KPUD Menyerang, PKS-Gerindra Menantang – Ambon Ekspres
Trending

KPUD Menyerang, PKS-Gerindra Menantang

Terkait Pilkada Burse

AMBON,AE— Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menilai, sikap acuh dari Partai Gerindra dan PKS dengan tidak mengajukan calon pengganti Hakim Fatsey, adalah by desain ( direncanakan). Namun dua partai pengusung Fatsey yang baru saja meninggal dunia ini, balik bingung dengan sikap KPUD.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan, kepada Ambon Ekspres, Kamis (24/9), mengatakan, perlu adanya kebijakan politik dan hukum dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk putusan Mahkamah Konstitusi maupun Peraturan Pengganti Undang-Undang oleh presiden agar Pilkada tidak ditunda.

Menurut dia, kewajiban parpol untuk mengajukan pengganti calon yang berhalangan tetap, adalah perintah UU. Karena itu, dia menilai, bila parpol tak mau mengajukan pengganti, itu termasuk by desain atau diatur sebelumnya.

“Karena ini perintah UU. Ini kan musibah, maka harusnya parpol mengajukan pengganti. Kalau tidak mengajukan, maka itu namanya by desain atau sudah diatur. Olehnya itu, KPU berharap ada niat baik dari Gerindra dan PKS untuk ajukan pengganti. Tapi, tidak ada sangsi juga buat mereka jika tak mengajukan,”ungkapnya

Karena itu, perlunya kebijakan politik dari pempus, karena di dalam Undang-Undang nomor 8/2015 tentang Pilkada maupun Peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU 12/2015 tentang pencalonan, tidak diatur soal sanksi kepada parpol tak mau mengajukan calon pengganti kala terjadi halangan tetap.

“Mudah-mudahan saja ada political will dari pempus soal putusan baru. Mungkin melalui MK (Mahkamah Konstitusi) atau perpu Presiden, yang menerangkan kurang lebih bahwa Pilkada Bursel tetap berjalan. Pasalnya di dalam undang-undang tidak diatur soal sangsi kepada parpol,” ungkap Toekan, saat ditanya soal nasib Pilkada Bursel setelah Hakim Fatsey, satu dari dua calon bupati itu meninggal dunia.

Seperti diketahui, Pilkada Bursel 2015 hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Tagop Soulisa-Ayub Saleky dan Hakim Fatsey-Anthon Lesnusa. Namun, dalam tahapan kampanye, Fatsey meninggal dunia 15 September 2015.

Fatsey-Lesnussa diusung Partai Gerakan Indonesia Raya dan Pertai Keadilan Sejahtera. Sesuai PKPU nomor 12/2015, Parpol pengusung bisa kembali mengajukan calon pengganti. Mekanismenya, keluarga almarhum melalui parpol atau tim, memasukan surat keterangan kematian dari lurah atau camat ke KPUD.

Setelah menerima surat tersebut, lembaga penyelenggara pemilu itu membuka pendaftaran selama tiga hari. Jika dalam waktu tiga hari itu belum ada calon pengganti, KPU akan menambah masa untuk hari berikutnya. Kalapun tetap tidak ada, KPU menunda tahapan selama tiga hari lagi untuk melakukan sosialisasi.

Namun, hingga kemarin, Partai Gerindra dan PKS belum mengajukan calon pengganti Fatsey. Alasannya, dalam waktu yang relatif singkat, tidak mungkin didapatkan pengganti Fatsey. Apalagi dengan kualifikasi elektabilitas dan kualitas yang setara. Selain itu, Gerindra dan PKS juga tak ingin kalah.

“Pengganti almarhum (Fatsey) belum diajukan. Kalau memang selama pembukaan pendaftaran tidak ada calon yang didaftar, KPU akan berkoordinasi dengan KPU RI. Jadi, kami belum bicara soal Pilkada Bursel ditunda atau tidak,” akunya.

Menurutnya, terjadi kekosongan hukum dalam PKPU. Pertama, tidak ada penegasan berupa sangsi kepada parpol jika tidak mengusulkan calon pengganti dalam konteks calkada meninggal dunia. Kedua, harus ada penyamarataan tentang calon yang berhalangan tetap secara normal (mengundurkan diri) dan yang meninggal dunia.

