil koordinasi dan konsultasi KPU aru dan KPU Maluku dengan KPU RI. Kalau hasilnya lain dari kami harapkan, baru kita ambil langkah lanjutan,” terangnya.

Seperti diberitakan Ambon Ekspres sebelumnya, Jumat (11/9) dan sabtu (12/9), Majelis Musyawarah Panwaslu Aru telah memutuskan, untuk menerima seluruh gugatan pasangan Gainau-Hamu dan pasangan Obed-Eliza. Objek gugatannya adalah surat keputusan KPU Aru SK KPU Aru nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi.

Salah satu poin dalam amar putusan Majelis Musyawarah, yakni keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. KPU berkewajiban untuk melaksanakannya. Upaya hukum lain atas putusan tersebut, apabila pemohon (pasangan calon) kalah dalam sidang sengketa Pilkada.

Sabtu (12/9), Bawaslu dan KPU provinsi Maluku telah berkonsultasi soal putusan Panwaslu Aru. Kesimpulannya, KPU Aru akan mengakomodir pasangan Abraham Gainau-Jafarudin Hamu dan Obed Barends-Eliza sebagai peserta Pilkada. Kepastian pelaksaannya belum disampaikan secara resmi oleh KPU Aru.

Hari ini, KPU Aru yang diwakili ketua KPU Victor Sjair dan divisi teknis Mus Eliza, ketua KPU Maluku Toekan, divisi hukum Samsul Rivan Kiubangun dan divisi Teknis La Alwi bertemu KPU RI. Mereka akan meminta pertimbangan dan pandangan dari KPU RI terhadap putusan Panwaslu, yang dinilai tak sesuai aturan. (TAB)

Most Popular

To Top