Besok, KPU Sahkan Gainau dan Obed – Ambon Ekspres
Trending

Besok, KPU Sahkan Gainau dan Obed

Jadi Calkada Aru

AMBON,AE— Setelah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Aru berencana menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon Abraham Gainau-Jafarudin Hamu dan Obed Barends-Elzia

Darakay, besok. Sehari setelah penetapan, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut.
Ketua Komisi pemilihan Umum provinsi Maluku, Musa Toekan, saat dhubungi Ambon Ekspres, Sabtu (19/9) mengatakan, KPU RI memerintahkan agar putusan Panwaslu tetap dilaksanakan oleh KPU Aru. Pelaksanaan putusan tersebut merupakan perintah Undang-Undang yang tak bisa diabaikan.

“Jadi, memang betul bahwa KPU pusat memerintahkan KPU Aru melaksanakan putusan Panwaslu, karena undang-undang. Keputusan ini kami nilai sudah kolektif, karena rapat dihadiri lima komisioner KPU RI,”kata Toekan.
Olehnya itu, KPU meminta Panwaslu Aru untuk mengeluarkan semacam surat keputusan sebelum penetapan pasangan Gainau dan Hamu dan pasangan Obed dan Eliza. Partai politik (Golkar dan PPP) juga diminta agar menanda tangani formulir pencalonan dan rekomendasi asli.

“Kami minta Panwaslu mengeluarkan surat bahwa paslon harus melengkapi berkas pencalonan. Selain, bila parpol mengaku ada rekomendasi asli,ya silahkan dimasukan sebelum penetapan calon. Supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,”pintahnya.

Kapan pleno penetapan dua pasangan itu dilakukan, Toekan, menagatakan, setelah KPU Aru melakukan koordinasi dengan Panwaslu.”Selasa atau Rabu setelah berkoordinasi dengan Panwaslu,”katanya.
Ketua KPU Aru mengakuinya

Anggota KPU Provinsi Maluku divisi Teknis, La Alwi, menambahkan, dalam pertemuan di kantor KPU RI, itu dihadiri anggoota KPU RI Hadar Nafis Gumay, Ida Budiarti dan Ferry Rizky Kurniansyah. KPU RI kata dia, menganggap keputusan KPU Aru terkait penetapan pasangan calon sudah sesuai dengan PKPU nomor 2/2015 tentang jadwal dan PKPU nomor 9/2015 junto PKPU 12/2015.

“Intinya menurut KPU RI, tidak adal kesalahan yang dibuat oleh KPU Aru dalam mengeluarkan keputusan itu. Akan tetapi menurut Panwaslu Aru, keputusan tersebut dibatalkan, maka KPU RI meminta agar KPU Aru harus melaksanakan putusan Panwaslu sebagaimana ditegaskan dalam UU nomor 8/2015 tentang Pilkada, pasal 144. KPU Aru tidak dapat bertindak, selain melaksanakan putusan atas perintah dan atas nama UU,”tandas Alwi.

KPU Aru maupun KPU Provinsi Maluku, tidak bertanggungjawab terhadap isi dan materi putusan Panwaslu Aru. Apabila ada pihak lain yang dirugikan atau keberatan atas pelaksaan putusan Panwaslu dengan diakomodirnya pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza, sepenuh menjadi tanggungjawab Panwaslu sebagai pihak yang membuat keputusan.

“Artinya, kalau ada pihak yang keberatan terhadap putusan Panwaslu itu, KPU tak bertanggungjawab. Yang akan dimintai tanggungjawab adalah pembuat keputusan. Kami melaksanakan putusan hanya karena atas perintah UU. Isi dan materi putusan, tanyakan kepada pihak yang mengeluarkan putusan,”jelas dia ketika ditanya tentang pemenuhan 20 persen dukungan kiursi DPRD untuk dua pasangan itu.

Soal mekanisme pelaksanaan putusan Panwaslu Aru, mantan ketua KPU kabupaten Maluku Tengah itu, memaparkan, dalam waktu dekat KPU Aru akan melaksanakan rapat pleno untuk membatalkan SK nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi. Sekaligus mengeluarkan keputusan baru yang mengakomodir Gainau-Hamu dan Obed-Eliza.

“Akan dikeluarkan juga berita acara untuk mengganti berita acara penetapan paslon terdahulu dengan berita acara perubahan. KPU Aru juga akan berkoordinasi dengan Panwaslu, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Panwaslu berdasarkan isi putusan mereka itu,”paparnya.

Sehari setelah penetapan, akan digelar pengundian nomor urut pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza. Kemudian dilanjutkan dengan penyesuaian jadwal kampanye yang pada awalnya hanya untuk dua paslon, menjadi empat paslon. Setelah penetapan jadwal, pasangan Gainau-Hamu diminta segera masukan laporan awal dana kampanye ke KPU Aru. Sedangkan untuk pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), akan dilakukan revisi peruntukannya.

