Etika Wakil Rakyat Tak Elok – Ambon Ekspres
Trending

Etika Wakil Rakyat Tak Elok

AMBON,AE— Kericuhan di gedung  DPRD provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten Buru Selatan beberapa hari lalu menunjukkan,  anggota DPRD, terutama yang terlibat kericuhan  di dua gedung itu, sengaja lupa bahwa keberadaan mereka sebagai wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui cara-cara yang demokratis dan terhormat, bukan dengan perdebatan yang berakibat kericuhan. Apalagi, tanpa menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sejumlah pengamat menilai, kecenderungan kericuhan tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Terutama Badan Kehormatan (BK ) DPRD dan pemimpin partai  politik, yang kadernya terlibat kericuhan. Sebab, kejadian tersebut sangat berhubungan dengan moral dan etika  sebagai wakil rakyat.

“Saya kira begini, soal kepentingan yang kemudian menyebabkan kericuhan wakil rakyat di gedung parlemen, menunjukkan rendahnya etika politik yang santun,” kata pengamat politik dan pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Mohtar Nepa-Nepa.

Mestinya, kata Nepa-Nepa  sebagai wakil rakyat, tidak mempertontonkan etika politik yang kasar. Bila wakil rakyat saja sudah membuat kericuhan di gedung Parlemen, bagaimana dengan konstituen yang sudah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Berikutnya, kondisi itu menunjukkan pola rekruitmen yang salah oleh Partai  politik. Kedepan, partai politik harus lebih selektif dalam merekrut figur untuk diutus ke Parlemen sebagai wakil rakyat. Tidak lagi sekedar mengejar dan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, tetapi pola rekruitmen kader yang profesional, lebih diutamakan. Dan jika ada kader yang melakukan kericuhan di parlemen, maka Parpol wajib memberikan sanksi yang tegas. “Jangan karena berjuang menyampaikan aspirasi,  tetapi out putnya malah menimbulkan kericuhan. Ini yang harus dihindari oleh Parpol,” pesannya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas yang sama, Johan Tehuayo mengatakan, fenomen maraknya kericuhan di lembaga legislatif daerah,  disebabkan dinamika dalam parlemen, kadang bertentangan dengan prosedur yang diatur. Baik dalam undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) maupun Tata Tertib (tatib) dewan.

Selain itu, lanjutnya juga masih ada pengaruh budaya politik yang berorientasi pada anarkisme dan pragmatisme dalam proses-proses politik. Terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD. Sehingga, perjuangan kepentingan masyarakat yang dibicarakan oleh DPRD, selalu memunculkan perdebatan. Hal itu kerena beragamnya kepentingan dan aspirasi yang harus diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD.
“Misalnya, setiap anggota harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah pemilihannya,” kata Tehuayo.

Beragamnya kepentingan itu memang harus diselesaikan dengan jalan kompromi politik, namun kadang diwarnai perdebatan yang berujung kericuhan, karena masing-masing angggota legislatif atau fraksi mempertahankan argumentasi sesuai sikap politiknya.

Kultur politk yang masih marak dengan anarkisme mengharapkan eksistensi Badan Kehormatan (BK) DPRD dalam proses penegakkan amanat  UU MD3 dan tata tertib dewan. Etika politik di Parlemen harus ditegakkan. Kapasiatas BK harus melakukan transformasi kultur lembaga yang lebih berorientasi pada penerapan nilai-nilai demokrasi yang lebih santun dan elegan.

Sejalan dengan itu, partai politik juga harus lebih memperbaiki pola rekrutmen kader.  Selain  syarat harus memiliki kapasitas dan integritas, juga harus dilengkapi dengan ketrampilan berpolitik yang santun. Strategi politik yang lunak dalam mempengaruhi  pengambilan keputusan politik di Parlemen yang ditampilkan.

“Publik selalu berharap agar proses-proses politik di Parlemen lokal, dalam menyelesaikan berbagai masalah rakyat, harus dilakukan secara  demokratis dan dengan budaya politik yang elegan,” ujarnya.

Pembantu IV rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Nicholas Retraubun mengemukakan, kericuhan yang terjadi di gedung Parlemen,itu menjadi isyarat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih wakil untuk duduk di parlemen. Sebab, kericuhan itu juga merupakan bagian dari tidak berhati-hatinya masyarakat dalam memilih figur.  “Yang piliha mereka (anggota DPRD), kan masyarakat,” katanya.

Dimintai pendapatnya tentang penyebab kericuhan yang dilakoni para wakil rakyat itu, Retraubun mengemukakan, itu berkaitan dengan moral dan etika setiap anggota DPRD.

“Kembali pada moral dan etika anggota DPRD. Mereka sudah menjadi orang besar, harus menunjukkan pada publik bahwa mereka itu orang pintar dan juga pandai,bukan sebaliknya, mempertontonkan hal-hal yang tidak menarik,” ketusnya.
Karena itu, Retraubun sepakat, Badan Kehormatan (BK) DPRD  harus bersikap tegas. Termasuk petinggi partai politik yang kaderrnya terlibat kericuhan. Sanksi tegas harus diberikan, sebagai peringatan keras dan efek jerah bagi yang bersangkutan dan anggota DPRD lain, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.(MAN)

Most Popular

To Top