Ratusan PNS Ancam Gugat Sekda SBT – Ambon Ekspres
Trending

Ratusan PNS Ancam Gugat Sekda SBT

Soal SK Mutasi

AMBON,AE— Sekitar 300 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Seram Bagian Timur mengancam, mengguggat dan melaporkan Syarif Makmur, sekretaris daerah setempat. Mereka menilai, mutasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat tidak rasional.

Para PNS itu terdiri dari 121 guru, dan sisahnya merupakan pegawai pada  lembaga teknis Pemkab SBT. Semuanya bertugas di Bula, ibu kota Kabupaten SBT. Dari jumlah itu, 90 persen dimutasikan ke daerah-daerah terpencil.

Menurut mereka, terdapat keganjilan soal SK tersebut. Salah satunya, ada SK yang dikeluarkan kepada sebagian pegawai dua kali dalam rentan waktu satu minggu. Selain itu, SK tersebut kendati telah ditandatangani oleh bupati Abdullah Vanath tanggal 28 Agustus, namun baru dibagikan pekan kemarin.

“SK mutasi saya, ditandatangani oleh mantan bupati Abdullah Vanath tanggal 28 Agustus, tapi baru dipanggil untuk menerimanya tanggal 16 September. Kemudian tanggal 19 September sudah ada SK baru lagi. Jadi dalam seminggu, dua kali saya dimutasikan,” ungkap Samsul H Rumra kepada Ambon Ekspres via telepon, Senin (21/9).

Rumra merupakan sekretaris Dinas Ketenagkerjaan dan Transmigrasi (Nakertas) kabupaten SBT dengan golongan IV B. Rumra dan beberapa temannya dimutasikan ke sekretariat pemda SBT.

Sementara dari unsur guru, kebanyakan dimutasikan ke daerah-daerah terpencil dengan tempat tugas tidak sesuai dengan golongan dan kepangkatan mereka. Ini dialami Ali Daeang. ”Jabatan saya sebagai salah satu kepala bidang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula dengan dolongan IV A. Saya juga lulusan magister kesehatan, tapi justru dimutasikan sebagai tata usaha di Puskesmas Siwalalat. Saya dan teman-teman PNS lainnya, menilai ada hal-hal yang cacat hukum dalam SK mutasi ini,” kata Daeng.

Udin Kilwouw, salah satu pegawai yang juga dimutasikan mengaku,  istrinya juga dimutasikan. Anehnya, SK untuk istrinya, dikeluarkan sebanyak dua kali dengan tanggal yang berbeda-beda. “Jadi tanggal 15 September, itu sudah ada SK. Eh, tadi (kemarin-red) ada lagi SK baru dengan tanggal 21 September. Selain istri saya, guru-guru lainnya juga dimutasikan ke daerah terpencil,”katanya.

Rumra mengungkapkan, sesuai isu SK, pemerintah daerah menilai para PNS itu telah melanggar Undang-Undang nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Namun, dia mempertanyakan pertimbangan kedisiplinan tersebut.

“Kalaupun menyangkut ketidakdisiplinan, seperti bagaimana bentuknya? Soal larangan terlibat dalam Pilkada? memang saat kampanye damai itu, kami ada. Tapi kami menilai itu hura-hura saja dalam pilkada, dan saat kami mengambil posisi sebagai masyarakat,”tegasnya.

Di saat yang sama ketika kampanye damai, ada PNS lain yang bahkan menjadi pembicara kandidat tertentu. Namun, tidak ada tindakan tegas dari pemkab SBT, berupa mutasi.

“Ini yang bikin kami heran. Kenapa PNS yang secara terang-terangan berada di panggung bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Sus-Goo (Sitti Umuriah Suruwaky-Sjaifudin Goo) tertentu, tidak dimutasikan? Kami menilai, mutasi ini sangat politis,” akunya.

Olehnya itu, kata Rumra, ratusan PNS tersebut akan mengajukan gugatan terhadap SK mutasi dan meminta penjelasan dari ke Sekda SBT, Syarif Makmur. Kalaupun tidak ada respon positif, akan dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Gubernur Provinsi Maluku, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) wilayah Indonesia Timur di Makassar, BKN Pusat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Presiden Republik Indonesia.

“Kami akan gugat ke Sekda, dalam posisinya sebagai kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kalau pun mentok, akan kami lanjutkan ke PTUN. Selanjutnya  kami sampaikan ke gubernur Maluku, BKN Makassar, BKN Pusat, Mendagri, Menpan RB dan pak Joko Widodo,” tegasnya.
(TAB)

Most Popular

To Top