“Dua pasangan baru ini (Gainau-Hamu dan Obed-Eliza), satu hari setelah penetapan, sudah harus menyampaikan laporan awal dana kampanye. Demikian juga alat peraga kampanye akan direvisi dalam, bentuk addendum kontrak APK untuk empat pasangan calon. Dan kami menilai, masih ada cukup waktu karena kampanye berlangsung hingga 5 Desember,”akunya.

Sekretaris DPW PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Sabar Ramelan, mengaku, pihaknya telah menyerahkan rekomendasi asli ke Panwaslu Aru dalam proses persidangan. ”Kita sudah serahkan rekomendasi asli kok. PPP Djan Faridz merekomendir pasangan Obed dan Eliza,”singkat Ramelan via telepon, kemarin.

Ketua Panwaslu kabupaten kepulauan Aru, Mokzeng Sinamur, mempersilahkan pihak lain selain KPU, mengajukan keberatan atau gugatan. Namun, lanjutnya, putusan yang ditetapkan 10 September, itu sudah sesuai dengan UU dan aturan lainnya.

“Silahkan saja pak, karena putusan Panwas sudah sesuai mekanisme (UU nomor 8/2015 tentang Pilkada dan Peebawaslu nomor 8/2015 dan PKPU 12/2012). Semua bukti telah memenuhi unsur persidangan (UU). Jadi kita Panwas tidak asal-asalan dalam pengambilan keputusan,”kata Sinamur.

Pengamat politik Universitas Pattimura, Jen Latuconsina menilai, putusan Panwaslu Aru menyelamatkan proses demokrasi di daerah itu.“Jadi putusan Panwaslu Aru tidak menciderai proses demokrasi. Justru sebaliknya menyembuhkan luka demokraski di kabupaten Aru. Pasalnya Gainau-Hamu yang memenuhi syarat pencalonan tapi sebelumnya tidak disahkan oleh KPU kabupaten Aru,”kata Jen.

Tidak adanya tanda tangan ketua dan sekretaris DPD Golkar Aru kubu Agung Laksono dalam dokumen syarat pencalonan, adalah benar. Namun, menurut Jen, KPU merujuk pada rekomendasi yang diberikan oleh pengurus pusat.

“Iya betul. Tapi syarat pencalonan itu, kan jika tidak ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai ditingkat kabupaten/kota, maka rujukannya adalah SK rekomendasi pencalonan yang diberikan oleh pengurus partai di tingkat pusat. Inilah yang menjadi rujukan Panwaslu Aru mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Aru bahwa pasangan Gainau-Hamu memenuhi syarat pencalonan,”jelasnya.

Seperti diketahui, pasangan Gainau dan Hamu serta Obed dan Eliza dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TSM) di Pilkada Aru. 24 Agustus, KPU Aru melalui surat keputusan nomor 29/KPTS/KPU-kab /029433676/VIII/2015, menetapkan pasangan Wellem Kurnala-Asis Goin dan pasangan Johan Gonga-Muin Sogalrey sebagai pasangan yang memenuhi syarat (MS).

Kuasa hukum pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza, pun mengajukan keberatan atas putusan KPU tersebut. Dalam musyawarah terakhir , Majelis Musyawarah Panwaslu Aru mengeluarkan keputusan dengan menerima seluruh gugatan kedua pasangan itu.

Artinya seluruh dalil keberatan yang kami ajukan dalam sengketa ini terbukti secara hukum,bahwa KPUD Aru telah keliru dalam mengambil sebuah keputusan yang mana telah menggugurkan Pemohon (Obed Barends – Eliza Lasarus Darakay) sebgai pasangan calon yang memenuhi syarat,” ujar Fahri Bachmid, Kuasa Hukum pasangan Obed-Eliza kepada Ambon Ekspres, Sabtu (19/9).

Dengan keputusan Panwaslu ini, maka objek sengketa SK KPU ARU nomor 29/Kpts/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebgai Peserta Pilkada Aru tahun 2015,Tgl 24 Agustus 2015, yakni pasangan calon Johan Gonga-Muin Sogalrey dan Wellem D Kurnala- Asis Goin, dibatalkan.

Olehnya itu, kata Bachmid, KPU harus segera melakukan rapat pleno, dan menetapkan Obed-Eliza sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Aru.

“KPUD Aru segera melakukan Pleno untuk menindaklanjuti keputusan Panwaskada tadi,dan seketika menetapkan Pemohon secara hukum sebgai pasangan yang memenuhi syarat sebgai pasangan calon dlm Pilkada Aru Tahun 2015 mendatang. Ini sesuai ketentuan norma pasal 144 ayat (1),UU nomor 1/2015 tentang Penetapan Perpu nomor 1/2014 tentang Pilkada menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 tentang pilkada,” tandasnya.

Pasal 144 ayat (1) disebutkan bahwa, Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat. ”Artinya keputusan Panwas kabupaten Aru bersifat final dan mengikat. Sehingga hal ini secara hukum bersifat ”Expresiv Verbis”dan “imperatif” serta wajib hukumnya untuk KPUD Aru segera menjalankan putusan itu,” jelasnya. (TAB)

Most Popular

To Top