Saat Jarak Tak Jadi Hambatan Mengawal Pesta Demokrasi – Ambon Ekspres
Trending

Saat Jarak Tak Jadi Hambatan Mengawal Pesta Demokrasi

Ketika jarak tidak menjadi hambatan untuk mengawal pesta demokrasi di tingkat lokal.  Kendala inilah yang dikonversi menjadi peluang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, yang rela melakukan long travel dengan melintas udara dan laut berhari-hari menuju Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilihan kepala derah (Pilkada) langsung.

Saat itu hari Minggu (13/9) tepatnya pukul 07.45.00 WIT rombongan Bawaslu Provinsi Maluku, yang dipimpinan oleh Koordinator Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Abdullah Elly, SH, MH menumpangi Pesawat Lion Air flight IW 1514 dari Bandara Pattimura-Laha menuju Bandara Mathilda Batlayeri-Saumlaki. Kurang lebih dua jam perjalanan Pesawat Lion Air itu pun mendarat dengan mulus di Bandara Srikandi Maluku Tenggarat Barat (MTB) itu.

Dari bandara rombongan ini menuju Hotel Galaxy-Saumlaki, setelah semalam menginap di Hotel Galaxy-Saumlaki besoknya Senin (14/9), rombongan Bawaslu Provinsi Maluku melanjutkan perjalanan laut dengan menumpangi KM.

Pangerango, yang rencananya akan tiba di Pelabuhan Saumlaki pada pukul 03.00 WIT, namun karena mengalami kerusakan pada salah satu mesinnya saat perjalanan dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon KM. Pangerango pun baru tiba pada pukul 17.00 WIT, dan rombongan Bawaslu bersama para penumpang, yang hendak menuju Tiakur dan kecamatan terdekat seperti Tepa, dan Kisar pun bergegas naik ke kapal milik Pelni itu pada pukul 18.00 WIT.

Selama tiga belas jam mengarungi laut akhirnya KM. Pangerango yang ditumpangi kru Bawaslu Provinsi Maluku ini menyinggahi pelabuhan Tepa pada subuh dini hari. Perjalanan selanjutnya menuju Tiakur, dengan terlebih dahulu melewati Pulau Luang, dan Pulau Lakor pada siang hari. Perjalanan itu serasa lama, dan membonsankan bagi mereka yang baru melakukan perjalanan laut melintasi kawasan MBD. Ini ditambah dengan jalannya kapal yang lambat, dan pendingin rungan pada dek kapal yang tidak berfungsi.

Sepanjang perjalanan menuju Tiakur rombongan Bawaslu Provinsi Maluku pun menumpahkan unek-unek mereka bahwa, betapa susahnya transportasi dari Ambon menuju Tiakur ibukota Kabupaten MBD.

Bagi mereka transportasi menuju Jakarta lebih mudah ketimbang transportasi dari Ambon menuju Tiakur. Untuk ke Jakarta dari Ambon tidak hanya mengandalkan transportasi laut, tapi juga transportasi udara yang mudah didapat.

Lain halnya dari Ambon ke Tiakur hanya mengandalkan transpotrasi laut, dimana untuk mencapai Tiakur dari Ambon memakan waktu seminggu, sementara transportasi udara dari Ambon ke Tiakur belum ada, karena Bandara Josina Adriana Imsula Orno di Dusun Siota-Tiakur belum difungsikan. Bagi mereka tidak-lah salah jika masyarakat Kabupaten MBD selalu mengeluhkan susahnya perjalanan dari Ambon menuju Kabupaten MBD kepada pemerintah Provinsi Maluku.

Kurang lebih tiga belas jam mengarungi laut dari Tepa, KM. Pangerango yang ditumpangi kru Bawaslu Provinsi Maluku itu mulai berlayar mendekati Pulau Moa. Dari sisi kiri kapal nampak Gunung Kerbau yang menguning kering, dan menjulang mencapai 1000 meter dari permukaan laut (mdpl), yang menyerupai bukit dalam film serial anak Teletubbies.

Kawasan gunung ini menjadi sumber pakan abadi bagi Kerbau Moa binatang ternak khas Pulau Moa milik warga Desa Klis, Tounwawan, dan Desa Siota. Pasalnya di sekitar Gunung Kerbau terdapat hamparan Padang rumput luas. Sehingga masyarakat desa setempat tidak bersusah payah, untuk mencarikan pakan bagi Kerbau Moa mereka.

