Tukar Guling Pansus Bank Maluku – Ambon Ekspres
Trending

Tukar Guling Pansus Bank Maluku

AMBON,AE— Sejak dibentuk Juni lalu hingga kemarin, belum kelihatan taring Panitia Khusus DPRD Provinsi Maluku untuk mengusut kasus Bank Maluku. Justeru publik menilai, pansus hanya dipakai sebagai wadah tukar guling kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Ketua Fraksi Partai Nasdem, yang juga anggota Pansus, Abdullah Marasabessy, kepada Ambon Ekspres, Jumat (25/9), mengatakan, belum ada perencanaan lanjutan soal rapat pansus.”Belum ada. Mungkin dalam beberapa hari kedepan,”singkat Marasabessy.

Sementara itu, nomor ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus pimpinan Pansus, Edwin Adrian Huwae tak dapat dihubungi. Pimpinan pansus lainnya, Richard Rahakbauw juga tak membalas sms hingga berita ini naik cetak.

Perlu diketahui, Pansus DPRD Maluku tentang Bank Maluku resmi terbentuk dalam rapat paripurna DPRD 23 Juni 2015. Pembentukan pansus didasarkan banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat dan media massa tentang masalah yang melilit Bank Maluku dan Malut.

Pansus dibagi dalam dua tim. Pansus dipimpin pimpinan dewan. Sedangkan anggota pansus terdiri dari masing-masing empat anggota fraksi. Dua masalah mendasar yang saat ini menjadi isu hangat di masyarakat yaitu dugaan korupsi pembelian gedung di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya bagi pembukaan kantor cabang Bank Maluku tahun 2014 senilai Rp 54 milyar. Kemudian repo saham yang merugikan Bank Maluku dan Malut sebesar Rp 262 milyar.

Kerja pansus akan berujung pada dua rekomendasi. Pertama, jika terjadi mismanajemen atau persoalan yang berkaitan dengan kinerja dan manajemen Bank Maluku, maka pansus akan merekomendasikan agar manajemennya lebih profesional. Kedua, bila terjadi kejanggalan atau persoalan hukum maka pansus akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Dalam rentang waktu dua bulan (Juli-Agustus), pansus belum melakukan rapat resmi soal pengumpulan bukti-bukti. Dua kali rapat dengan pihak Bank Maluku dan Maluku Utara, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mandeg.

Penyebabnya, terjadi miskomunkasi dan miskordinasi antara Edwin dan Richard. Puncak pada saat rapat kedua dengan OJK dan Bank Maluku 31 Agustus 2015.

Pengamat hukum Universitas Darussalam Ambon, Dayanto menilai, prasangka publik soal adanya suap anggota DPRD agar kerja Pansus dihentikan, semakin kelihatan. Ini bisa dilihat dari mati surinya pansus itu sendiri yang terkesan main-main.

“Dengan kondisi pansus seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa DPRD tidak serius. Ini main-main saja, sehingga prasangka publik bahwa pansus menjadi tukar guling kepentingan pribadi dan kelompok, itu tak bisa dibantah,”kata Dayanto via seluler.

Pansus, jelas Dayanto,  bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu pula, yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna. Namun demikian, Rapat Paripurna atau Bamus dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan pansus. Untuk mempertanggungjawaban kinerjanya, pansus memberikan laporan kepada DPRD.

“Nah, mestinya pansus diagendakan secara sistematis dan transparan, agar akuntabilitasnya bisa dinilai. Tapi realitas kondisi saat ini menjadi bukti bahwa DPRD, khususnya pansus tidak serius. Kalau serius, mestinya sejak Juni hingga saat ini sudah ada hasil yang benar-benar sesuai dengan harapan publik,”katanya.

Untuk kasus Bank Maluku, lanjut Dayanto, harus didorong menjadi angket jika diduga ada keterlibatan pemimpin lokal. Dan pansus hanya sebagai pintu masuk.

“Kalau ada keterlibatan orang penting di eksekutif, maka perlu didorong ke hak angket, karena angket menjadi ranah eksekusi politik. Misalnya seperti kasus skandal Bank Century, kan DPR menggunakan hak angket karena keterlibatan wakil presisen, Boediono. Tapi masalahnya, Pansus Bank Maluku juga tak serius, bagaimana mau ditingkatkan ke hak angket,”paparnya.

Sementara itu, Forum perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM) mendesak pansus segera, untuk membongkar sejumlah kasus dugaan korupsi dan penggelapan maupun penyalahgunaan keuangan negara di Bank Maluku. Pasalnya, belakang ini, justeru semangat pansus kian kendur, dan tak seperti awal mula pansus dibentuk.

“Yang kami pertanyakan sudah sejauh mana pansus ini bekerja, jangan cuman rapat, rapat dan rapat tetapi hasilnya sementaranya mana. Jangan di diami harus dibuka kehadapan publik,” kata salah satu pengurus FKPM, Amir Hamza, dalam rilisnya yang diterima koran ini, Jumat (25/9).

Menurutnya, transparansi dari kinerja pansus, sangat dinantikan oleh masyarakat, mengingat kasus yang ada di Bank Maluku itu merupakan kasus besar. Apalagi kata Hamza, hal itu terkait dengan uang milik masyarakat.

“Banyak hal yang terjadi di Bank Maluku itu, mulai kasus obligasi fiktif, kemudian ada juga kredit macet, kemudian transaksi Repo yang merugikan daerah sekitar Rp262 miliar maupun dugaan mark up Rp10 M, dan renovasi kantor Bank Maluku sendiri. Hal ini yang mestinya harus di telusuri dan dibuka oleh pansus itu. Ini soal masyarakat Maluku,”jelasnya.

Dikatakan, terjadinya kasus di Bank Maluku itu, karena lemahnya pengawasan dari pemerintah dan DPRD, sehingga sudah terjadi hal seperti ini baru fungsi pengawasan mulai dilakukan.

“Inilah wajah dari penguasa kita di Maluku, termasuk juga perwakilan kita di DPRD semuanya, lemah. Nanti sudah terjadi seperti ini, baru mulai bekerja dan saling lempar tanggungjawab. Padahal hal seperti ini tidak boleh terjadi. Prinsipnya pansus harus tegas sehingga publik juga jangan dibuat penasaran,”terangnya.

Olehnya itu, di berharap agar kinerja dari pansus tersebut segera menghasilkan sesuatu yang positif.“Siapapun dibalik kasus Bank Maluku ini, pansus harus berani dan segara mengungkapnya dan harus diselesaikan sesuai dengan jalan hukum. Jangan ada yang menutupi karena ini kejahatan yang memiskinkan masyarakat Maluku, secara nyata,” tegasnya. (TAB/AHA)

Most Popular

To Top