Plh Bupati Mudah Diintervensi Vanath – Ambon Ekspres
Trending

Plh Bupati Mudah Diintervensi Vanath

AMBON,AE— Sudah satu pekan lebih kursi bupati kabupaten Seram Baguan Timur ditinggalkan Abdullah Vanath. Namun, pemerintah belum menurunkan penjabat bupati di sana. Alhasil, pemerintahan di sana masih dikendalikan oleh sekretaris daerah setempat, Syarif Makmur sebagai pelaksana harian (Plh) bupati. Itu membuat pemerintahan masih dapat diatur oleh Abdullah Vanath, karena Vanath  masih punya kekuatan untuk campur tangan dalam tugas Plh.

Pengamat politik dan pemerintahan Univeristas Pattimura (Unpatti) M. Jen Latuconsina mengemukakan dampak lain dari terlalu lamanya Sekda menjabat Plh adalah terganggunya roda pemerintahan di sana.

“Sekda juga memiliki tugas utama. Bila terlalu lama menjadi Plh, pemerintahan bisa terganggu, karena Sekda harus melaksanakan tugas tambahan yang lebih besar juga sebagai Plh, selain tugas utama sebagai Sekda. Tugas pemerintahan secara umum, itu seharusnya dilaksanakan oleh kareteker (Penjabat-red),” kata Latuconsina, Minggu (20/9).

Karena itu, gubernur harus terus mendorong agar Mendagri memutuskan nama penjabat bupati SBT, dengan memilih satu nama yang diyakini dapat menjalankan tugas dengan baik. “Saya kira apa yang dilakukan oleh gubernur, sudah benar,  mengusulkan tiga nama, sesuai undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ASN, dan berbagai undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan penjabat kepala daerah,” katanya.

Selain gubernur Maluku, menurut Latuconsina DPRD kabupaten SBT, sebagai pihak yang berkepentingan  juga harus mendesak Mendagri untuk menurunkan penjabat bupati, agar Mendagri menaruh perhatian serius terhadap masalah tersebut. Terkait adanya intervensi terhadap Plh bupati, Latuconsina menampik untuk mengomentarinya. Hal itu harus didukung bukti yang terpercaya.

Pengamat politik dari Universitas yang sama Josep Ufi mengakui bila penjabat bupati terlambat diturunkan, sudah tentu  berdampak pada  melambatnya roda pemerintahan di sana. Menghambat proses-proses pengambilan keputusan  dan kebijakan yang strategsi dan implementatif, khusus terkait proses koordinasi pengawalan proses Pilkada yang fair dan akuntable. “Karena vakumnya penanggungjawab  pemerintahan daerah tersebut,” jelasnya.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Zulfikar Lestaluhu mengemukakan, gubernur harus melakukan prosure  yang positif agar Mendagri dapat segera menentukan satu dari tiga nama yang telah diusulkan, itu untuk menjadi penjabat bupati kabupaten SBT. Mendagri harus diyakinkan tentang kondisi pemerintahan di SBT bila terlalu lama dikendalikan oleh sekretaris daerah setempat, Syarif Makmur sebagai Plh bupati, dapat menghambat kelancaran proses  pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan  di sana.

“Apalagi, Plh tersebut mudah diintervensi oleh mantan bupati Abdullah Vanath dalam hal-hal tertentu terkait roda pemerintahan di sana,” katanya. (MAN)

Most Popular

To Top