Gaji Pekerja THM Dibawah UMP – Ambon Ekspres
Amboina

Gaji Pekerja THM Dibawah UMP

Tim Gabungan Lakukan Razia Justicia

AMBON, AE.—Komisi I DPRD Ambon bersama stakeholder terkait melakukan razia atau operasi justicia di tujuh lokasi Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Kota Ambon. Penertiban ini melibatkan Polres Ambon, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon.

Razia ini dilakukan untuk penertiban Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan permasalahan tenaga kerja maupun kontrak kerja jelang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tingkat Nasional di Kota Ambon.

“Jadi Jumat malam itu, komisi bersama stakeholder lakukan razia justicia untuk penertiban e-KTP dan tenaga kerja maupun kontrak kerja para pramusaji dan juga paramuria yang ada di tujuh lokasi THM. Antara lain, Nagoya, King, Satria, Golden Place, Hepi Beach, X Nine dan Blitz,” tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Leonora Eka Far Far kepada Ambon Ekspres, Sabtu (26/9).

Politisi asal PDI-P ini mengaku, pramuria yang terkena razia di tujuh THM tersebut semua sudah cukup umur. Namun, sebagian besar tidak memiliki e-KTP dan hanya kartu putih dari kepolisian. Sementara untuk tenaga kerja seperti security, kasir maupun pramusaji masih digaji dibawah standar Upah Minimun Provinsi (UMP).

“Sebenarnya pramuria ini kita ingin giring ke Polres Ambon, tapi karena terlalu banyak maka hanya didata oleh capil dan kepolisian. Kemudian manajer atau pemilik THM tersebut akan dipanggil untuk dimintai penjelasan. Karena banyak juga temuan para pekerja yang tidak digaji sesuai UMP,” ungkapnya.

Menurut Leonora, dari razia juga diketahui banyak outlet kondom disemua tempat untuk mengantisipasi berbagai penyakit seperti HIV/AIDS. Sebab, kata dia, memang didalam THM tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi transaksi seks.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan segera mengagendakan untuk mengundang para pemilik THM yang terbukti melakukan pelanggaran seperti tidak membayar upar karyawan sesuai UMP dan tidak mengharuskan para pekerja memiliki e-KTP.

Pihaknya juga akan mengundang dinas terkait, untuk mencarikan solusi bagi permasalahan yang timbul usai melakukan razia justicia. “Kalau bisa, dalam pekan depan (pekan ini, red) komisi I akan mengundang seluruh pimpinan perusahaan yang terlibat. Karena banyak temuan pekerja juga yang tidak digaji sesuai UMP dan ini menjadi temuan komisi beserta disnaker,” tutur Leonora.

Hal senada disampaikan anggota komisi I DPRD Ambon, Zeth Pormes. Menurut dia, pemilik THM dan dinas terkait akan dipanggil untuk bersama-sama mendudukan permasalahan dan mencari solusi penyelesaian.

Jika telah mencapai kesepakatan bersama dan saat razia kemudian masih ada temuan pelanggaran yang terulang atau sengaja dilakukan, maka pihaknya akan segera menyurati dinas terkait untuk memberikan sanksi tegas bagi pemilik THM tersebut. Karena dianggap tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia.

“Jika setelah itu dan dalam waktu dekat pihak perusahaan belum memaksimalkan kewajiban sesuai yang ditetapkan hukum di Indonesia, maka kita akan surati agar perusahaan tersebut ditindak tegas,” pesannya.

Politisi muda asal Golkar ini menilai, dalam razia ini tidak ada pemeriksaan urine bagi para tamu atau pekerja di THM tersebut. Hanya pemeriksaan barang bawaan oleh para tamu dan juga pramuria setempat. Sementara untuk pemeriksaan penyakit HIV/AIDS, sudah dilak ukan sebelumnya oleh Pemkot Ambon lewat Dinas Kesehatan Kota Ambon.

“Semalam kita lakukan tanya jawab soal itu dan sudah dilakukan maka kita apresiasi itu. Dan bagi THM yang belum dikunjungi maka kita akan segera mengagendakan untuk melakukan kunjungan di seluruh tempat hiburan maupun hotel berbintang di Kota Ambon.

Ini agar seluruh tempat bisa kita kunjungi untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan atau lolos dari pengamatan dan pengawasan komisi I beserta para stakeholder,” pungkas dia. (ISL)

Most Popular

To Top