Penataan Terminal Mardika Harus Maksimal – Ambon Ekspres
Amboina

Penataan Terminal Mardika Harus Maksimal

AMBON, AE.—Usulan pembongkaran pagar terminal Mardika Ambon dinilai perlu dievaluasi Pemkot Ambon. Mengingat keluhan para pengusaha atau pemilik ruko yang merasa dirugikan dengan adanya pagar terminal dan aktivitas pedagang didalam terminal tersebut.

Perlu ada kebijakan pemerintah untuk bisa mengatur dan menata kembali para pedagang dengan baik, tanpa perlu melakukan pembongkaran.

Hingga kini, penataan terminal Mardika belum terlihat maksimal. Banyak pedagang yang masih diperbolehkan berjualan di area terminal. Akibatnya para pengusaha ruko merasa keberatan dan menginginkan agar pagar terminal tersebut bisa dibongkar.

Karena dinilai sebagai penghalang terhadap pemasukan mereka. Sementara pajak yang dibayarkan kepada pemerintah cukup besar.

Namun sebagian wakil rakyat menilai pembongkaran pagar tersebut tidak perlu dilakukan. Karena bukan menjadi penghalang terhadap pemasukan para pengusaha tersebut. Tetapi, perlu dilakukan penertiban bagi para pedagang yang berjualan secara liar di area terminal.

“Tidak perlu ada pembongkaran pagar terminal. Itu didirikan sebagai pembatas antara terminal dengan ruko. Tetapi para pedagang di dalam terminal ini yang perlu diatur. Perlu ada penetapan jadwal yang tepat, agar tidak menghalangi usaha yang lain,” ungkap Wakil Ketua DPRD Ambon Husen Toisuta kepada wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (21/9).

Politisi senior Golkar ini menilai, jika pemerintah bisa menyesuaikan jadwal bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan didalam terminal, maka para pedagang atau pemilik ruko juga tidak merasa dirugikan. Sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran pagar.

“Kita tidak setuju untuk pembongkaran pagar tetapi perlu diatur jadwal pedagang. Kan selama ini pedagang dibiarkan berjualan didalam terminal dan ada retribusi yang diwajibkan bagi mereka.

Pemerintah harus melihat ini secara serius dengan memperbolehkan mereka berjualan di waktu jelang malam hari. Mungkin jam 6 baru dibolehkan berjualan,” saran Toisuta.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Ambon, Jusuf Latumeten menambahkan, pembongkaran pagar terminal bukanlah solusi untuk menjawab permasalahan pajak yang dikeluarkan pemilik ruko. Tetapi butuh peran pemerintah yang lebih serius untuk menyikapi hal ini. Mulai dari penertiban para lapak hingga penataan angkutan kota (angkot) trayek Nusaniwe yang masih ditempatkan diluar terminal.

“Jadi ini hanya akal-akalan saja. Yang menjadi penghambat bukanlah soal pagar tetapi penataan para pedagang yang belum maksimal. Seharusnya pemerintah menata para pedagang dengan baik. Bila perlu penertiban secara maksimal tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Menurutnya, soal pajak maupun pemasukan asli daerah (PAD) adalah tupoksi Komisi II DPRD Ambon. Sehingga usulan pembongkaran pagar karena pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak sesuai dengan penghasilan bukanlah langkah konkrit.

Melainkan akan mempersulit kondisi terminal Mardika kedepan. “Untuk melakukan penertiban harus melakukan proses tindakan penertiban yang efektif. Jika ingin tertib maka lakukan penertiban secara keseluruhan. Kan selama ini ada pembiaran dari Pemkot Ambon. Karena ada retribusi yang dibebankan bagi mereka,” bebernya. (ISL)

Most Popular

To Top