“Harus ada sanksi dalam konteks ini. Kemudian misalnya, kekurangan calon lebih dari satu dalam keadaan normal, itu kan parpol dilarang menarik dukungan. Tapi kalau keadaannya seperti, kan ada kekosongan hukum,”paparnya.

Sanksi terhadap parpol pengusung jika tidak mengajukan calon pengganti, sebut dia, bisa berupa larangan mengikuti pilkada berikutnya. Selain itu, harus ada pasal dalam UU maupun PKPU yang menerangkan, bahwa jika ada calon yang berhalangan tetap, Pilkada tetap dilaksanakan. “Harusnya diatur juga, bahwa kalau parpol tak ajukan pengganti, maka tidak bisa mengikuti Pilkada berikutnya. Atau jika berhalangan tetap, Pilkada tetap diselenggarakan,” ungkapnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Maluku, Suhfi Majid memaparkan, dari awal Gerindra dan PKS ingin Pilkada Bursel berjalan sukses. Di sisi lain, parpol pengusung juga menginginkan kemenangan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi lokal itu. “Sukses Pilkada adalah komitmen Gerindra dan PKS sejak awal dengan mengusung almarhum Hakim Fatsey dan Anton Lesnussa,”kata Suhfi via sms, Jumat (25/9).

Untuk meraih kemenangan, kata Suhfi, penetapan pasangan calon harus mempertimbangan variabel penentu. Diantaranya, tingkat keterkenalan calon, elektabilitas, aksesibilitas, tingkat penerimaan, dan komitmen membangun kabupaten Bursel. Institusi partai memiliki alat ukur analisis, karena penetapan calkada tidak dilakukan asal-asalan.

“Maka, sejak awal pasangan Hakim-Anton direkomendasikan. Dan mereka telah bekerja sangat serius. Bahwa almarhum Hakim wafat, itu diluar kendali kita semua. Tapi menggantikan beliau dalam waktu 3 hari, bukan pekerjaan mudah. Lucu kan, jika menetapkan pasangan pengganti dalam waktu 3 hari. Ini bukan memilih ketua RT. Ini memilih bupati dan wakil bupati,”tandas anggota DPRD dapil Seram Bagian Barat itu.

Suhfi menambahkan, PKPU nomor 9/2012 tentang pencalonan juga memberikan ruang bagi parpol untuk berinteraksi secara serius untuk menetapkan calon pengganti. Ketua komisi D itu juga menolak jika ada dugaan by desain Gerindra dan PKS tidak diusungnya pengganti Fatsey.

“Gak ada itu by desain. Dalam proses pilkada, ada keputusan strategis yang harus didalami oleh institusi parpol. Keputusan lahir dengan sejumlah parameter yang terukur. Itu sikap politik dan biasa-biasa. Tak harus diinterpretasi berlebihan,”tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan tidak ada desain politik dalam bentuk apapun. Di dalam PKPU, kata dia, sudah diatur secara jelas tentang pasangan calon yang berhalangan tetap.

“Tidak ada yang salah dengan desain politik Gerindra dan PKS untuk Pilkada Bursel. Peraturan KPU nomor 9/2015 junto PKPU nomor 12/2015, telah mengatur secara jelas, bahwa jika ada calon atau pasangan calon berhalangan tetap akibat meninggal dunia atau karena alasan tidak melaksanakan secara parmanen,”kata Hendrik saat dihubungi via sms.

Dengan demikian, kata Hendrik, KPU kabupaten Bursel tak perlu memaksakan kehendak agar Pilkada tetap berjalan tahun ini. Dia menjelaskan, dalam konteks Pilkada Bursel, karena meninggalnya calon bupati yang diusung Gerindra dan PKS, dan jika kedua parpol itu tidak mengajukan calon pengganti, dan karena hanya ada satu calon, maka KPU harus menunda Pilkada hingga Pilkada serentak berikutnya, yakni tahun 2017.

“KPU kabupaten Bursel semestinya melakukan apa saja yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan tidak memaksakan kehendaknya agar Pemilukada harus berlangsung tahun ini. Apa yang dilakukan oleh Gerindra dan PKS sudah benar dan dalam koridor hukum yang berlaku saat ini,”tandas mantan calon wakil gubernur Maluku itu. (TAB)

Most Popular

To Top