Maluku Butuh Pusat Pertumbuhan Baru – Ambon Ekspres
Trending

Maluku Butuh Pusat Pertumbuhan Baru

AMBON, AE— Pemerintah daerah sudah harus membangun pusat perekonomian baru di daerah-daerah lain di Maluku, selain kota Ambon. Sebab, kota Ambon yang selama ini dijadikan pusat aktivitas perekonomian  di Maluku akan kehabisan daya tampung. Konsep pembanguan berwawasan gugus pulau yang dicanangkan pemerintahan Said Assagaff- Zeth Sahuburua dinilai dapat menjadi solusi tepat.

Selain karena menjadi pusat perekonomian, kota Ambon yang saat ini kian padat oleh jumlah penduduk serta bangunan ini dinilai juga akibat kurang baiknya penataan ruang perkotaan oleh pemerintah. Terutama penataan pembangunan dan pemukiman warga.

Karena itu, pengamat ekonomi Universitas Pattimura (Unpatti) Teddy Ch Leasiwal berpendapat, membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah lain merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi pemerintah. ”Untuk mengurangi beban kota Ambon, khususnya dari tingkat kepadatan penduduk,” kata Leasiwal, Jumat (25/9).

Selain itu, pemerintah harus menetapkan beberapa daerah sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi di Maluku, selain kota Ambon. Kabupaten Buru dan Buru Selatan merupakan daerah yang bisa dijadikan penyangga. Selain pertimbangan geografis, dua daerah itu dekat dengan kota Ambon, juga karena telah memiliki infrastruktur yang baik.

“Menurut saya ada yang paling dekat adalah kabupaten Buru dan Buru Selatan, kemudian Maluku Tenggara dan MTB (Maluku Tenggara Barat),” ujarnya. Kabupaten-kabupaten tersebut memiliki infrastruktur yang cukup serta memiliki laju pertumbuham ekonomi yang cukup baik. Ditambah lagi dengan wilayah yang masih luas.

Khusus untuk Buru dan Buru selatan  merupakan daerah yang potensial  dan sangat baik dalam perencanaan  wilayahnya maupun pengelolaan potensinya, Sehingga mampu memberi ruang bagi terciptanya kesempatan kerja.

Direktur Eksekutif Moluccas Economic Reform Institute (MOERI) Tammat R. Talaohu mengatakan, sebenarnya konsep pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Maluku, sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Maluku dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni menetapkan beberapa daerah ke dalam 12 gugus pulau untuk dikembangkan menjadi pusat aktivitas perekonomian berdasarkan potensi masing-masing daerah.

Maluku dalam pengembangan kedepan dibagi dalam 12 gugus Pulau. Berdasarkan kepentingan  ekonomi, kesamaan geografis dan kedekatan kultur, disamping persamaan kultur. “12 gugus pulau itu, mulai dari gugus Pulau 1 Kabupaten Buru dan Buru Selatan, gugus pulau 2  SBB, gugus  pulau III  Seram Utara, gugus pulau 4 di SBT, dan seterusnya gugus 12 di MTB. Nah, masing-masing gugus pulau itu sudah ditetapkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Ambon,” katanya. .

Pusa-pusat pertumbuhan baru itu, diharapkan menjadi magnet ekonomi di masing-masing wilayah. Gugus Pulau  satu yakni Buru-Buru Selatan yang pusatnya di Namlea dan Namrole, diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di daerah dan itu diharapkan dapat berdampak pada wilayah sekitar. “Kemudian di Seram Utara itu pusat pertumbuhannya di Wahai, sehingga  Wahai menjadi magnet bagi daerah-daerah di sekitar di Seram Utara,” tandasnya.

Lokasi-lokasi ini juga akan menjadi pintu bagi daerah sekitar dalam aktivitas perekonomian, dari dan ke daerah tersebut. Sehingga, pemerintah menetapkan gugus pulau dengan melihat ketersediaan sarana transportasi di tiap-tiap daerah tersebut. Baik laut, darat maupun udara. Bila ada yang belum tersedia atau pun sudah ada tapi butuh perbaikan dan peningkatan kapasitas, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pertanyannya sekarang, apakah infrastruktur seperti itu mampu dibangun oleh pemerintah daerah atau tidak. Karena, lagi-lagi nanti pemerintah daerah terbentur masalah keterbatasan anggaran daerah,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Talaohu terus didorong  agar pemerintah pusat juga menghitung luas laut dalam penentuan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Maluku yang merupakan daerah berciri kepulauan ini. Rencana pemerintah pusat untuk mengakomodir kepentingan itu, harus segera diimplementasi, sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah. Dimana, luas wilayah laut dimasukkan dalam formula perhitungan DAU dan DAK.

“Bila itu sudah terwujud, maka pemerintah daerah harus memanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan 12 gugus pulau itu sebagai  pusat–pusat perekonomian. Membangun  infrastruktur laut, darat dan udara. Dan Infrastruktur lain, yakni komunikasi, listrik,” ujarnya.(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!