Ratusan PNS Berontak di SBT – Ambon Ekspres
Trending

Ratusan PNS Berontak di SBT

Ruang Plh Bupati Disegel

AMBON,AE— Sekitar 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten Seram Bagian Timur, melakukan unjuk rasa di kantor bupati, Rabu (23/9). Tak hanya menyampaikan tuntutan, mereka juga membakar surat keputusan mutasi ratusan PNS yang dinilai tidak sesuai aturan. Mereka juga menyegel ruang pelaksana harian bupati.

njuk rasa dimulai di kantor Bupati SBT, jalan Ampera, kota Bula sekitar pukul 09.00 wit. Aksi tanpa pengawalan ketat dari aparat kepolisian itu, membuat massa pendemo masuk ke dalam kantor bupati lantai I. Massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Penyelamat PNS kabupaten SBT, itu ingin bertemu langsung dengan Pelaksana Harian (Plh) bupati yang juga sekretraris daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur.

Sayang, saat itu Syarif Makmur tidak berada di tempat. Ia dikabarkan sedang keluar daerah. Emosi pendemo pun meninggi. Sekitar pukul 10.30 wit, pendemo nekat membakar salinan SK mutasi dan nonjob PNS tersebut. Selain itu, mereka juga menyegel ruangan Syarif dengan kayu ukuran 5 x 7 centimeter.

“Pembakaran SK dilakukan di dalam kantor bupati, sebagai simbol kekecewaan kami terhadap mantan bupati SBT, Abdullah Vanath. Pasalnya, SK yang dikeluarkan dengan alasan indisipliner, tidak sesuai dengan aturan,” kata salah satu pendemo, Rus Rumain, saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon dari Ambon, Kamis (24/9).

Selain kantor bupati, para pendemo juga berorasi di kantor Dinas Keuangan dan menyegel pintu masuk kantor Badan Kepegawai Daerah (BKD) di desa Sesar, Kecamatan Bula Barat. Namun, pada malam harinya, dikabarkan segel tersebut telah dibuka oleh sekelompok orang.

Seusai berorasi di kantor Bupati, pendemo menyerahkan tuntutan sikap yang diterima oleh Asisten II, Bahtiar Rengifuryaan. Ada dua poin penting dalam tuntutan tersebut, yakni,  pertama, menuntut agar SK-SK tersebut segera dibatalkan. Kedua, meminta kepala dinas keuangan agar tidak melakukan pemindahan gaji berdasarkan SK mutasi.

Wakil ketua Forum Solidaritas Penyelamat PNS kabupaten SBT, Kamarudin Kilwouw, menduga tanda tangan mantan bupati, Abddullah Vanath dalam SK itu, discan. Selain itu, SK-SK tersebut diberikan setelah Vanath tak lagi memimpin.

“Yang kami persoalkan adalah, kenapa SK-SK itu diberikan kepada kami saat bupati selesai masa jabatan. Selain itu, kami mencurigai, tanda tangan di dalam SK-SK tersebut, adalah hasil scan,” ujar Kamarudin.

Kamarudin merupakan kepala UPTD Pendidikan kecamatan Bula. Sesuai SK dikeluarkan, ia dimutasikan di SMA Negeri 4 Pulau Gorom, di Amar Sekaru sebagai guru biasa.

Selain tandatangan Vanath yang diduga hasil scan, di dalam SK-SK tersebut juga tidak ada tembusan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Makassar, Dinas Keuangan, dan lembaga serta pejabat berwenang lainnya. Olehnya itu, kata dia, forum menaruh curiga terhadap BKD SBT, khususnya bidang mutasi karena memiliki kewenangan dalam penerbitan SK mutasi.

“Yang jelas, kami curigai adalah kemungkinan dari BKD di bagian kepala bidang mutasi. Pasalnya, dalam setiap SK pasti ada paraf dari kepala BKD. Tapi SK yang kami terima, tidak ada paraf. Selain itu, juga tidak ada tembusan,” bebernya.

Kalaupun SK dengan nomor 429.1 tahun 2015 tersebut benar adanya diteken oleh mantan bupati, kata dia, tetap saja salah dari aspek waktu. Pasalnya, SK-SK mutasi tersebut ditandatangani sekitar 25 Agustus 2015 atau diatas ketentuan Menteri Dalam Negeri melalui edaran nomor 800-5335-SY tentang pelaksanaan mutasi menjelang pilkada.

Satu poin dari edaran itu, disebutkan bahwa mempedomani pasal 3 ayat 1 dan 2 UU 43 tahun 1999 dan UU lainnya, maka untuk menjaga netralitas dan independensi PNS dalam penyelenggaraan Pilkada, agar kepala daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural jelang enam bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada.

“Makanya, kami berharap agar SK-SK itu dibatalkan.  Karena SK yang dikeluarkan atau diterbitkan diatas tanggal 10 April, tidak diperbolehkan. SK-SK itu harus dibatalkan,” katanya.

Olehnya itu, akui dia, hingga kemarin, seluruh PNS masih bertugas ditempat mutasi mereka masing-masing.”Kami menyatakan sikap untuk menolak SK-SK tersebut. Maka secara otomatis, kami tidak akan ke tempat tugas sesuai SK mutasi,” tegasnya.

Berlebihan
Sementara itu, pengamat Universitas Pattimura, Mohtar Nepa-Nepa, menilai mutasi PNS dilingkup pemerintahan daerah SBT itu dapat menimbulkan kegaduhan. Kendati mutasi menjadi hal yang lumrah, namun dinilai terlampau banyak dalam waktu yang relatif singkat.

“Sebetulnya, mutasi dalam lingkup pemerintahan merupakan hal yang lumrah untuk penyegaran dan dan regenerasi. Tapi fenomena di SBT yang memutasikan pegawainya dalam jumlah banyak itu, pasti menimbulkan kegaduhan dan memicu amarah. Apalagi mutasi tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,”kata Mohtar.

Dampaknya, kata Mohtar, akan mengganggu pengelolaan pemerintahan daerah. Selain itu, dapat menimbulkan gesekan kepentingan politik dalam birokrasi. “Berikutnya, akan terjadi gesekan kepentingan politik dalam birokrasi, karena telah dipolitisasi. Sehingga pada fase berikutnya atau setelah pemilihan 9 Desember, kemungkinan bisa terjadi lagi gelombang mutasi pegawai karena tingginya tensi politik,” tuturnya.

Pengamat lainnya, Jen Latuconsina, menilai, untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan , para PNS harus tetap netral selama pelaksanaan Pilkada. Yang terpenting, adalah netralitas dari pelaksana harian bupati.

“Yang terpenting adalah netralitas PNS di SBT untuk tidak berpihak mendukung salah satu calon bupati dan calon wakil bupati. Berikutnya, netralitas pelaksana harian bupati untuk tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu, sehingga tidak berdampak pada sikap anarkis PNS,”kata Jen.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!