KPU Aru Pilih Diam Dulu – Ambon Ekspres
Trending

KPU Aru Pilih Diam Dulu

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, hingga kemarin belum melaksanakan putusan Panwaslu Aru. Bahkan, koordinasi yang merupakan salah satu poin perintah dari KPU pusat juga belum dilakukan. Besok, Panwaslu kembali memberikan peringatan kepada lembaga penyelenggaraa teknis Pilkada itu.

Ketua Panwaslu Aru, Mokzeng Sinamur, saat dikonfirmasi via sms, Senin (21/9), mengaku, hingga sore kemarin, KPU Aru belum berkoordinasi secara lisan maupun tertulis. Padahal, Panwaslu kata dia, sedang menunggu tindaklanjut dari KPU soal putusan yang telah ditetapkan.

“Iya. Sampai saat ini secara kelembagaan, belum ada koordinasi apapun dengan Panwaslu. Baik lisan maupun tulisan. Kan KPU sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Maluku dan KPU pusat,”kata Sinamur.

Sinamur menegaskan, hari ini, Panwaslu secara kelembagaan memberikan peringatan keras untuk kedua kalinya kepada KPU. Melalui surat peringatan itu, Panwaslu akan menanyakan komitmen KPU Aru dalam melaksanakan putusan Panwaslu. Salah satunya, melakukan pleno penetapan Abraham Gainau-Jafarudin Hamu dan Obed Barnds-Eliza Darakay sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, sekaligus pembatalan surat keputusan nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi.

“Besok (hari ini-red) peringatan kedua sekaligus menanyakan kepada KPU, apakah mau melaksanakan putusan atau tidak. Jawaban dari KPU secara tertulis baru kita tindaklanjuti seperti apa,”katanya.

Seperti diberitakan, Majelis Musyawarah Panwaslu Aru telah memutuskan, untuk menerima seluruh gugatan pasangan Gainau-Hamu dan pasangan Obed-Eliza. Objek gugatannya adalah surat keputusan KPU Aru SK KPU Aru nomor 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi.

Salah satu poin dalam amar putusan Majelis Musyawarah, yakni keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. KPU berkewajiban untuk melaksanakannya. Tapi KPU berdalih, putusan itu cacat hukum.

Meresponi putusan tersebut, Jumat (18/9) telah berkonsultasi dengan KPU Pusat. Tujuannya, untuk meminta petunjuk terhadap pelaksanaan putusan Panwaslu Aru. Sebelumnya, KPU Aru dan KPU Maluku telah berkonsultasi dengan Bawaslu Maluku.

Hasilnya, KPU tetap melaksanakan putusan tersebut, karena perintah undang-undang nomor 1 tahun 2015 junto Undang-Undang nomor 8/2015 tentang Pilkada. Pasal 144 disebutkan, keputusan Panwaslu bersifat final dan mengikat untuk KPU.

Namun hingga kemarin, ketua KPU Aru, Victor Sjair, enggan  menjawab pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi soal kepastian rapat pleno penetapan pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza sebagai pasangan bupati dan wakil bupati. Pertanyaan yang disampaikan via sms, juga tak ditanggapi.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan, yang coba dikonfirmasi mengaku, pleno akan dilakukan Selasa atau Rabu besok.”Selasa atau Rabu kan,”singkat Toekan via sms, kemarin. Sementara anggota KPU Maluku lainnya, yakni Samsul Rivan Kubangun, ketua divisi hukum dan La Alwi ketua divisi teknis, tak menjawab sms hingga berita ini naik cetak.

Wakil sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Piet Manuputty, tak kuatir dengan sikap KPU Aru yang hingga kemarin belum melaksanakan putusan Panwaslu. Kendati demikian, putusan Panwaslu pasti dipatuhi oleh KPU Aru.
“Terkait sikap KPU Aru, itu tinggal menunggu waktu saja. Pasangan Abraham Gainau-Jafarudin Hamu, pasti diakomodir. Ini perintah UU dan KPU RI, maka harus dipatuhi dan diamankan,”kata Manuputty.

Seperti diketahui, Gainau-Hamu dan Obed-Eliza merupakan calon bupati dan wakil bupati Aru yang digugurkan karena tidak memenuhi syarat 20 persen dukungan kursi DPRD maupun 25 persen suara pemilu. Gainau-Hamu diusung Golkar (1 kursi) dan Partai Gerindra (4 kursi).

Namun, saat verifikasi berkas, KPU Aru menemukan dokumen B1-KWK dari partai Golkar versi Agung Laksono, yang tidak ditandatangani ketua dan sekretaris DPD Golkar Aru hingga batas akhir perbaikan berkas 7 Agustus. Pasangan ini pun dinyatakan tak lolos administrasi.

Sedangkan pasangan Obed-Eliza diusung PKB (3 kursi) dan PPP (2 kursi). Dalam tahapan verifikasi, KPU Aru menemukan rekomendasi hasil scan dari PPP kubu Djan Faridz. Untuk memastikannya, KPU Aru, KPU Maluku dan Panwaslu Aru melakukan klarifiaksi ke DPP PPP Djan Faridz.

Hasilnya, PPP hasil Muktamar Jakarta, itu mengakui rekomendasi justeru diberikan kepada pasangan Gainau-Hamu, bukan Obed-Eliza. Sementara rekomendasi PPP kubu Rohamurmuziy diakui asli. KPU Aru pun menggugurkan pasangan ini, karena dua kubu PPP yang merupakan partai bersengketa memberikan rekomendasi kepada pasangan yang berbeda. Ini sesuai dengan amanat Peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015 tentang pencalonan.

Melalui tim kuasa hukum masing-masing, dua pasangan ini menggugat keputusan KPU Aru 29/KPTS/KPU-Kab/029433676/VIII/2015 tangggal 24 Agustus tentang penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi. 10 September, Majelis Musyawarah sengketa Pilkada memutuskan, menerima semua keberatan dua pasangan itu.(TAB)

Most Popular

To Top