Dari perjalanan laut yang panjang itu, KM.Pangerango yang ditumpangi kru Bawaslu Provinsi Maluku tiba di Pelabuhan Kaiwatu-Tiakur pada pukul 17.00 WIT. Seperti sudah diduga Pelabuhan Kaiwatu-Tiakur tidak terlampau ramai seramai pelabuhan yang ada pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku. Di dekat pelabuhan ini tidak ada terminal kendaraan umum, tidak ada rumah makan, dan tidak ada pertokoan, yang nampak hanyalah rumah-rumah penduduk. Bahkan angkutan umum untuk melayani para penumpang juga tidak ada, yang ada hanya ojek yang digunakan untuk mengangkut para penumpang, dengan tarif mahal.

Saat rombongan Bawaslu Provinsi Maluku dijemput dengan mobil oleh Hairweles Tanpati salah seorang anggota Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten MBD di dermaga Kaiwatu-Tiakur, untuk menuju tempat sosialisasi pengawasan partsipatif di Balai Desa Kaiwatu, disepanjang jalan tanah yang belum beraspal itu nampak kawanan Kerbau Moa, binatang ternak khas Pulau Moa tengah ditambatkan pada batang-batang pohon kelapa, yang siap untuk dikapalkan keluar pulau ini oleh pembelinya. Selain itu, disana-sini juga nampak debu berterbangan disepanjang jalan, rupanya alam Pulau Moa menunjukan tanda-tanda musim kemarau akan tiba.

Ditengah suasana Tiakur sebagai ibukota Kabuaten MBD yang sedang berbenah itu, pada Desember 2015 mendatang Kabupaten MBD akan melaksanakan Pilkada langsung, untuk memilih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Guna memaksimalkan kualitas Pilkada langsung di Kabupaten MBD, maka Bawaslu Provinsi Maluku memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kualitas pesta demokrasi lokal di kabupaten baru itu, dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada langsung kepada para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku ini dilakukan di Balai Desa Kaiwatu Kabupaten MBD, pada Senin (14/09) pekan lalu. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten MBD Drs. Joseph Domlay. Dalam sambutan Bupati Kabupaten MBD Barnabas N. Orno, yang dibacakan Sekda MBD bahwa, “tugas Panwaslu semakin kompleks dan sangat berat dalam melaksanakan tugas pengawasannya, karena berhadapan dengan pendukung-pendukung pasangan calon. Apabila salah dalam mengambil keputusan penyelesaian sengketa maka akan dapat kecaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” paparnya.

Dalam kesempatan sosialisasi pilkada langsung ini, Koordinator Organissi dan SDM Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Elly, SH, MH, mengatakan bahwa, sosialisasi pengawasan partisipatif ini adalah sebagai media pendidikan politik bagi seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten MBD. Selain itu,  sosialisasi dimaksud sebagai upaya untuk dapat melibatkan anggota atau kelompok masyarakat secara luas untuk menjadi pengawas secara mandiri.

Antusiasme para peserta dalam acara sosialisasi ini cukup besar. Hal ini nampak dari pertanyaan seputar masalah teknis Pilkada langsung kepada para pembicara sosialiasasi pengawasan partisipatif, seperti,  pemilih yang terdaftar pada dua tempat, penanganan kasus sengketa pilkada yang terkendala letak geografis, daftar pemilih tetap, pemasangan atribut kampanye, netralitas pegawai, mekanisme pelaporan pelanggaran Pilkada, sampai dengan hak-hak para pemilih cacat, yang perlu direalisasikan dalam pilkada langsung.

Kondisi ini menunjukan keinginan besar masyarakat MBD untuk melaksanakan Pilkada langsung sesuai prosedurnya dan berkualitas.  Diluar itu, meskipun jarak yang jauh namun akhirnya tugas untuk mentransfer pengetahuan tentang Pilkada langsung melalui sosialisasi pengawasan partisipatif kepada para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda bisa direalisasikan dengan baik oleh rombongan Bawaslu Provinsi Maluku. Sehingga perjalanan yang jauh dan melelahkan dari Ambon menuju Saumlaki, Tepa, dan Tiakur maupun perjalanan kembali ke Ambon yang berawal dari Tiakur, Tepa, dan Saumlaki menuai hasil yang positif, yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di tanah kalwedo itu.(***)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!